Al-Quds, Purna Warta – Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengajukan sejumlah program politik menjelang pemilu Knesset yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Kedua politisi tersebut memimpin partai Otzma Yehudit (Jewish Power) dan Religious Zionism (Partai Zionisme Religius). Berbeda dengan pemilu 2022 ketika kedua partai tersebut bekerja sama dalam konfigurasi politik pendukung Benjamin Netanyahu, pada pemilu kali ini keduanya akan bersaing untuk memperoleh kursi di Knesset.
Kedua partai tersebut dikenal dengan posisi politik yang keras terkait permukiman Israel dan wilayah Palestina. Dalam kampanye mereka tahun ini, isu Gaza, Tepi Barat, perluasan permukiman, serta peningkatan populasi Yahudi di berbagai wilayah menjadi bagian penting dari agenda politik masing-masing.
Rencana Ben-Gvir: “Disengagement 710”
Salah satu program utama Ben-Gvir adalah rencana yang diberi nama “Disengagement 710” (Hitnakut 710), yang secara resmi dipresentasikan sebagai program untuk mendorong apa yang disebutnya sebagai “emigrasi sukarela” warga Palestina dari Jalur Gaza.
Menurut dokumen program tersebut, targetnya adalah sekitar 250.000 warga Gaza meninggalkan wilayah tersebut pada tahun pertama, 1,11 juta dalam tiga tahun, dan sekitar 1,86 juta dalam tujuh tahun. Jumlah terakhir tersebut mendekati keseluruhan populasi Gaza. Ben-Gvir juga menjadikan pembentukan kementerian khusus untuk menangani emigrasi sebagai salah satu tuntutan partainya dalam negosiasi pembentukan pemerintahan berikutnya.
Ben-Gvir mengatakan bahwa keberangkatan tersebut akan bersifat sukarela. Program itu dirancang dengan mekanisme yang mencakup negara tujuan yang telah disetujui, status hukum, dokumen dan visa, biaya perjalanan, tempat tinggal awal, pelatihan kerja, bantuan memperoleh pekerjaan, serta dukungan selama maksimal 24 bulan. Negara-negara yang disebut sebagai kemungkinan tujuan antara lain Turki, Ethiopia, Kongo dan sejumlah negara Arab.
Program tersebut juga mengusulkan pembentukan sebuah kementerian khusus emigrasi, lengkap dengan menteri, direktur jenderal, anggaran tersendiri, tim perunding internasional dan perangkat pelaksana. Dengan demikian, gagasan yang sebelumnya disampaikan secara politis tersebut dirancang Ben-Gvir menjadi sebuah program pemerintahan apabila partainya kembali menjadi bagian dari koalisi.
Menurut laporan EFE, Ben-Gvir memperkirakan investasi awal Israel untuk program tersebut mencapai 10 miliar shekel, dengan kerangka pendanaan tambahan hingga 50 miliar shekel, yang pelaksanaannya bergantung pada partisipasi internasional dan kesepakatan dengan negara-negara penerima.
Perdebatan Mengenai “Emigrasi Sukarela”
Istilah “emigrasi sukarela” yang digunakan Ben-Gvir menjadi salah satu bagian paling kontroversial dari rencana tersebut. Kritik terhadap gagasan ini berpusat pada pertanyaan apakah perpindahan penduduk dapat benar-benar dianggap sukarela ketika dilakukan dalam kondisi perang, kehancuran infrastruktur, dan krisis kemanusiaan.
The Guardian melaporkan bahwa proposal tersebut memicu kekhawatiran internasional mengenai kemungkinan pelanggaran hukum humaniter internasional. Dalam pemberitaan tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan kesukarelaan program tersebut mengingat kondisi kehidupan di Gaza serta tujuan yang secara eksplisit dinyatakan untuk mengurangi jumlah penduduk Palestina di wilayah tersebut.
Perlu dibedakan antara isi proposal Ben-Gvir dan penilaian hukum terhadap proposal tersebut. Proposal tersebut menggunakan istilah “sukarela”, sementara kritik mengenai kemungkinan terjadinya pemindahan penduduk secara paksa merupakan penilaian dan argumen dari pihak lain. Oleh karena itu, status hukumnya harus dilihat berdasarkan pelaksanaan konkret, kondisi yang menyertai perpindahan penduduk, serta ketentuan hukum humaniter internasional yang relevan.
Rencana Smotrich: “Ya, Yahudisasi!”
