Al-Quds, Purna Warta – Militer Israel akan menunjuk advokat jenderal (penasihat hukum militer) baru setelah sebuah skandal memaksa pengacara tertinggi lembaga tersebut mengundurkan diri, usai ia mengaku membocorkan rekaman yang memperlihatkan para prajurit memperkosa seorang tahanan Palestina di sebuah penjara yang terkenal buruk reputasinya.
Baca juga: UNICEF Peringatkan Krisis Kemanusiaan Bagi Anak-Anak di Gaza Meski ada Gencatan Senjata
Menteri urusan militer Israel, Israel Katz, dijadwalkan bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Eyal Zamir, pada hari Minggu untuk membahas penunjukan advokat jenderal militer yang baru.
Jaksa militer Israel, Yifat Tomer-Yerushalmi, mengundurkan diri pada hari Jumat setelah mengonfirmasi keterlibatannya dalam kebocoran rekaman kamera pengawas dari kamp tahanan Sde Teiman saat perang genosidal Israel di Gaza.
Pengakuan tersebut membuat sang jaksa terseret dalam badai kritik dari politisi sayap kanan dan menteri garis keras yang mendominasi politik Israel, yang menyebut tindakannya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap entitas tersebut.
Pengunduran diri itu diumumkan setelah militer Israel meluncurkan penyelidikan pidana atas kebocoran tersebut.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa kebocoran itu menimbulkan “kerusakan yang sangat besar” bagi Israel.
“Ini mungkin adalah serangan propaganda paling berat yang dialami Israel sejak pendiriannya,” kata Netanyahu.
Rekaman tersebut, yang dipublikasikan pada Agustus tahun lalu, memperlihatkan sekelompok prajurit di Sde Teiman secara berkelompok memperkosa seorang tahanan Palestina sambil membentuk penghalang manusia mengelilinginya.
Kebocoran itu muncul di tengah amarah dari politisi dan menteri ekstremis Israel atas penyelidikan militer terhadap aksi tersebut.
Sedikitnya sembilan prajurit Israel telah diperiksa terkait insiden pemerkosaan itu pada akhir Juli, yang memicu kemarahan luas di Israel. Hanya lima orang yang didakwa atas “penganiayaan berat” terhadap tahanan tersebut — tetapi bukan untuk tindakan pemerkosaan. Proses persidangan masih berjalan.
Pada hari Minggu, para prajurit yang terlibat dalam insiden pemerkosaan brutal tersebut menuntut agar kasus itu dibatalkan.
Baca juga: “No Israel”: Pebisnis Thailand Memprotes Pelanggaran dan Usaha Ilegal oleh Pengunjung Asal Israel
Dalam dakwaan aslinya dinyatakan bahwa: “selama 15 menit, para terdakwa menendang tahanan tersebut, menginjaknya, berdiri di atas tubuhnya, memukul dan mendorongnya di seluruh tubuh, termasuk menggunakan tongkat, menyeretnya di atas tanah, serta menggunakan alat setrum ke tubuhnya, termasuk ke bagian kepalanya.”
Surat kabar Israel Haaretz sebelumnya melaporkan bahwa korban pemerkosaan berkelompok tersebut mengalami robekan usus, luka parah di bagian anal dan paru-paru, tulang rusuk patah, dan harus menjalani pembedahan.
Sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023, otoritas penjara Israel dan militer telah banyak dituduh melakukan penyiksaan terhadap tahanan Palestina, termasuk pemerkosaan, kelaparan, penyiksaan, dan penolakan perawatan medis.
Menurut Masyarakat Tahanan Palestina, 80 warga Palestina telah meninggal di dalam tahanan Israel sejak awal Oktober 2023.
Pada bulan Maret, Komisi Penyelidikan Independen PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina menemukan bukti penggunaan sistematis kekerasan seksual oleh para pejabat Israel terhadap warga Palestina.
Komisi tersebut menyatakan telah mendokumentasikan kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap tahanan laki-laki, “termasuk penggunaan probe listrik untuk membakar area anus, serta memasukkan benda-benda seperti jari, tongkat, gagang sapu, dan sayuran ke dalam anus dan rektum”.
Salah satu korban mengatakan kepada komisi bahwa ketika ia “digantung dari langit-langit”, para petugas memasukkan alat logam “ke dalam penisnya berulang kali hingga mulai berdarah, dan ia pingsan”.
Pada bulan Agustus, lembaga pemantau perang Action on Armed Violence (AOAV) melaporkan bahwa 88 persen investigasi militer Israel terhadap tuduhan kejahatan perang oleh para prajurit sejak Oktober 2023 telah ditutup atau tidak menghasilkan temuan apapun.
Lembaga tersebut menyatakan bahwa temuan ini menunjukkan Israel berupaya membentuk “pola impunitas” dengan tidak melakukan penyelidikan yang tuntas dalam kasus-kasus yang melibatkan “tuduhan pelanggaran paling berat atau paling disorot publik yang dilakukan pasukannya”.
Kelompok HAM dan organisasi internasional menyatakan bahwa penyelidikan pidana terhadap tentara Israel jarang menghasilkan proses hukum di Israel.