Al-Quds, Purna Warta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi pemilu pada 27 Oktober di tengah meningkatnya kegagalan politik dan strategis. Bertahun-tahun melancarkan perang yang menghancurkan di berbagai wilayah kawasan belum menghasilkan kemenangan menentukan yang berulang kali dijanjikannya.
Tiga tahun setelah Operasi Badai Al-Aqsa yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 mengungkap kegagalan bersejarah aparat keamanan Israel dan meruntuhkan citra ketakterkalahkan negara tersebut, perlawanan Palestina masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Hizbullah tetap menjadi kekuatan tangguh di Lebanon, sementara Republik Islam Iran muncul sebagai kekuatan besar regional setelah menghadapi dua perang yang dipaksakan kepadanya.
Perang genosida Israel di Gaza telah menghancurkan wilayah Palestina yang terkepung itu dan menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina, sekaligus memperdalam isolasi internasional rezim tersebut. Netanyahu sendiri menghadapi surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Di wilayah-wilayah pendudukan, kerusakan akibat serangan rudal dalam skala besar dan pengungsian yang ditimbulkan oleh operasi pembalasan Iran selama perang 12 hari dan 40 hari semakin meningkatkan tekanan terhadap perdana menteri yang tengah terdesak beserta kabinet perangnya. Kecemasan yang meningkat dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mengenai kegagalan intelijen serta militer pada 7 Oktober juga terus menghantui Netanyahu.
Netanyahu juga masih menjalani persidangan atas tuduhan korupsi domestik yang selama ini berusaha dihindarinya.
Sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa blok politiknya mungkin gagal meraih mayoritas di parlemen. Dengan demikian, Netanyahu menghadapi kemungkinan kehilangan kekuasaan setelah bertahun-tahun menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang “tak tergantikan” bagi rezim tersebut.
1. Pemilu yang Dibayangi Peristiwa 7 Oktober
Operasi 7 Oktober 2023 menghancurkan klaim lama Netanyahu bahwa kepemimpinan dan kebijakannya mampu melindungi para pemukim ilegal di wilayah pendudukan.
Operasi yang dipimpin Hamas tersebut mengungkap kegagalan besar dalam bidang intelijen, kesiapan militer, dan respons aparat yang disebut sebagai lembaga “keamanan” Israel.
Setelah perang genosida di Gaza berlangsung sejak akhir 2023 hingga awal 2026, demonstrasi, kerusuhan sipil, dan aksi protes berulang kali mengguncang wilayah pendudukan Israel. Masyarakat memprotes Netanyahu dan kabinetnya.
Protes tersebut terutama dipicu oleh penanganan perang di Gaza yang dinilai membawa bencana serta kegagalan pemerintah mengamankan pembebasan para tawanan Israel yang ditahan Hamas di Gaza. Puluhan ribu orang di berbagai wilayah pendudukan mengikuti demonstrasi mingguan menentang rezim pendudukan dan menuntut pengunduran diri Netanyahu.
Para pesaing politik Netanyahu juga berulang kali menegaskan bahwa seorang perdana menteri yang memimpin negara ketika terjadi kegagalan sebesar itu harus dimintai pertanggungjawaban dan disingkirkan dari jabatannya. Keberadaan Netanyahu yang tetap bertahan hampir tiga tahun setelah peristiwa tersebut membuat persoalan ini terus menjadi isu utama kampanye pemilu.
Bulan lalu, anggota parlemen oposisi Israel Gilad Kariv menuntut agar Netanyahu dicopot dari jabatannya. Ia menyebut langkah tersebut sebagai “kebutuhan eksistensial bagi masyarakat Israel”. Kariv juga mengungkapkan bahwa Netanyahu “menghindari penanganan penyelidikan militer Israel atas segala sesuatu yang terjadi pada 7 Oktober”.
Seruan agar Netanyahu dicopot telah berulang kali disampaikan selama tiga tahun terakhir.
Sejumlah laporan lain menyebutkan bahwa Netanyahu telah diperingatkan mengenai kemungkinan operasi Hamas berskala besar sebelum 7 Oktober, tetapi gagal meneruskan peringatan tersebut.
Bulan lalu, surat kabar Haaretz melaporkan bahwa badan intelijen dalam negeri Israel, Shin Bet, telah menerima peringatan pada 15 September 2023 mengenai kemungkinan terjadinya “gempa bumi” dan “kejutan besar” dari Hamas. Peringatan itu disampaikan kepada Netanyahu.
