Al-Quds, Purna Warta – Democracy for the Arab World Now (DAWN), sebuah organisasi nirlaba yang memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia di Timur Tengah dan Afrika Utara, pada 18 Desember 2025 mengumumkan peluncuran sumber daring baru berjudul “The Faces of AIPAC” (Wajah-Wajah AIPAC).
Baca juga: “Agresif dan Bermusuhan”: Anggota Parlemen Kanada Kecam Israel Setelah Dilarang Masuk ke Tepi Barat
Proyek ini memprofilkan 50 individu—terdiri dari 41 anggota dewan dan sembilan eksekutif—yang memimpin American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), salah satu kelompok pelobi pro-Israel paling berpengaruh di Amerika Serikat.
DAWN mengkritik AIPAC karena gagal mengungkapkan secara terbuka nama-nama anggota dewan dan eksekutifnya di situs resmi organisasi tersebut, dan menyebutnya sebagai persoalan transparansi yang serius bagi organisasi sebesar AIPAC.
“AIPAC telah menyembunyikan identitas para direktur dan pejabatnya dari publik Amerika. Hari ini, kami menghadirkan transparansi yang organisasi ini menolak untuk berikan,” ujar Sarah Leah Whitson, Direktur Eksekutif DAWN.
Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui siapa saja yang mengambil keputusan yang berdampak pada urusan global.
Sumber daring tersebut, yang tersedia di www.AIPACwhoweare.org
, disusun berdasarkan informasi yang dapat diakses publik, termasuk laporan Formulir 990 AIPAC kepada Internal Revenue Service (IRS), dokumen Undang-Undang Pengungkapan Lobi, serta catatan Komisi Pemilihan Umum Federal (FEC).
DAWN menyoroti bahwa meskipun AIPAC wajib mengungkapkan informasi ini dalam laporan tahunan kepada IRS, data tersebut tidak mudah diakses melalui situs web AIPAC dan umumnya tertinggal sekitar satu tahun.
AIPAC, kelompok pelobi Amerika yang berbasis di Washington, DC, mendorong kebijakan pro-Israel di Kongres dan cabang eksekutif AS, mendukung bantuan militer AS bernilai miliaran dolar setiap tahun kepada Israel, serta menentang pemberlakuan syarat pada transfer senjata.
Pada siklus pemilu 2023–2024, AIPAC melalui komite aksi politiknya (AIPAC PAC) dan super PAC United Democracy Project menghabiskan dana gabungan sebesar 126,9 juta dolar AS, menurut data Komisi Pemilihan Umum Federal.
DAWN juga menekankan tanggung jawab hukum pimpinan AIPAC berdasarkan Undang-Undang Korporasi Nirlaba Washington, DC, yang menegaskan bahwa anggota dewan dan pejabat memiliki kewajiban fidusia untuk mengawasi potensi pelanggaran hukum.
“Kelima puluh pejabat dan direktur ini tidak seharusnya bersembunyi di balik nama AIPAC. Hukum nirlaba AS menempatkan tanggung jawab pribadi kepada mereka atas perilaku organisasi,” kata Raed Jarrar, Direktur Advokasi DAWN.
Proyek ini juga mengungkap keterkaitan para pemimpin AIPAC dengan organisasi-organisasi pro-Israel lainnya, antara lain:
Ketua Dewan Betsy Berns Korn, yang juga menjabat sebagai ketua Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations.
Mantan Ketua Konferensi Harriet Schleifer, yang menjadi anggota dewan AIPAC dan terkait dengan Washington Institute for Near East Policy.
Anggota dewan Michael Kassen, mantan presiden AIPAC dan wali amanat Hudson Institute.
Anggota dewan Jamie Sprayregen, yang juga memegang posisi di Middle East Forum dan American Jewish Committee.
“Riset kami menunjukkan bahwa dewan AIPAC bukan sekadar kumpulan individu, melainkan sebuah simpul yang menghubungkan hampir seluruh institusi pro-Israel utama di Amerika,” ujar Isabelle Hayslip, spesialis advokasi dan komunikasi DAWN.
Hingga kini, AIPAC belum memberikan tanggapan publik atas inisiatif DAWN tersebut.
Perang Israel di Gaza telah memicu gelombang kritik luas, dengan organisasi hak asasi manusia terkemuka dan penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutnya sebagai genosida.
Seiring dengan kecaman tersebut, peran AIPAC dalam politik Amerika Serikat semakin mendapat sorotan, khususnya di kalangan Partai Demokrat, di mana dukungan terhadap Israel dilaporkan menurun ke titik terendah dalam sejarah.
Selain itu, AIPAC diketahui mendukung kandidat sayap kanan ekstrem seperti anggota Kongres Randy Fine, yang merayakan pembunuhan seorang warga negara AS oleh Israel dan secara terbuka menyerukan agar rakyat Gaza dibiarkan kelaparan.
Sepanjang agresi terhadap Gaza, AIPAC juga menggemakan klaim yang dinilai keliru bahwa tidak ada kelaparan yang dipaksakan Israel di wilayah tersebut, membela tindakan militer Israel yang bersifat genosidal, serta menyerukan peningkatan bantuan AS kepada entitas tersebut.