Al-Quds, Purna Warta – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan serangan militer terhadap kawasan Dahiyeh di ibu kota Lebanon, Beirut, meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih berlaku.
Netanyahu mengeluarkan perintah tersebut pada Senin dengan alasan bahwa serangan itu merupakan respons terhadap apa yang ia sebut sebagai “pelanggaran berulang” gencatan senjata oleh Hezbollah.
Menurut pernyataan Netanyahu, dirinya bersama Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah menginstruksikan militer untuk menyerang sejumlah “target” di kawasan tersebut.
Menyusul pengumuman itu, stasiun televisi Lebanon MTV melaporkan bahwa arus lalu lintas menuju jalur-jalur keluar dari Dahiyeh mengalami kepadatan tinggi, sementara aparat keamanan berupaya mengatur lalu lintas dan mengelola situasi di lapangan.
Gencatan senjata tersebut mulai berlaku pada 17 April dan kemudian diperpanjang hingga awal Juli.
Namun demikian, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan-serangan Israel di berbagai wilayah Lebanon sebelum dan sesudah pemberlakuan gencatan senjata telah menyebabkan lebih dari 3.400 korban jiwa.
Perundingan Tiga Pihak Berakhir Tanpa Kesepakatan
Pada Jumat lalu, perundingan militer tiga pihak yang melibatkan Lebanon, Israel, dan Amerika Serikat berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan.
Menurut laporan jaringan Al-Mayadeen yang mengutip sumber resmi Lebanon, pembicaraan yang berlangsung lebih dari sembilan jam tersebut gagal menghasilkan terobosan terkait tuntutan Lebanon agar seluruh operasi militer dihentikan segera.
Seorang sumber resmi Lebanon mengatakan bahwa delegasi militer Lebanon mendesak tercapainya kesepakatan gencatan senjata menyeluruh. Namun, delegasi Israel disebut berulang kali menolak tuntutan tersebut dan juga menolak menarik pasukannya dari wilayah Lebanon yang masih didudukinya.
Delegasi Israel juga tetap mempertahankan tuntutannya agar Hizbullah dibubarkan sebagai bagian dari setiap kesepakatan yang mungkin dicapai.
Setelah pertemuan itu, pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan posisinya bahwa Lebanon harus bebas dari kelompok bersenjata non-negara, sebuah pernyataan yang memicu perdebatan mengingat peran Hizbullah dalam politik dan keamanan Lebanon selama beberapa dekade terakhir.
Sikap Hizbullah
Menjelang perundingan tersebut, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, menyerukan agar negosiasi dilakukan secara tidak langsung, bukan melalui pembicaraan langsung dengan Israel.
Ia menyatakan bahwa negosiasi tidak langsung akan memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi pihak Lebanon, sementara negosiasi langsung dinilai hanya menguntungkan Israel dan merupakan konsesi sepihak dari otoritas Lebanon.
Qassem juga menolak pembahasan mengenai persenjataan Hizbullah dalam setiap perundingan dengan Israel.
Hubungan dengan Perundingan Iran–AS
Laporan tersebut juga menyebut bahwa berlanjutnya operasi militer Israel di Lebanon terjadi di tengah seruan Iran untuk penghentian segera berbagai konflik di kawasan sebagai bagian dari kemungkinan nota kesepahaman antara Iran dan United States.
Menurut laporan itu, nota kesepahaman yang sedang dibahas diharapkan dapat membantu mengakhiri siklus konflik yang berkembang di kawasan sejak meningkatnya ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan gencatan senjata sepihak pada 7 April. Namun berbagai laporan menyebutkan bahwa pelaksanaan dan kepatuhan terhadap komitmen tersebut masih menjadi sumber perselisihan di antara pihak-pihak yang ter