Al-Quds, Purna Warta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa (27/4)kembali hadir di hadapan Pengadilan Distrik di Tel Aviv untuk ke-81 kalinya sejak persidangannya dimulai pada tahun 2020, guna menanggapi tuduhan korupsi yang ditujukan kepadanya.
Sidang hari Selasa menandai kehadiran pertama Netanyahu di pengadilan dalam hampir dua bulan, setelah terakhir kali ia hadir pada 24 Februari, tak lama sebelum dimulainya agresi Amerika Serikat–Israel terhadap Iran pada 28 Februari.
Agresi tersebut dimulai dengan serangan udara yang menewaskan Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei serta pejabat dan komandan senior Iran.
Netanyahu sebelumnya dijadwalkan hadir pada hari Senin, namun meminta sidang dibatalkan dengan alasan “keamanan.”
Saat ini ia berada pada tahap akhir kesaksiannya, setelah menyelesaikan lebih dari 80 hari persidangan.
Menurut kantor kejaksaan, ia masih memiliki sekitar 11 hari penuh kesaksian tersisa, ditambah pemeriksaan ulang singkat oleh tim pembelanya.
“Dalam dua pekan terakhir, sidangnya dibatalkan atas permintaannya, dan sejak dimulainya perang dengan Iran, ia belum memberikan kesaksian, meskipun seluruh sidang pengadilan di Israel telah kembali berjalan,” lapor harian Israel Maariv pada hari Selasa.
Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi, suap, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga perkara, yaitu Kasus 1000, 2000, dan 4000, yang dakwaannya diajukan pada November 2019.
Kasus 1000 melibatkan dugaan bahwa Netanyahu dan anggota keluarganya menerima hadiah mewah dari para pengusaha kaya sebagai imbalan atas bantuan tertentu.
Dalam Kasus 2000, ia dituduh melakukan negosiasi dengan Arnon Mozes, penerbit Yedioth Ahronoth, untuk mendapatkan pemberitaan media yang menguntungkan.
Netanyahu juga dijadwalkan memberikan kesaksian dalam Kasus 4000, di mana ia dituduh melakukan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.
Menurut dakwaan, ia menjalin hubungan suap dengan pengusaha Shaul Elovitch, mantan pemilik situs berita Walla.
Pada 30 November 2025, Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Israel Isaac Herzog tanpa mengakui kesalahan atau mengundurkan diri dari kehidupan politik.
Namun, hukum Israel tidak memungkinkan pemberian pengampunan presiden tanpa adanya pengakuan bersalah dari terdakwa.
Sejak dimulainya persidangan pada tahun 2020, Netanyahu membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai “kampanye bermotif politik” yang bertujuan untuk menyingkirkannya dari jabatan.
Selain tuduhan korupsi, sejak tahun 2024 Netanyahu juga masuk dalam daftar pencarian Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, di mana lebih dari 72.000 warga Palestina tewas dan 172.000 lainnya terluka dalam perang yang disebut sebagai genosida sejak Oktober 2023.