Al-Quds, Purna Warta – Situs web Israel The Times of Israel pada Jumat mengutip pernyataan menteri tersebut yang mengatakan bahwa rezim Israel “mengizinkan warga Palestina untuk tinggal sebagai tamu dalam jangka waktu tertentu, tetapi Gaza adalah milik Israel.”
Menurut laporan situs tersebut, yang mengutip radio rezim Israel, Zohar juga mengklaim bahwa “Tepi Barat juga merupakan milik Israel dan kami bukan penjajah di tanah kami sendiri.”
Perang di Jalur Gaza dimulai pada 8 Oktober 2023 dengan serangan militer rezim Zionis Israel terhadap wilayah tersebut dan berlangsung lebih dari dua tahun. Dalam perang ini, banyak kota dan desa di Jalur Gaza diratakan dengan tanah, sementara rumah sakit dan pusat-pusat layanan kesehatan hancur total atau tidak lagi dapat berfungsi.
Dalam perang tersebut, lebih dari 71.000 warga Palestina gugur dan lebih dari 171.000 lainnya terluka.
Agresi rezim Zionis Israel terhadap Jalur Gaza—dengan dukungan Amerika Serikat—tidak hanya mengakibatkan genosida terhadap rakyat Palestina, tetapi juga meninggalkan kehancuran luas yang menyebabkan sekitar 90 persen infrastruktur Jalur Gaza hancur. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan biaya rekonstruksi kerusakan tersebut mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.
Mediator regional dan internasional, yang dipimpin oleh Mesir dan Qatar serta didukung oleh Amerika Serikat, mulai mengintensifkan upaya mereka untuk mencapai kesepahaman guna memberlakukan gencatan senjata, menyusul meningkatnya operasi militer dan memburuknya bencana kemanusiaan di Gaza.
Upaya tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan gencatan senjata, yang tahap pertamanya mulai diberlakukan pada 10 Oktober 2025. Tahap ini mencakup penghentian sementara permusuhan, pembebasan tahanan dari kedua belah pihak, serta pengiriman bantuan kemanusiaan darurat ke Jalur Gaza.