Riyadh, Purna Warta – Laporan intelijen yang diterima di Sana’a mengungkap pergerakan mencurigakan Arab Saudi untuk memindahkan ratusan pasukan milisi dari wilayah Suriah ke front-front perang di Yaman.
Menurut Surat kabar Lebanon Al-Akhbar, dengan mengutip sumber-sumber intelijen di Sana’a, melaporkan bahwa sejumlah dokumen telah diperoleh yang menunjukkan bahwa Riyadh, bekerja sama dengan Ankara, telah memindahkan ratusan anggota kelompok garis keras dari Suriah ke wilayah Arab Saudi, kemudian mengirim mereka ke medan pertempuran untuk berpartisipasi dalam perang Yaman.
Menurut kantor berita ISNA, hal ini terjadi meskipun Kementerian Pertahanan Suriah secara resmi telah membantah adanya keterlibatan militer pasukan Suriah dalam perang Yaman. Namun, bukti-bukti di lapangan di sejumlah front serta penggunaan tentara bayaran Suriah dalam konflik-konflik regional sebelumnya bukanlah hal yang sama sekali baru.
Pada saat yang sama, Ahmad al-Sharaa, kepala pemerintahan transisi Suriah, melakukan perjalanan tak terduga ke Riyadh dalam kunjungan kelimanya sejak memegang kekuasaan. Perjalanan yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya tersebut menggunakan pesawat milik maskapai penerbangan Arab Saudi dan mencakup pertemuan antara al-Sharaa dan Mohammed bin Salman, Putra Mahkota Arab Saudi.
Meskipun pejabat resmi kedua negara menyatakan bahwa agenda pembicaraan mencakup pengembangan hubungan ekonomi dan politik, waktu kunjungan tersebut—yang berlangsung di tengah krisis internal Suriah dan perang di Yaman—telah memperkuat spekulasi mengenai adanya “kesepakatan regional.”
Di sisi lain, dalam beberapa bulan terakhir Arab Saudi telah berupaya memperkuat pengaruhnya dalam struktur ekonomi Suriah dengan menandatangani 47 perjanjian senilai sekitar 6,4 miliar dolar AS. Namun, laporan-laporan menunjukkan bahwa sebagian besar proyek tersebut masih belum melampaui tahap nota kesepahaman.
Pergerakan tersebut berlangsung ketika pemerintahan transisi Suriah juga menghadapi berbagai tantangan keamanan yang serius. Pada saat yang sama dengan pertemuan-pertemuan tersebut, rezim Zionis meningkatkan tekanan militer dan keamanannya di wilayah selatan Suriah, khususnya di Daraa dan Quneitra.
Para analis berpendapat bahwa rezim pendudukan, dengan memanfaatkan kondisi pemerintahan transisi yang tidak stabil, berupaya memaksakan strateginya kepada Damaskus untuk merumuskan kembali pengaturan keamanan di kawasan tersebut melalui penciptaan kekosongan militer di wilayah perbatasan selatan.