Al-Quds, Purna Warta – Di tengah koordinasi antara Amerika Serikat dan Israel terkait kebijakan terhadap sejumlah negara di kawasan Timur Tengah, surat kabar Israel Haaretz mengklaim bahwa hubungan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengalami ketegangan.
Menurut laporan Haaretz, dengan mengutip sejumlah sumber yang mengetahui persoalan tersebut, melaporkan bahwa hubungan antara Trump dan Netanyahu telah memburuk dan “tidak banyak lagi yang tersisa dari hubungan baik seperti sebelumnya.”
Surat kabar tersebut menyoroti perbedaan internal mengenai cara menangani persoalan Jalur Gaza. Ketegangan antara pejabat Israel dan Dewan Perdamaian Gaza juga dilaporkan meningkat. Kalangan militer dan sipil Israel disebut menolak bekerja sama dengan dewan tersebut. Laporan serupa juga menyebut bahwa kesenjangan antara visi Amerika Serikat mengenai Gaza dan kondisi di lapangan semakin terlihat, sementara sejumlah lembaga keamanan Israel menolak bekerja sama dengan Dewan Perdamaian terkait pelaksanaan rencana Gaza.
Dewan yang disebut sebagai Dewan Perdamaian tersebut merupakan bagian dari rencana Trump mengenai Gaza. Meskipun sebelumnya dipromosikan sebagai salah satu capaian penting pemerintahan Trump, pelaksanaan rencana tersebut hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan. Haaretz melaporkan bahwa pemerintah Netanyahu menghambat sejumlah langkah penting dalam rencana tersebut, sehingga muncul pertanyaan apakah penolakan itu lebih didorong oleh pertimbangan keamanan atau kepentingan politik menjelang pemilu Israel.
Keretakan antara Trump dan Netanyahu juga telah diberitakan oleh sejumlah media Amerika. Axios melaporkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir terdapat semakin banyak perbedaan antara keduanya, bukan hanya mengenai Gaza, tetapi juga Iran dan Lebanon. Menurut sumber yang dikutip Axios, Trump secara pribadi masih menyukai Netanyahu, tetapi merasa frustrasi terhadap sejumlah keputusan dan kebijakan perdana menteri Israel tersebut. Trump juga belum memberikan dukungan terbuka terhadap Netanyahu menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober 2026.
Perbedaan paling mencolok terlihat dalam persoalan Gaza. Rencana Trump menghendaki proses timbal balik berupa pelucutan senjata Hamas yang diikuti penarikan bertahap pasukan Israel. Netanyahu sebelumnya menolak formula tersebut dan menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya sebelum seluruh persenjataan Hamas diserahkan dan jaringan terowongan dihancurkan. Perbedaan ini menjadi salah satu sumber ketegangan paling terbuka antara Washington dan pemerintah Netanyahu.
Di sisi lain, pemerintahan Trump saat ini tengah menyusun strategi baru untuk kawasan Timur Tengah pascaperang. Axios melaporkan bahwa strategi tersebut diarahkan pada pembatasan pengaruh Iran dan perluasan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara tetangganya. Menariknya, Washington berharap pemerintahan Israel yang terbentuk setelah pemilu Oktober mendatang dapat bekerja sama dengan strategi tersebut.
Sementara itu, isu Palestina tetap menjadi salah satu titik utama kontroversi antara kebijakan Washington dan pemerintah Israel. Sejumlah menteri sayap kanan Israel, termasuk Itamar Ben-Gvir dan Israel Katz, kembali menyerukan pemindahan warga Palestina dari Gaza menjelang pemilu Israel. Ben-Gvir bahkan mengusulkan pembentukan kementerian khusus untuk menangani apa yang disebutnya sebagai “emigrasi” warga Gaza. Langkah tersebut mendapat penolakan luas dan menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pengusiran paksa warga Palestina.
Dalam perkembangan terbaru, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee menyatakan bahwa tidak ada rencana yang didukung Amerika Serikat untuk memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza. Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah pejabat Israel kembali mengusulkan pemindahan massal warga Palestina dari wilayah tersebut.