Kementerian Urusan Militer Israel mengadakan pertemuan dua hari kemudian, tetapi tidak menghasilkan keputusan apa pun.
Setelah melihat tidak adanya tindakan, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed berbicara langsung dengan Netanyahu selama 45 menit. Ia berusaha meyakinkan Netanyahu bahwa operasi Hamas kemungkinan besar akan terjadi, setelah Netanyahu menggagalkan pembicaraan dengan kelompok tersebut pada awal tahun itu.
Namun, Netanyahu meyakinkannya bahwa Israel siap menghadapi segala kemungkinan. Laporan bahwa Netanyahu telah menerima peringatan sebelumnya mengenai operasi yang akan datang, tetapi tidak mengambil tindakan, memicu reaksi luas.
Mantan perdana menteri Israel sekaligus pemimpin oposisi Naftali Bennett menulis di X bahwa pengabaian Netanyahu terhadap peringatan tersebut merupakan “kelalaian kriminal”. Menurut Bennett, itulah alasan Netanyahu melakukan segala cara untuk mencegah pembentukan komisi penyelidikan yang dapat mengungkap kebenaran.
“Netanyahu tidak bisa terus menjabat bahkan untuk satu menit lagi, dan ia jelas tidak mampu memperbaiki keadaan,” tambah Bennett.
Selain itu, kejahatan internasional serius telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warisan politik Netanyahu akibat perang genosida di Gaza.
Perang tersebut menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur Palestina, menyebabkan pengungsian dalam skala besar, serta menimbulkan korban sipil yang sangat besar.
Pasukan Israel masih menduduki sekitar dua pertiga wilayah Gaza, upaya rekonstruksi hampir tidak mengalami kemajuan, dan lebih dari 1,2 juta orang menghadapi kelaparan akut. Lebih dari 1.400 warga Palestina juga telah tewas akibat tembakan Israel sejak gencatan senjata yang disebut demikian mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.
Kecaman internasional semakin meningkat. ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selama tiga tahun terakhir, rezim Israel juga menghadapi pembatasan internasional dan isolasi yang semakin luas sebagai tanggapan atas perang di Gaza. Sejumlah negara telah menangguhkan atau membatasi ekspor senjata, pengiriman peralatan militer, maupun izin untuk jenis persenjataan tertentu.
Langkah-langkah lainnya menyasar pengiriman perlengkapan militer, perdagangan dengan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, serta kerja sama ekonomi.
Sebagai contoh, pada 8 September 2026, 12 negara—Inggris, Prancis, Kanada, Denmark, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Polandia, Portugal, dan Swedia—mengumumkan rencana untuk menerapkan atau mendukung pembatasan perdagangan terhadap barang-barang yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Meskipun cakupan pembatasan tersebut berbeda-beda, langkah-langkah itu mencerminkan meningkatnya tekanan internasional akibat dampak kemanusiaan perang.
2. Perang terhadap Iran dan Batas Strategi Militer Netanyahu
Perang agresi Israel terhadap Iran yang disebut tidak beralasan dan ilegal, dengan dukungan Amerika Serikat, telah menjadi beban politik besar lainnya bagi Netanyahu.
Sebuah survei Israel yang diterbitkan pada Juni menunjukkan bahwa hanya 15 persen responden yang menganggap Israel sebagai pemenang perang. Sebanyak 37 persen menilai Iran menang, sedangkan 43 persen menganggap hasil perang belum dapat dipastikan.
Hanya 24 persen responden yang meyakini bahwa program nuklir Iran mengalami kerusakan signifikan. Sementara itu, 69 persen menilai program tersebut hanya mengalami kerusakan minimal atau sama sekali tidak mengalami kerusakan.
Angka-angka tersebut melemahkan klaim bahwa agresi itu menghasilkan kemenangan strategis yang jelas bagi Israel.
Serangan rudal Iran juga membawa dampak perang secara langsung ke rumah-rumah dan komunitas masyarakat Israel.
Selama perang terhadap Iran pada Juni 2025, lebih dari 15.500 warga Israel dievakuasi dari permukiman mereka berdasarkan perintah darurat, menurut angka resmi rezim Israel.
Pada Juni 2025, Otoritas Pajak Israel melaporkan hampir 40.000 pengajuan klaim kompensasi hanya dalam waktu dua minggu. Para pejabat menyatakan bahwa kompensasi atas kerusakan telah mencapai sekitar 4,5 miliar shekel Israel atau 1,5 miliar dolar AS, sementara 25 bangunan terancam dibongkar.
