Washington, Purna Warta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa rezim Tel Aviv tengah bekerja sama dengan Washington untuk mengidentifikasi negara-negara yang bersedia menerima warga Palestina yang telah dipindahkan secara paksa dari Gaza, sebagai bagian dari skema kontroversial Presiden AS Donald Trump terkait “pengambilalihan dan penguasaan” Gaza.
Baca juga: Uni Eropa Pertimbangkan Sanksi terhadap ‘Israel’ atas Pelanggaran HAM
Saat berbicara kepada wartawan sebelum makan malam mereka di Gedung Putih, Trump ditanya mengenai perkembangan rencananya untuk “menguasai” Gaza dan memindahkan paksa penduduk wilayah tersebut. Ia meminta Netanyahu untuk menjawab pertanyaan tersebut.
“Saya pikir Presiden Trump memiliki visi yang brilian. Itu disebut pilihan bebas. Jika orang ingin tetap tinggal, mereka bisa tinggal; tetapi jika mereka ingin pergi, mereka seharusnya bisa pergi,” jawab Netanyahu. Gaza “tidak seharusnya menjadi penjara. Itu seharusnya menjadi tempat yang terbuka.”
Rezim penjajah Israel memanfaatkan rencana Trump terkait Gaza sebagai peluang untuk mempromosikan apa yang mereka sebut sebagai “migrasi sukarela” warga Palestina dari wilayah pesisir tersebut.
Namun, para pengamat dan pakar mengecam usulan tersebut sebagai bentuk pemindahan paksa terselubung terhadap warga Palestina.
“Kami bekerja sangat erat dengan Amerika Serikat untuk mencari negara-negara yang akan… memberikan masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina,” tambah Netanyahu.
Trump menyatakan bahwa ia telah menerima “kerja sama yang luar biasa” dari “negara-negara tetangga” terkait hal tersebut.
“Sesuatu yang baik akan terjadi,” tambahnya.
Trump secara terbuka telah menyatakan keinginannya untuk mengubah Gaza menjadi apa yang ia sebut sebagai “Riviera Timur Tengah.” Ia menegaskan bahwa pengusiran warga Palestina asli adalah hal yang penting demi mencapai tujuan tersebut.
Pada bulan Februari, ia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menguasai Gaza dan memulai proses rekonstruksinya. Saat itu, Trump mengusulkan agar Yordania dan Mesir menerima warga Palestina yang dipindahkan, namun kedua negara tersebut secara tegas menolak usulan tersebut.
Beberapa pejabat dalam pemerintahan Trump dilaporkan mempertimbangkan kemungkinan memberikan insentif finansial untuk “memotivasi” warga Palestina agar mau pergi. Insentif tersebut dapat mencakup bantuan perumahan dan tunjangan bulanan.
Namun, terlepas dari berbagai tawaran tersebut, warga Palestina diperkirakan tidak akan meninggalkan tanah air mereka.
Baca juga: Militer Israel Lakukan Serangan Udara di Dekat Damaskus
Pernyataan ini disampaikan menyusul pengarahan keamanan oleh Menteri Urusan Militer Israel Israel Katz, yang menyatakan bahwa rezim berencana membangun apa yang ia sebut sebagai “kota kemanusiaan” di atas reruntuhan Rafah di Gaza bagian selatan untuk “memusatkan populasi.”
“Tujuan kami adalah mendorong emigrasi mereka,” katanya.
Katz menegaskan bahwa tujuan jangka panjang Israel adalah memungkinkan terjadinya pembersihan etnis terhadap warga Palestina di Gaza.
Ia menyatakan bahwa Netanyahu saat ini sedang bernegosiasi dengan negara ketiga yang bersedia menerima mereka. “Rencana migrasi harus dilaksanakan,” tegas diplomat Israel tersebut.
Setidaknya 57.523 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 136.617 lainnya terluka dalam serangan brutal Israel terhadap Gaza sejak 7 Oktober 2023.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu terhadap Netanyahu dan mantan menteri urusan militer Yoav Gallant, dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang mereka di wilayah pesisir yang terkepung itu.