Al-Quds, Purna Warta – Sumber-sumber media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa Amerika Serikat telah menyerahkan sebuah dokumen kepada Israel yang memuat rencana untuk melanjutkan rekonstruksi Jalur Gaza meskipun Hamas belum dilucuti persenjataannya.
Lembaga penyiaran publik Israel pada Senin melaporkan bahwa Amerika Serikat telah menyerahkan dokumen tersebut kepada Israel. Dokumen itu mengatur kelanjutan pembangunan kembali Gaza tanpa menjadikan pelucutan senjata Hamas sebagai prasyarat.
Menurut laporan yang dikutip ISNA, Washington mengharapkan persetujuan tertulis dari Tel Aviv terhadap dokumen tersebut, yang disebut mencerminkan tekanan Amerika Serikat untuk melanjutkan pelaksanaan rencana yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel maupun Amerika Serikat yang mengonfirmasi atau membantah laporan tersebut.
Berdasarkan isi dokumen yang dilaporkan, Israel diwajibkan mengizinkan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Jalur Gaza, termasuk pembangunan jaringan air, listrik, dan fasilitas lainnya di sejumlah wilayah yang belum ditentukan. Dokumen itu juga mengusulkan pemindahan penduduk dari wilayah yang berada di bawah kendali Hamas menuju wilayah yang akan berada di bawah tanggung jawab Dewan Perdamaian (Peace Council) hingga akhir tahun 2026.
Selain itu, dokumen tersebut mengizinkan pembentukan kantor pusat bagi pemerintahan teknokrat, pembangunan pangkalan bagi pasukan internasional, rekonstruksi Rumah Sakit Eropa di Gaza, masuknya bahan bangunan dan peralatan medis, serta pembukaan sebuah jalur penyeberangan.
Dokumen itu juga menyebutkan bahwa, bersamaan dengan dimulainya pengakuan terhadap pemerintahan teknokrat sebagai otoritas independen di Gaza, Israel akan mengalihkan pendapatan pajak Otoritas Palestina yang berkaitan dengan Gaza kepada Dewan Perdamaian.
Pemerintahan teknokrat tersebut akan diberikan keleluasaan menjalankan fungsi resminya di dalam maupun di luar Gaza. Distribusi bahan bakar serta sistem pembayaran digital juga akan diizinkan sebagai bagian dari upaya mengurangi kemampuan Hamas memungut pajak dan biaya dari masyarakat.
Menurut dokumen tersebut, Israel juga akan mengizinkan layanan internet 4G di Gaza, yang hingga kini belum tersedia secara luas. Selain itu, amnesti bersyarat akan diberikan kepada individu yang menyerahkan senjata dan berkomitmen terhadap proses perdamaian.
Sebagai imbalannya, Dewan Perdamaian akan mengawasi rantai pasok, distribusi bahan bakar, serta sistem pembayaran.
Dokumen tersebut juga mengusulkan pengaturan keamanan melalui pasukan internasional yang didukung oleh “Garda Sipil Palestina”. Namun demikian, Israel tetap diberikan hak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi melindungi keamanannya apabila menilai ketentuan mengenai pelucutan senjata oleh Hamas tidak dipatuhi.
Media tersebut menyimpulkan bahwa isi dokumen itu mengindikasikan Amerika Serikat secara tersirat menyampaikan kepada Israel bahwa opsi melanjutkan kembali perang di Gaza bukan lagi pilihan utama, dan bahwa sudah waktunya mencari alternatif pemerintahan pengganti Hamas, sekalipun Hamas menolak menyerahkan persenjataannya.
Di sisi lain, harian The Times of Israel mengutip para diplomat Arab yang menyatakan bahwa Mesir telah menyetujui untuk menjadi tuan rumah pelatihan kepolisian Gaza. Namun, penempatan polisi dan pasukan keamanan internasional masih memerlukan persetujuan Israel yang hingga kini belum diberikan.
Media tersebut juga melaporkan bahwa ketidakpatuhan Israel terhadap ketentuan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza menjadi hambatan utama bagi pembentukan komite nasional yang akan mengelola Jalur Gaza.
Sementara itu, sejumlah sumber menyebutkan bahwa delegasi Hamas yang dipimpin Khalil al-Hayya bersama perwakilan kelompok-kelompok Palestina lainnya dijadwalkan tiba di Kairo untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata.
Dalam perkembangan yang sama, disebutkan bahwa Nikolay Mladenov, yang dalam laporan ini disebut sebagai Ketua Dewan Perdamaian Gaza, telah menyusun rancangan proposal baru mengenai gencatan senjata. Menurut sumber-sumber Palestina, proposal tersebut mengganti istilah “pelucutan senjata” menjadi “penyimpanan senjata”. Persoalan utama yang masih diperdebatkan adalah status persenjataan Hamas; usulan baru menekankan penyimpanan senjata alih-alih pembongkaran atau penyitaan.
Namun, Israel dilaporkan menolak keras usulan tersebut. Israel tetap menuntut pembongkaran dan penyitaan seluruh persenjataan ringan maupun berat, senjata pribadi, seragam militer, jaringan terowongan, serta penyerahan seluruh persenjataan itu kepada pasukan internasional.
Sebaliknya, Hamas menyatakan hanya bersedia membahas mekanisme penyimpanan senjata dengan syarat-syarat tertentu. Hamas menyatakan akan mempertimbangkan hal tersebut apabila pasukan Israel menarik diri dari Gaza dan proses rekonstruksi wilayah itu diizinkan dimulai.
Proposal tersebut juga memuat ketentuan yang memungkinkan pegawai pemerintahan dan personel kepolisian yang sebelumnya bekerja di bawah pemerintahan Hamas memperoleh peran dalam pemerintahan Gaza yang baru. Namun, harian Maariv melaporkan bahwa Israel menolak usulan itu dan berpendapat bahwa siapa pun yang pernah menerima gaji dari Hamas tidak layak dipekerjakan dalam pemerintahan mendatang.