Gaza, Purna Warta – Seorang dokter relawan internasional di Rumah Sakit Nasser, Gaza selatan, mengonfirmasi bahwa ia dan rekan-rekan tenaga medis asing diperintahkan meninggalkan kompleks medis itu tak lama sebelum serangan udara Israel menewaskan sekitar dua lusin orang, termasuk lima jurnalis.
Baca juga: Reaksi Hamas terhadap Klaim Provokatif Witkoff terkait Gencatan Senjata Gaza
Dokter tersebut mengatakan kepada Drop Site News, sebuah media investigasi asal Amerika, pada Selasa bahwa tenaga medis relawan asing yang selama ini berlindung dan tidur di rumah sakit itu diminta oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Minggu sore untuk menghadiri sesi pelatihan tatap muka pada Senin pagi—hanya satu jam sebelum serangan mematikan terjadi.
“Saya agak terkejut dengan permintaan ini, karena pelatihan apapun sekarang bisa dilakukan secara daring, terutama pelatihan jenis ini. Kami sempat mempertanyakan apakah benar kami harus hadir secara langsung, karena itu akan mengganggu pekerjaan klinis kami yang sangat penting, tetapi kami diberitahu bahwa kami wajib hadir,” ujar dokter tersebut.
Para tenaga medis meninggalkan rumah sakit pada pukul 09.00 pagi menuju kantor pusat WHO di Kota Deir al-Balah, sekitar 30 menit perjalanan. Pergerakan itu telah dikoordinasikan, karena seluruh perjalanan PBB di wilayah Palestina yang terkepung harus mendapatkan izin dari militer Israel terlebih dahulu.
Sekitar pukul 10.00, satu jam setelah para tenaga medis berangkat, militer Israel melancarkan serangan pertama ke rumah sakit, menghantam lantai empat tempat unit perawatan intensif (ICU) dan ruang operasi berada—area yang sebelumnya menjadi tempat kerja beberapa relawan asing.
Tujuh belas menit kemudian, serangan kedua menghantam tangga di luar lantai yang sama, tepat saat jurnalis, tim penyelamat, dan tenaga medis berkumpul di sana. Mayoritas korban jatuh pada serangan kedua ini. Tembakan Israel juga menghantam balkon yang biasa digunakan para jurnalis untuk mengambil gambar Kota Khan Younis.
“Ini terlihat seperti penargetan yang disengaja terhadap fasilitas kesehatan, yang menurut segala definisi merupakan kejahatan perang. Ini tidak dapat diterima, tak terpikirkan, dan tak terkatakan—sebuah kekejaman,” kata sang dokter.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian mengakui bahwa jurnalis dan petugas tanggap darurat termasuk di antara korban tewas.
Baca juga: Propaganda Seksual: Strategi Tel Aviv untuk Mengalihkan Opini Publik dari Kejahatan di Gaza
Kecaman internasional terus meningkat terhadap serangan ini. Sejumlah organisasi dan negara menudingnya sebagai insiden yang mengerikan. PBB menuntut rezim Israel menyelidiki serangan yang menewaskan warga sipil, termasuk tenaga medis dan jurnalis, serta memastikan ada akuntabilitas.
Kelompok solidaritas jurnalis dan badan internasional juga bereaksi dengan kemarahan. Dalam sebuah surat bersama kepada pejabat senior Israel, pimpinan kantor berita AP dan Reuters menuntut adanya “akuntabilitas yang mendesak dan transparan.”
Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, menegaskan bahwa jika jurnalis Barat tidak bersuara dan menuntut akses mendesak ke Gaza, maka mereka gagal menjalankan perannya dalam momen ini.
Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, menyatakan bahwa rezim Israel sedang membungkam suara-suara terakhir yang melaporkan tentang anak-anak yang sekarat diam-diam di tengah kelaparan.
Sekjen PBB Antonio Guterres juga mengecam keras serangan udara tersebut sebagai “mengerikan.”
Hampir 250 jurnalis Palestina telah terbunuh di Gaza dalam hampir 22 bulan serangan Israel, termasuk dalam berbagai kasus serangan terarah yang telah terkonfirmasi.
Sementara itu, kelompok hak asasi manusia menegaskan bahwa pemerintahan AS, baik di era Donald Trump maupun pendahulunya Joe Biden, telah menyalurkan senjata senilai miliaran dolar kepada Israel, meski mengetahui adanya pelanggaran berulang terhadap hukum perang—menjadikan Washington terlibat langsung dalam genosida menurut hukum internasional.
Mereka menyerukan kepada Washington untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel, memberlakukan sanksi terarah terhadap pejabat rezim, serta menangguhkan perjanjian perdagangan istimewa, dengan memperingatkan bahwa senjata-senjata AS secara langsung memungkinkan terjadinya kekejaman di Gaza.