Gaza, Purna Warta – Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Hazem Qassem, mengatakan bahwa permintaan perwakilan Dewan Perdamaian di Gaza, Nikolay Mladenov, kepada Dewan Keamanan untuk menekan Hamas agar melaksanakan komitmennya merupakan kelanjutan dari adopsi pandangan “Israel” serta upaya menyediakan pembenaran untuk meningkatkan tindakan terhadap penduduk Jalur Gaza dan memperketat blokade atas mereka.
Baca juga: Syahidnya Lima Polisi dan Satu Anak Akibat Serangan Udara Rezim Pendudukan di Utara Gaza
Qassem menambahkan bahwa terus beredarnya pembicaraan mengenai peningkatan masuknya bantuan kemanusiaan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Ia menegaskan bahwa pihak pendudukan masih terus membatasi masuknya bantuan dan menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk “merekayasa kembali kelaparan” di dalam wilayah Gaza.
Ia juga menegaskan bahwa Hamas tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata meskipun, menurutnya, terjadi pelanggaran berulang oleh pihak pendudukan. Hamas, lanjutnya, siap menyerahkan pengelolaan pemerintahan secara segera dan penuh kepada sebuah komite nasional yang bertugas mengelola urusan Jalur Gaza.
Dalam konteks yang sama, perwakilan Dewan Perdamaian di Jalur Gaza, Nikolay Mladenov, mengatakan bahwa hingga saat ini Gaza belum menyaksikan proses pemulihan yang nyata. Ia menyebut sekitar 80% bangunan di Jalur Gaza mengalami kerusakan atau hancur total.
Mladenov menjelaskan bahwa lebih dari satu juta warga Gaza tidak memiliki tempat tinggal permanen dan hidup di tenda-tenda atau di dalam bangunan yang rusak, di tengah berlanjutnya kondisi kemanusiaan yang sulit. Ia menambahkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berlangsung, namun “rapuh dan tidak ideal” serta mengalami pelanggaran setiap hari.
Baca juga: Netanyahu Gelar Rapat Keamanan Untuk Membahas Perkembangan Perundingan Amerika dan Iran
Dalam konteks terkait, ia juga mengungkap adanya jaminan keamanan dari “Israel” yang menyatakan bahwa apabila Hamas mematuhi peta jalan yang disepakati, maka “Israel” juga akan memenuhi komitmennya dalam Perjanjian Sharm el-Sheikh. Namun, hal ini dianggap oleh faksi-faksi Palestina sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan dan bentuk penghindaran dari kewajiban tahap pertama.
Mladenov menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban dalam Protokol Sharm el-Sheikh harus mendahului langkah baru apa pun dalam peta jalan tersebut. Ia menambahkan bahwa pasukan stabilisasi di Gaza tidak bertujuan menggantikan pemerintah Palestina, melainkan merupakan tahap transisi untuk memungkinkan proses rekonstruksi Gaza.