Al-Quds, Purna Warta – Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa rencana pemungutan suara di Knesset terkait pengakuan terhadap genosida Armenia tidak dilanjutkan, setelah adanya tekanan diplomatik dari Republik Azerbaijan.
Baca juga: Kelompok Peretas Mengklaim Menghancurkan 120 Terabyte Data Keuangan dan Pertahanan Israel
Menurut laporan yang dikutip ISNA, meskipun kabinet Israel bulan lalu telah menyetujui usulan tersebut, rancangan itu akhirnya tidak diajukan untuk pemungutan suara di parlemen Israel.
Berdasarkan laporan Haaretz, pejabat Israel telah memberi tahu pihak Azerbaijan bahwa isu tersebut telah dikeluarkan dari agenda Knesset. Karena itu, usulan tersebut tidak dimasukkan ke dalam daftar pemungutan suara pada akhir masa sidang parlemen.
Seorang sumber Israel yang diwawancarai Haaretz mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghentikan proses pemungutan suara tanpa sepengetahuan Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar, yang sebelumnya mengajukan usulan tersebut.
Sumber tersebut menduga penghentian itu terjadi setelah Hikmet Hajiyev, penasihat kebijakan luar negeri Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, melakukan komunikasi dengan kantor Perdana Menteri Israel.
Dalam wawancaranya dengan Haaretz, Gideon Sa’ar membantah bahwa Netanyahu ikut campur dalam pembatalan pemungutan suara. Namun, ia tidak memberikan penjelasan lain mengenai alasan usulan tersebut tidak dibahas di Knesset.
Sa’ar mengatakan:
“Keputusan kabinet telah disetujui secara bulat. Keputusan itu tidak akan berubah, dan hal itu memiliki arti penting secara historis.”
Haaretz juga melaporkan bahwa media Azerbaijan Haqqin.az, sekitar sepuluh hari sebelumnya, menulis bahwa Israel “telah mendengarkan permintaan Republik Azerbaijan.”
Menurut laporan media tersebut, pejabat Azerbaijan telah menyampaikan posisi resmi negaranya kepada otoritas Israel, sehingga proses legislasi tersebut dihentikan dan pada praktiknya diarsipkan.
Laporan itu juga menyebutkan adanya langkah-langkah untuk mencegah usulan tersebut diajukan kembali pada masa mendatang.
Baca juga: Belgia Larang Impor Produk dari Permukiman Israel di Tepi Barat yang Diduduki
Peristiwa ini terjadi setelah kabinet Israel pada awal Juli menyetujui usulan yang berkaitan dengan pengakuan terhadap peristiwa tahun 1915 sebagai genosida Armenia, di tengah memburuknya hubungan diplomatik antara Israel dan Turki.
Sebagai tanggapan, Burhanettin Duran, Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki, melalui platform X menyebut keputusan Israel sebagai bentuk “kemunafikan”. Ia menyatakan bahwa pemerintah yang, menurutnya, bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu warga sipil di Gaza tidak layak menggunakan peristiwa sejarah sebagai alat politik.