Sementara itu, Bezalel Smotrich memperkenalkan program politik berjudul “Yes. Judaization!” (Ya. Yahudisasi!) untuk wilayah Negev dan Galilea. Program tersebut menargetkan penambahan satu juta penduduk Yahudi, pembangunan 40 permukiman baru, puluhan pertanian, serta perluasan permukiman yang sudah ada.
Rencana tersebut dibagi menjadi tiga bidang utama: tanah, penduduk dan keamanan.
Dalam bidang tanah, Partai Zionisme Religius mengusulkan pembangunan 20 permukiman baru di Negev dan 20 lainnya di Galilea, memperluas permukiman yang telah ada serta membangun puluhan pertanian. Partai tersebut juga mengusulkan perubahan kebijakan perencanaan dan pertanahan untuk mempercepat pembangunan permukiman.
Baca juga: Presiden Pezeshkian: Kunjungan ke PBB Bertujuan Bela Hak Iran dan Buka Dialog
Smotrich secara terbuka menghubungkan rencana tersebut dengan kebijakan permukiman yang telah ia dorong di Tepi Barat. Dalam programnya, ia menginginkan kontrol yang lebih besar atas Planning Administration dan Israel Land Authority untuk mempercepat proses pembangunan dan mengubah kebijakan penggunaan tanah.
Perubahan Demografi Menjadi Bagian Utama Program
Dalam aspek kependudukan, target utama program Smotrich adalah menambah satu juta penduduk Yahudi di Negev dan Galilea. Untuk mencapai tujuan tersebut, programnya menawarkan berbagai insentif bagi kelompok masyarakat yang pindah ke kedua wilayah tersebut, termasuk tentara cadangan dan keluarga mereka, keluarga muda, imigran baru, dokter, guru, tenaga profesional, pengusaha dan pekerja di sektor teknologi.
Program tersebut juga mencakup investasi dalam perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, dengan tujuan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan permukiman Yahudi di kedua wilayah tersebut.
Pada saat yang sama, program tersebut mengusulkan pengetatan penegakan hukum terhadap pembangunan yang disebut ilegal dan pengambilalihan tanah negara. Partai Smotrich juga menyatakan akan berupaya membatalkan sejumlah rencana tata ruang yang menurut mereka menciptakan “kesinambungan teritorial Arab” dan menghambat perluasan permukiman Yahudi.
Respons dari Warga dan Politisi Arab
Rencana Smotrich mendapat kritik dari sejumlah aktivis dan politisi Arab di Israel. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat mengubah keseimbangan demografis dan geografis di Negev dan Galilea. Sebagian aktivis Arab bahkan menyebutnya sebagai upaya “pembersihan etnis”, sebuah karakterisasi yang merupakan tuduhan dari pihak pengkritik terhadap konsekuensi kebijakan tersebut, bukan istilah yang digunakan Smotrich untuk menggambarkan programnya.
Yusuf Jabareen, seorang tokoh politik Arab yang dikutip dalam pemberitaan Israel, juga mengecam program tersebut dan menyamakannya dengan kebijakan apartheid. Kritik serupa muncul dari sejumlah organisasi dan aktivis Arab yang menilai kebijakan permukiman dan pertanahan tersebut berpotensi mempersempit ruang pembangunan bagi komunitas Arab.
Dua Strategi Politik yang Berbeda
Dengan demikian, kampanye kedua tokoh tersebut memperlihatkan dua pendekatan politik yang berbeda tetapi sama-sama berfokus pada perubahan penguasaan dan komposisi penduduk di wilayah yang diperebutkan.
Ben-Gvir memusatkan programnya pada Gaza, dengan menawarkan mekanisme emigrasi warga Palestina yang diklaimnya sukarela dan menargetkan hingga 1,86 juta orang dalam tujuh tahun. Sementara itu, Smotrich memusatkan programnya pada Negev dan Galilea, dengan target menambah satu juta penduduk Yahudi, membangun 40 permukiman baru dan memperluas permukiman yang sudah ada.
Kedua program tersebut muncul menjelang pemilu Knesset 27 Oktober 2026, ketika Otzma Yehudit dan Religious Zionism tidak lagi tampil sebagai satu blok seperti konfigurasi politik pada 2022, melainkan bersaing untuk memperoleh dukungan pemilih.
Perkembangan ini membuat isu Gaza, permukiman di Tepi Barat, perubahan tata ruang, kebijakan kependudukan, dan hubungan antara komunitas Yahudi dan Arab menjadi bagian penting dari agenda kampanye politik Israel menjelang pemilu.