Pada Maret, The Jerusalem Post melaporkan bahwa rezim Israel telah menyetujui bantuan darurat bagi warga yang rumahnya rusak dan dinyatakan tidak layak huni setelah terkena serangan rudal Iran.
Hingga Oktober 2026, Israel telah membayar sekitar 38,6 miliar shekel Israel atau 12,7 miliar dolar AS sebagai kompensasi atas kerugian perang langsung dan tidak langsung sejak Oktober 2023. Kompensasi itu mencakup sekitar 1,18 juta klaim atas kerusakan properti, kehilangan pendapatan, dan kerugian lainnya selama tiga tahun pertempuran.
Angka-angka tersebut mencakup berbagai medan konflik sehingga tidak dapat dikaitkan hanya dengan Iran.
Selama perang terhadap Iran pada 2026, sekitar 196.000 orang menerima tunjangan pengangguran setelah ditempatkan dalam status cuti tanpa gaji. Total pembayaran mencapai sekitar 1,16 miliar shekel Israel, menurut Institut Asuransi Nasional Israel.
Pada 9 Oktober, Ynet melaporkan bahwa kepala militer Israel telah memperingatkan para pejabat AS bahwa dimulainya kembali pertempuran dengan Iran dapat memaksa penundaan pemilu 27 Oktober.
3. Pertempuran yang Terus Berlangsung di Front Lebanon
Hizbullah melancarkan operasi militer terhadap Israel pada 2 Maret sebagai respons terhadap agresi AS-Israel terhadap Iran, pelanggaran berulang Israel terhadap gencatan senjata 2024, serta berlanjutnya pendudukan Israel atas wilayah Lebanon selatan.
Sejak saat itu, meskipun telah berlangsung negosiasi selama berbulan-bulan, Israel terus melancarkan serangan militer terhadap Lebanon. Menurut otoritas Lebanon, serangan tersebut telah menewaskan 4.386 orang, melukai 12.413 lainnya, dan menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi.
Serangan itu terus berlangsung meskipun telah ada kerangka kesepakatan yang disponsori AS dan ditandatangani pada 26 Juni antara pemerintah Beirut dan rezim Tel Aviv. Kesepakatan tersebut mengatur penarikan bertahap pasukan pendudukan Israel dari wilayah Lebanon sebagai imbalan atas pengerahan tentara Lebanon.
Sekretaris Jenderal gerakan perlawanan Lebanon Hizbullah, Syekh Naim Qassem, menolak kesepakatan tersebut sebagai sesuatu yang tidak sah, ilegal, dan memalukan.
Pertempuran yang terus berlangsung di front Lebanon semakin melemahkan klaim Netanyahu bahwa ia telah memulihkan “keamanan”.
Hingga 8 September, hampir 40 persen dari 24.000 penduduk Kiryat Shmona belum kembali ke rumah mereka. Banyak warga yang telah kembali merupakan kelompok lanjut usia dan mereka yang secara ekonomi lebih rentan.
Dalam survei Juni, Institut Studi Keamanan Nasional Israel (INSS) menemukan bahwa 81 persen responden meyakini kondisi “keamanan” di wilayah utara wilayah pendudukan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi para pemukim.
Sebelumnya, pada April, sebanyak 62 persen responden Israel menyatakan meragukan bahwa perang terhadap Lebanon akan menghasilkan “keamanan dan ketenangan” jangka panjang.
4. Tekanan Ekonomi dan Perpecahan Internal
Meningkatnya biaya hidup, perselisihan mengenai wajib militer, serta perpecahan terkait agama dan kebijakan publik telah menambah tekanan terhadap koalisi Netanyahu.
Sebuah survei pada September yang dilakukan lembaga pemikir Israel menemukan bahwa 38 persen responden Yahudi menempatkan ekonomi dan biaya hidup sebagai salah satu dari dua pertimbangan terpenting dalam menentukan pilihan suara mereka.
Survei yang sama menemukan bahwa 27 persen responden memprioritaskan kebijakan wajib militer, sementara 26 persen menyebut hubungan antara agama dan rezim.
Perselisihan mengenai wajib militer menjadi persoalan yang sangat memecah belah masyarakat. Pengecualian wajib militer bagi laki-laki Yahudi ultra-Ortodoks telah lama memicu kemarahan warga Israel yang menilai beban dinas militer dibagikan secara tidak adil.
