Al-Quds, Purna Warta – Menurut laporan pemberitaan internasional, hasil survei terbaru di wilayah pendudukan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Israel menentang pemberian grasi presiden kepada Netanyahu apabila tidak disertai pengakuan bersalah atau pernyataan penyesalan.
Temuan ini dipublikasikan di tengah situasi politik Israel yang dalam beberapa bulan terakhir dilanda dua krisis besar sekaligus: kelanjutan proses hukum terhadap Netanyahu dalam kasus-kasus korupsi, dan meningkatnya ketegangan sosial terkait kewajiban dinas militer bagi komunitas Haredi, yang memuncak setelah peristiwa 7 Oktober.
Kasus Korupsi Netanyahu dan Permintaan Grasi
Survei ini dilakukan oleh lembaga Tatica Research & Media bekerja sama dengan panel “Agenda” untuk situs The Times of Israel.
Hasilnya menunjukkan:
- 53,2% responden menolak pemberian grasi tanpa pengakuan bersalah,
- 42,4% menyatakan setuju.
Survei dilakukan pada 3–4 Desember 2025 dengan sampel 500 responden Yahudi dan Arab serta margin kesalahan 4,4 persen.
Kasus-kasus korupsi yang menyeret Netanyahu—dikenal sebagai berkas 1000, 2000, dan 4000—sejak 2020 menjadi salah satu isu politik paling kontroversial di Israel. Tuduhan berupa menerima hadiah mewah dari pengusaha, melakukan kesepakatan gelap dengan pemilik media untuk mendapatkan pemberitaan positif, serta menyalahgunakan kekuasaan negara, telah membentuk lanskap politik Israel selama lima tahun terakhir.
Pada 2022–2024, wacana “grasi presiden dengan syarat pengunduran diri dari politik” beberapa kali muncul. Namun tim hukum Netanyahu berkukuh bahwa ia tidak akan mengakui kesalahan dan hanya menerima grasi tanpa “penerimaan tanggung jawab hukum”—sikap yang sangat sensitif di mata publik Israel. Dalam surat resmi permintaan grasi, Netanyahu pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah.
Berbagai survei—termasuk dari Jewish People Policy Institute dan Israel Democracy Institute—menunjukkan mayoritas publik Israel, termasuk sebagian pemilih Likud, menilai bahwa grasi tanpa pengakuan bersalah akan melemahkan supremasi hukum dan menjadi preseden berbahaya. Survei terbaru ini memperkuat pandangan tersebut.
Perpecahan Historis soal Wajib Militer bagi Komunitas Haredi
Bagian lain dari survei menyoroti isu wajib militer Haredi—salah satu perdebatan sosial-politik paling panjang di Israel yang kembali memanas setelah serangan 7 Oktober 2023.
Temuannya:
- 53,8% menentang RUU yang diajukan anggota Knesset dari Likud, Boaz Bismuth, yang dianggap mempermudah penghindaran dinas militer oleh Haredi,
- 24,8% mendukung,
- 13,8% hanya mendukung jika dilakukan perubahan besar.
Kebijakan pembebasan pelajar Haredi dari wajib militer sudah berlangsung sejak 1940–1950-an pada era David Ben-Gurion, ketika jumlah mereka masih kecil dan dianggap perlu untuk menjaga tradisi keagamaan. Namun sejak 1990-an, pertumbuhan populasi Haredi, meningkatnya anggaran yeshiva, dan kekuatan politik partai Shas serta Yahudiat HaTorah menjadikan isu ini titik gesekan politik dan ekonomi utama di Israel.
Baca juga: Hamas: Nasib Yasser Abu Shabab Adalah Akhir yang Tak Terelakkan Bagi Setiap Pengkhianat
Serangan 7 Oktober dan perang Gaza mengubah secara drastis persepsi publik mengenai pemerataan beban dinas militer. Beberapa faktor utama yang memperkuat tekanan publik antara lain:
- Mobilisasi besar-besaran pasukan cadangan
Sekitar 360.000 pasukan cadangan dipanggil—terbesar sejak 1973—yang menimbulkan beban berat bagi keluarga kelas menengah Israel. - Meningkatnya korban jiwa dan dampak psikologis perang
Perang darat di Gaza dan utara Israel meningkatkan persepsi bahwa “beban perang tidak terbagi secara merata”. - Krisis ekonomi pascaperang
Defisit anggaran 2024–2025 melonjak drastis, dan publik mempertanyakan mengapa kelompok besar masyarakat yang menerima subsidi pendidikan agama tetap dibebaskan dari wajib militer. - Aksi protes keluarga tentara cadangan dan korban perang
Keluarga tentara yang gugur maupun yang bertugas berbulan-bulan mengubah protes mereka menjadi gerakan sosial yang kuat dan berpengaruh. - Runtuhnya konsensus tradisional dalam kubu kanan
Setelah 7 Oktober, bahkan pemilih sekuler-nasionalis Likud dan kelompok nasionalis-keagamaan mulai menuntut kewajiban militer bagi Haredi.
Pada 2024, Mahkamah Agung membatalkan sebagian besar mekanisme pembebasan Haredi sebagai “diskriminatif” dan “tanpa dasar hukum”, memaksa pemerintah merumuskan RUU baru.
RUU Bismuth tahun 2025 disusun sebagai respons atas tekanan hukum tersebut, namun survei terbaru menunjukkan bahwa publik menilainya tidak memadai dan hanya bersifat sementara.
Situasi ini semakin mempersulit posisi kabinet Netanyahu. Ia membutuhkan dukungan partai-partai Haredi untuk mempertahankan koalisi, sementara masyarakat—khususnya sejak 7 Oktober—kian vokal menuntut diakhirinya pembebasan luas bagi komunitas tersebut.
Survei ini juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Israel kini menolak dua agenda Netanyahu sekaligus: permintaan grasi dan upaya meloloskan RUU pengecualian Haredi dari dinas militer. Bahkan tingkat penolakan publik terhadap kebijakan wajib militer lebih kuat dibanding penolakan terkait pemberian grasi kepada Netanyahu.