Beirut, Purna Warta – Ibrahim Mousawi, Seorang anggota parlemen Lebanon menyatakan bahwa pujian Perdana Menteri Israel terhadap kesepakatan yang dicapai pemerintah Lebanon yang berhaluan pro-Barat dengan Tel Aviv merupakan bentuk penyerahan diri kepada pihak pendudukan.
Menurut laporan Kantor Berita An-Nashrah, Ibrahim Mousawi, anggota Parlemen Lebanon, menanggapi kesepakatan antara Lebanon dan Israel dengan mengatakan:
“Ketika Benjamin Netanyahu, perdana menteri musuh, menyebut kesepakatan kerangka tersebut sebagai sebuah pencapaian, hal itu berarti memberikan keuntungan bersejarah kepada pihak pendudukan dan merupakan bentuk penyerahan terhadap diktat musuh.”
Ia menambahkan bahwa apa yang disebut sebagai “kesepakatan kerangka” dari sudut pandang hukum dan konstitusi Lebanon adalah batal demi hukum serta tidak memiliki legitimasi.
Mousawi juga mengatakan bahwa siapa pun yang menandatangani kesepakatan tersebut telah melakukan pengkhianatan besar terhadap Lebanon, rakyatnya, sejarah, wilayah geografis, dan kedaulatannya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kesepakatan antara Joseph Aoun dan Netanyahu tidak mewakili Lebanon, tidak mewakili dirinya, maupun warga Lebanon yang merdeka, bermartabat, dan independen.
Perbedaan sikap politik di Lebanon
Pernyataan Ibrahim Mousawi mencerminkan perbedaan pandangan yang tajam di dalam politik Lebanon mengenai hubungan dengan Israel. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Hizbullah secara konsisten menolak segala bentuk normalisasi atau kesepakatan politik dengan Israel, sementara sebagian kalangan di pemerintahan berpendapat bahwa mekanisme dialog atau kesepakatan tertentu diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kepentingan nasional.
Latar belakang hubungan Lebanon–Israel
Lebanon dan Israel secara resmi masih berada dalam keadaan konflik dan tidak memiliki hubungan diplomatik. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir kedua pihak pernah terlibat dalam perundingan tidak langsung yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama terkait persoalan perbatasan laut, keamanan perbatasan, dan mekanisme gencatan senjata.
Posisi Hizbullah
Hizbullah dan para sekutunya memandang setiap kesepakatan yang dianggap memberikan keuntungan politik atau keamanan kepada Israel sebagai bentuk konsesi yang tidak dapat diterima. Sebaliknya, pemerintah Lebanon berulang kali menyatakan bahwa setiap perundingan yang dilakukan bertujuan melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas, serta mempertahankan hak-hak kedaulatan Lebanon.
Status “kesepakatan kerangka”
Dalam pernyataan ini, istilah “kesepakatan kerangka” merujuk pada mekanisme atau prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembahasan lebih lanjut antara kedua pihak. Hingga kini, rincian mengenai isi dan status hukum dari kesepakatan yang dimaksud masih menjadi perdebatan di dalam politik Lebanon, dengan sebagian pihak mempertanyakan legitimasi maupun kewenangan pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
Dampak politik domestik
Pernyataan keras dari Ibrahim Mousawi menunjukkan bahwa isu hubungan dengan Israel tetap menjadi salah satu topik paling sensitif dalam politik Lebanon. Perdebatan mengenai kebijakan luar negeri dan keamanan sering kali memperdalam perbedaan antara kelompok pro-pemerintah, oposisi, dan faksi-faksi politik yang memiliki pandangan berbeda mengenai cara menghadapi Israel.