Setelah bertahun-tahun berperang di berbagai front, persoalan mengenai siapa yang harus bertugas, siapa yang dibebaskan, dan siapa yang menanggung beban pribadi akibat perang menjadi semakin sensitif secara politik.
Kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik juga menjadi persoalan lain. Survei September menemukan bahwa 68 persen responden Yahudi menganggap peristiwa 7 Oktober sebagai faktor utama dalam menentukan pilihan suara mereka.
Temuan tersebut menunjukkan besarnya ketidakpastian masyarakat mengenai kepemimpinan politik dan kondisi “keamanan” yang selama ini diagung-agungkan rezim.
5. Lawan-Lawan Netanyahu Berusaha Memanfaatkan Krisis
Kelompok oposisi terdiri atas para politisi dengan posisi ideologis yang sangat beragam. Namun, tantangan mereka terhadap Netanyahu menjadi semakin berarti menjelang pemilu.
Pada 26 September, para pemimpin empat gerakan oposisi Zionis utama bertemu dan menandatangani deklarasi yang berisi janji untuk tidak saling menyerang selama kampanye pemilu serta bekerja sama membentuk kabinet perang baru setelah pemungutan suara.
Pertemuan tersebut melibatkan Yair Lapid, pemimpin oposisi resmi di Knesset Israel; Gadi Eisenkot, pemimpin Partai Yashar; Bennett, pemimpin aliansi Together yang didirikan bersama Lapid; Avigdor Lieberman, pemimpin Yisrael Beiteinu; serta Yair Golan, pemimpin Partai Demokrat.
Empat gerakan politik Israel yang saling bersaing telah sepakat bekerja sama untuk menggulingkan Netanyahu, perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel. Faksi-faksi tersebut berasal dari berbagai spektrum politik, tetapi menyatakan bahwa mereka bersatu dalam tujuan tersebut.
Dalam pernyataan bersama, para tokoh itu menyebut kekalahan Netanyahu sebagai “tujuan bersama yang paling utama”.
Deklarasi tersebut tidak menetapkan pemimpin resmi, meskipun Eisenkot dipandang sebagai kandidat oposisi yang paling mungkin menjadi perdana menteri. Rekam jejak Eisenkot dalam mendukung kebijakan perang bahkan dinilai lebih keras daripada Netanyahu.
Dari empat partai oposisi tersebut, Yashar diperkirakan menjadi yang terkuat. Jajak pendapat terbaru Channel 12 Israel menunjukkan bahwa Yashar diproyeksikan memperoleh 23 kursi parlemen, terbanyak di antara semua partai dan melampaui Partai Likud pimpinan Netanyahu yang diproyeksikan memperoleh 21 kursi.
Di belakangnya terdapat aliansi Together yang diperkirakan meraih 13 kursi, disusul Yisrael Beiteinu dan Partai Demokrat yang masing-masing diproyeksikan memperoleh sembilan kursi.
Dengan demikian, keempat partai oposisi itu diproyeksikan mengumpulkan total 54 kursi dari 120 kursi Knesset, atau tujuh kursi di bawah ambang mayoritas.
Aliansi Netanyahu, yang mencakup sejumlah partai ultra-Ortodoks dan sayap kanan ekstrem, diproyeksikan memperoleh 49 kursi.
Partai-partai yang dipimpin warga Arab, yang mewakili warga Palestina di wilayah yang diduduki Israel dan mencakup sekitar 20 persen populasi, diproyeksikan memperoleh 13 kursi. Namun, sebagian besar pemimpin blok oposisi yang didominasi politisi Yahudi telah menolak kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai tersebut.
Meskipun memiliki perbedaan, para pemimpin oposisi berpeluang memanfaatkan kekecewaan masyarakat. Akan tetapi, kesamaan sikap mereka dalam menentang Netanyahu tidak berarti bahwa mereka memiliki pandangan yang sama mengenai persoalan Palestina, permukiman, perang terhadap Iran dan Lebanon, ataupun masa depan Gaza.
Karena itu, pergantian kepemimpinan tidak serta-merta berarti perubahan mendasar terhadap kebijakan yang selama puluhan tahun memicu tindakan Israel yang dituding sebagai genosida.
