Al-Quds, Purna warta – Sebuah media Israel mengklaim bahwa seorang pejabat dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengadakan pertemuan dengan Khalil al-Hayya, pemimpin Hamas di Jalur Gaza.
Menurut laporan situs berita An-Nashrah, lembaga penyiaran publik Israel KAN mengklaim bahwa seorang pejabat pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah bertemu dengan Khalil al-Hayya, yang disebut sebagai pemimpin Hamas di Jalur Gaza.
Menurut laporan tersebut, pertemuan itu dilakukan dalam rangka serangkaian kontak dan konsultasi yang bertujuan membahas apa yang disebut sebagai “pelucutan senjata Hamas”.
Hingga saat ini, baik pejabat Amerika Serikat maupun Hamas belum memberikan tanggapan atas klaim tersebut.
Media Israel tersebut juga tidak mengungkap identitas maupun jabatan pejabat Amerika Serikat yang diklaim telah bertemu dengan Khalil al-Hayya.
Perundingan Hamas dan AS
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Amerika Serikat maupun Hamas mengenai klaim adanya pertemuan tersebut. Laporan itu berasal dari media Israel dan belum dapat diverifikasi secara independen oleh kedua pihak.
Khalil al-Hayya merupakan salah satu tokoh utama Hamas yang terlibat dalam perundingan tidak langsung mengenai gencatan senjata dan pembebasan sandera. Dalam beberapa putaran negosiasi, ia memimpin delegasi Hamas dalam pembicaraan yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar.
Secara resmi, pemerintah Amerika Serikat menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris dan pada umumnya tidak melakukan perundingan langsung dengan kelompok tersebut. Meski demikian, dalam situasi tertentu—terutama terkait pembebasan sandera atau negosiasi kemanusiaan—kontak tidak langsung melalui negara-negara mediator atau utusan khusus pernah dilaporkan oleh berbagai media internasional.
Salah satu isu utama dalam perundingan mengenai masa depan Gaza adalah persoalan persenjataan Hamas. Pemerintah Israel menuntut pelucutan senjata penuh Hamas sebagai syarat utama pengaturan pascaperang, sedangkan Hamas menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata sebelum ada penyelesaian politik yang mencakup penghentian perang, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan dimulainya proses rekonstruksi wilayah tersebut.