Teheran, Purna Warta – Iran mengecam keras rezim Israel karena berusaha “menyelesaikan proyek genosida kolonialnya” terhadap Palestina melalui serangan yang semakin mematikan dan menghancurkan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Rabu setelah rezim tersebut membunuh lebih dari 100 warga Palestina sebagai bagian dari perang genosida yang berlangsung sejak Oktober 2023 hingga saat ini di Jalur Gaza.
Pejabat tersebut secara khusus mengkritik ‘pembunuhan pengecut’ yang dilakukan rezim terhadap Mohammad Faraj al-Ghoul, seorang anggota Dewan Legislatif Palestina, dan Alaa Azzam, seorang qari Al-Qur’an terkemuka Palestina, beserta keluarganya.
Kematian tersebut membuat jumlah warga Palestina yang tewas selama perang mencapai lebih dari 58.000 orang, dengan anak-anak dan perempuan menjadi mayoritas korban.
Baghei juga mencatat bagaimana genosida tersebut seringkali melibatkan pengeboman tenda-tenda dan tempat-tempat berkumpul bagi para pengungsi oleh militer Israel.
Juru bicara tersebut juga menyoroti intensifikasi blokade yang dilakukan rezim sejak 2007 hingga saat ini di wilayah pesisir Gaza di tengah perang, mengecam tindakan tersebut sebagai cara untuk menyebabkan “kelaparan dan dehidrasi yang disengaja” di antara penduduk wilayah tersebut.
Perangkap maut AS-Israel
Di tempat lain dalam pernyataannya, pejabat tersebut mengecam rezim dan pendukung setianya, Amerika Serikat, karena mendirikan apa yang disebut pos-pos pengiriman bantuan, di mana pasukan Israel akan secara brutal menargetkan warga Palestina yang kelaparan dan sangat kekurangan gizi yang mengerumuni pasokan makanan.
Ia mengatakan tindakan tersebut merupakan sandiwara yang “dipentaskan dan penuh tipu daya”, dengan mengatakan bahwa pos-pos terdepan tersebut justru telah berubah menjadi perangkap untuk membantai perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah, lapar, dan haus.
Baghaei akhirnya mengutuk kelambanan dan ketidakpedulian yang dipaksakan oleh para pendukung dan pembela rezim Zionis yang mengarah pada “normalisasi pelanggaran hukum internasional yang paling berat.”