Posisi para pemimpin oposisi mengenai Palestina dan perang
Gadi Eisenkot — Partai Yashar
Eisenkot, mantan kepala militer Israel, pernah menyebut gagasan pembentukan negara Palestina sebagai sesuatu yang “delusional” dan mendukung “penguatan” permukiman Israel.
Mengenai Gaza, Eisenkot mendukung upaya menjalankan rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat, tetapi hanya dari posisi “kekuatan” dan setelah “pelucutan senjata Hamas secara total”.
Yair Lapid — Pemimpin oposisi
Lapid, yang pernah menjadi bagian penting dari kabinet koalisi Netanyahu pada 2013–2014, juga merupakan pendukung kuat proyek permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Al-Quds Timur yang diduduki.
Pada Februari, Lapid mengatakan dirinya mendukung perluasan perbatasan Israel “seluas mungkin” sebagaimana digambarkan dalam Alkitab. Cakupan yang disebutnya meliputi seluruh Palestina, Mesir, Lebanon, Suriah, Yordania, Turki, Irak, dan Arab Saudi.
Lapid juga menyatakan bahwa prinsip panduannya mengenai wilayah Palestina yang diduduki adalah memastikan “jumlah maksimum orang Yahudi di wilayah seluas mungkin, dengan keamanan maksimum dan jumlah minimum warga Palestina”.
Naftali Bennett — Aliansi Together
Bennett, mantan anggota Likud yang pernah bertugas di sejumlah kabinet pimpinan Netanyahu, menggambarkan dirinya sebagai sosok yang “lebih kanan” daripada Netanyahu.
Ia pernah mengusulkan kebijakan yang sangat keras di Gaza, termasuk menyerukan kebijakan “tembak untuk membunuh” terhadap warga Palestina yang berusaha menyeberang ke wilayah pendudukan Israel.
Bennett sangat menentang pembentukan negara Palestina dan mendukung perluasan permukiman. Mengenai masa depan Gaza, ia menginginkan agar pasukan Israel tetap berada di wilayah yang terkepung tersebut sampai Hamas “dilucuti senjatanya”.
Avigdor Lieberman — Yisrael Beiteinu
Partai Yisrael Beiteinu pimpinan Lieberman juga mendukung perluasan permukiman. Mengenai Gaza, partai tersebut menginginkan agar Israel tetap mempertahankan “kebebasan bertindak”, memutus pasokan air dan listrik, serta pada akhirnya menyerahkan pemerintahan kepada “entitas internasional yang disepakati”.
Yair Golan — Partai Demokrat
Partai Demokrat pimpinan Golan merupakan satu-satunya partai di antara kelompok tersebut yang mendukung suatu bentuk solusi dua negara. Namun, partai itu membingkainya sebagai “pemisahan yang bertanggung jawab”, yang mencakup “demiliterisasi penuh” negara Palestina serta kendali penuh Israel atas Lembah Yordan dan sejumlah wilayah strategis lainnya.
Partai tersebut juga mendukung demiliterisasi penuh Gaza dan proses rekonstruksi yang melibatkan negara-negara kawasan.
Kesimpulan: Masa Depan Politik Netanyahu di Tengah Krisis
Netanyahu memasuki pemilu 27 Oktober dengan menanggung berbagai beban politik: kegagalan keamanan pada 7 Oktober, dampak menghancurkan perang genosida di Gaza, keraguan mengenai hasil perang melawan Iran, pertempuran yang terus berlangsung di front utara, tuduhan korupsi, serta perpecahan domestik yang mendalam terkait ekonomi dan wajib militer.
Rezim Israel juga menghadapi reaksi internasional yang semakin keras, termasuk dari negara-negara sekutunya, akibat serangan berkelanjutan terhadap Gaza dan Lebanon, perluasan permukiman yang melanggar hukum internasional, serta kekerasan para pemukim di Tepi Barat yang diduduki.
Menurut sejumlah pengamat, lawan-lawan Netanyahu berpeluang memanfaatkan kegagalannya untuk menyingkirkannya dari kekuasaan. Namun, mereka juga diperkirakan akan mengambil sikap yang lebih keras dalam menghadapi konflik dan perang di berbagai wilayah kawasan.
Pada akhirnya, pergantian perdana menteri belum tentu mengubah secara mendasar kebijakan Israel terhadap Palestina. Perbedaan utama dalam pemilu ini terletak pada kepemimpinan, pertanggungjawaban atas kegagalan militer, pengelolaan konflik regional, dan cara menghadapi tekanan domestik maupun internasional.