Ottawa, Purna Warta – Para anggota parlemen Kanada mengecam Israel setelah sebuah delegasi yang terdiri dari 30 warga Kanada, termasuk enam anggota Parlemen (MP), ditahan selama berjam-jam dan akhirnya dilarang memasuki wilayah Tepi Barat yang diduduki dalam sebuah kunjungan resmi.
Otoritas Israel memblokir rombongan tersebut pada Selasa di perlintasan Jembatan King Hussein (Allenby) antara Yordania dan Tepi Barat yang diduduki. Mereka ditahan selama lima jam sebelum akhirnya ditolak masuk tanpa penjelasan.
“Begitu kami tiba di perbatasan antara Yordania dan Tepi Barat, otoritas Israel menahan kami selama lima jam, dan setelah itu memutuskan untuk tidak mengizinkan kami masuk,” kata anggota Parlemen Liberal dari Quebec, Sameer Zuberi. “Ini benar-benar sangat disayangkan.”
Zuberi mengatakan keputusan tersebut sangat mengkhawatirkan, mengingat profil publik delegasi dan tujuan kunjungan yang telah disampaikan secara terbuka.
“Sangat memprihatinkan dan sulit diterima bahwa kami ditolak masuk, padahal kami adalah figur publik yang jelas rekam jejaknya dan menyerukan penghormatan terhadap semua pihak,” ujarnya, seraya menyebut langkah tersebut sebagai “keputusan keliru dari otoritas Israel.”
Kunjungan selama tiga hari itu diselenggarakan oleh Canadian-Muslim Vote (TCMV), sebuah badan amal nirlaba terdaftar di Kanada, dan direncanakan mencakup pertemuan dengan organisasi kemanusiaan serta warga Palestina yang mengungsi di Tepi Barat yang diduduki.
Setiap anggota delegasi—kecuali para anggota parlemen—diminta menandatangani formulir yang menyatakan bahwa alasan penolakan masuk adalah “pertimbangan keamanan publik, keselamatan publik, atau ketertiban umum.”
Anggota Parlemen Mississauga–Erin Mills, Iqra Khalid, yang turut serta dalam delegasi, mengatakan bahwa dirinya diteriaki dan didorong oleh pasukan Israel.
Menceritakan “perilaku agresif dan bermusuhan” dari militer Israel, Khalid mengatakan bahwa ia melihat seorang anggota delegasi lain sedang diinterogasi oleh beberapa petugas Israel, lalu mendekat untuk memastikan orang tersebut aman.
Seorang petugas memaksanya mundur, ujarnya kepada CBC News, kemudian petugas lain mendekatinya.
“Ia berteriak dan membentak tepat di wajah saya, menyuruh saya pergi, lalu mendorong saya ke dinding,” kata Khalid.
“Pada saat itu saya berkata, ‘Tolong jangan sentuh saya,’ dan dia menjawab, ‘Saya akan menyentuh Anda sesuka saya,’ lalu mendorong saya lagi.”
Baca juga: Qatar Peringatkan Pelanggaran Gencatan Senjata Israel Dorong Kesepakatan Gaza ke Ambang Kegagalan
Duta Besar Israel untuk Kanada, Iddo Moed, mengklaim bahwa delegasi tersebut ditolak masuk karena dugaan keterkaitan TCMV dengan sebuah organisasi yang oleh rezim pendudukan Israel telah ditetapkan sebagai “organisasi teroris.”
Menanggapi tindakan Israel, TCMV sebagai penyelenggara perjalanan menyatakan bahwa mereka “muak namun tidak terkejut” dengan respons rezim Israel terhadap upaya masuk delegasi Kanada ke Tepi Barat.
“TCMV adalah organisasi yang dengan bangga didanai oleh para donor dan menerima sumbangan dari pihak-pihak yang memenuhi syarat. Dukungan kami datang dari mereka yang percaya bahwa demokrasi yang sehat adalah milik kita semua. Jelas, itu bukan sesuatu yang diyakini Israel,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.
TCMV menyatakan keyakinannya bahwa warga Kanada akan memandang langkah ini sebagai “upaya yang cukup memalukan dari pemerintah Israel untuk membenarkan alasan mereka memblokir anggota Parlemen Kanada agar tidak menyaksikan kekerasan permukiman dan bertemu dengan komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi di kawasan tersebut.”
Anggota Parlemen Vancouver, Jenny Kwan, mengatakan bahwa pemerintah Kanada telah memberi tahu Tel Aviv mengenai rencana perjalanan tersebut, serta menegaskan bahwa seluruh pengaturan dan dokumen telah diselesaikan sebelum keberangkatan.
“Penolakan masuk terhadap anggota parlemen terpilih dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam kegiatan parlementer yang damai dan transparan menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keterbukaan saluran dialog,” kata Kwan.
“Penggunaan narasi keamanan dan ketertiban umum untuk membatasi kerja pencarian fakta yang sah sama sekali tidak dapat diterima.”
Anggota delegasi lainnya menyebut keputusan Israel tersebut sebagai “sangat mengkhawatirkan.”
“Mengapa kami diblokir—anggota masyarakat sipil, badan amal? Apa yang sedang mereka coba sembunyikan?” kata Fawad Kalsi, CEO Penny Appeal Canada, sebuah organisasi bantuan dan pembangunan yang berbasis di Mississauga, Ontario, kepada Al Jazeera.
Dewan Nasional Muslim Kanada (NCCM) mencatat bahwa seluruh anggota delegasi telah memperoleh otorisasi perjalanan elektronik yang diperlukan untuk memasuki Palestina yang diduduki. Mereka menambahkan bahwa dapat diperkirakan bahwa “Israel tidak ingin dunia melihat apa yang sedang terjadi dengan permukiman ilegal di Tepi Barat.”
Taha Ghayyur, direktur eksekutif Justice for All Canada yang juga menjadi bagian dari delegasi, mengatakan, “Kami merasa dihina. Kami merasa benar-benar ditolak tanpa mengetahui alasannya.”
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, menyatakan keberatan negaranya atas “perlakuan tidak semestinya” terhadap delegasi tersebut.
“Global Affairs sedang berkomunikasi dengan delegasi, dan kami telah menyampaikan keberatan Kanada terkait perlakuan terhadap warga Kanada ini saat mereka berupaya melintas,” tulis Anand dalam pernyataannya di platform X.
Perkembangan terbaru ini terjadi di tengah eskalasi penggerebekan oleh rezim Israel di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki sejak 7 Oktober 2023, ketika Israel melancarkan perang genosida di Gaza. Sejak saat itu, pasukan Israel dan para pemukim telah menewaskan ratusan warga Palestina di wilayah pendudukan tersebut.