Al-Quds, Purna Warta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memperpendek sidang pengadilan yang digelar untuk memeriksa tuduhan korupsi terhadap dirinya guna menghadiri pertemuan keamanan terkait armada bantuan yang menuju Jalur Gaza.
Laporan media Israel pada hari Rabu menyebutkan bahwa Netanyahu meminta izin untuk meninggalkan lebih awal sidang hukum yang menangani tiga kasus suap, korupsi, dan pelanggaran kepercayaan publik.
Para hakim awalnya menolak, namun kemudian mengizinkan jeda selama satu jam, demikian laporan tersebut, seraya menambahkan bahwa Netanyahu kemudian mengadakan pembicaraan keamanan mendesak mengenai konvoi kapal yang diperkirakan segera tiba di Gaza yang terkepung.
Netanyahu menghadapi tuduhan pidana serius yang dapat berujung pada hukuman penjara jika terbukti bersalah.
Tuduhan tersebut secara resmi diajukan beberapa tahun lalu, namun ia terus menghindari proses persidangan yang utuh dan panjang dengan alasan keamanan yang menurutnya dan para pendukungnya merupakan ancaman terhadap rezim Israel.
Armada kapal bantuan Gaza yang diberi nama Freedom Flotilla berangkat dari pelabuhan Barcelona, Spanyol, pada 12 April sebelum berlabuh di dekat pulau Sisilia, Italia. Konvoi tersebut bertujuan mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza di tengah pembatasan ketat yang diberlakukan oleh rezim Israel terhadap wilayah Palestina tersebut.
Misi serupa tahun lalu menghadapi tindakan militer di perairan terbuka, yang berujung pada penangkapan dan pemindahan ratusan aktivis.
Armada tersebut membawa aktivis dan relawan dari berbagai negara. Para penyelenggara menyatakan tekad mereka untuk menembus blokade laut Israel terhadap warga Palestina meskipun pernah menghadapi bentrokan keras sebelumnya.
Gaza telah berada di bawah pembatasan ketat terhadap akses bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan, selama hampir dua dekade. Pembatasan tersebut semakin diperketat dalam beberapa bulan terakhir setelah perang yang disebut sebagai genosida oleh rezim Israel di wilayah tersebut yang berlangsung selama dua tahun dan menewaskan lebih dari 72.000 orang serta melukai lebih dari 172.000 lainnya.
Sebagian besar penduduk Gaza telah kehilangan tempat tinggal akibat kehancuran luas yang disebabkan oleh perang agresi yang dimulai pada Oktober 2023.
Organisasi internasional terus memperingatkan memburuknya kondisi kehidupan di Gaza, karena warga kehilangan kebutuhan dasar mereka akibat pengepungan Israel, sementara fasilitas medis mengalami kerusakan parah.