Al-Quds, Purna Warta – Kepala militer rezim Israel, Eyal Zamir, memperingatkan para anggota parlemen bahwa militer Israel sangat membutuhkan tambahan pasukan di tengah keterlibatannya dalam perang di berbagai front, menurut laporan media berbahasa Ibrani.
Baca juga: Partai Demokrat AS Serukan Pengakuan atas Persediaan Nuklir Israel
Letnan Jenderal Eyal Zamir menyampaikan pernyataan tersebut dalam sidang tertutup sebuah komite Knesset pada Minggu.
“Saya tidak menangani proses politik atau legislatif — saya menangani perang multi-front,” kata Kepala Militer Israel kepada para legislator setelah menghadiri sidang komite tersebut.
“Untuk dapat terus melakukan itu,” militer Israel membutuhkan lebih banyak pasukan “segera,” tambahnya.
Pernyataan tersebut muncul ketika rezim Israel baru saja terlibat dalam gelombang agresi terbaru terhadap Iran, yang disebut sangat membebani sumber daya militernya. Selain itu, Israel juga terus melancarkan serangan harian terhadap Lebanon meskipun terdapat gencatan senjata, serta melakukan serangan sporadis terhadap negara-negara kawasan seperti Irak dan Suriah dengan berbagai dalih.
Tiga Usulan Legislasi
Menurut laporan, Zamir mendesak para legislator untuk mempercepat pengesahan undang-undang dalam tiga bidang guna mengatasi kekurangan personel militer.
Usulan pertama menyerukan perpanjangan wajib militer bagi pria menjadi 36 bulan. Masa wajib militer sebelumnya telah dikurangi dari 32 bulan menjadi 30 bulan pada Agustus 2024.
Batasan yang berlaku saat ini, menurut Zamir, “akan menyebabkan beban yang tidak masuk akal bagi pasukan cadangan.”
Ia juga mengklaim bahwa “terdapat kebutuhan keamanan yang mendesak,” sementara Republik Islam Iran dan kelompok-kelompok perlawanan di kawasan telah memperingatkan Israel mengenai luasnya respons terhadap kemungkinan pelanggaran baru yang dilakukan rezim tersebut.
Laporan menyebutkan bahwa kelompok pertama yang menjalani masa dinas lebih pendek dijadwalkan selesai bertugas pada Januari 2027, yang diperkirakan akan memperburuk kekurangan personel kecuali undang-undang tersebut diubah.
Zamir juga dilaporkan meminta perubahan pada undang-undang tugas cadangan agar militer dapat memobilisasi pasukan cadangan untuk periode lebih panjang sesuai kebutuhan operasional.
Usulan legislasi ketiga berfokus pada peningkatan jumlah keseluruhan perekrutan militer, dengan penekanan khusus pada perekrutan pria ultra-Ortodoks atau Haredi, yang selama ini menolak bergabung dengan militer dengan alasan aktivitas keagamaan mereka sama pentingnya.
Peringatan Sebelumnya
Ini bukan pertama kalinya Zamir menyampaikan peringatan semacam itu. Pada Maret lalu, ia mengatakan kepada kabinet keamanan Israel bahwa militer “akan runtuh dengan sendirinya” tanpa tambahan personel baru.
“Saat ini,” katanya ketika itu, militer “membutuhkan undang-undang wajib militer, undang-undang tugas cadangan, dan undang-undang untuk memperpanjang masa wajib dinas.”
“Dalam waktu tidak lama,” lanjutnya, militer “tidak akan siap menjalankan tugas rutinnya dan sistem cadangan tidak akan mampu bertahan.”