New Delhi, Purna warta – Presiden Partai Kongres Nasional India, Sonia Gandhi, melancarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi atas “keheningan mendalam” terkait isu Palestina, khususnya dalam menyikapi perang genosida Israel di Gaza. Ia menyebut respons tersebut sebagai “pengkhianatan total terhadap kemanusiaan dan moralitas.”
Baca juga: AS Berjanji Akan Blokir Upaya PBB Melarang Israel dari Piala Dunia 2026
Dalam sebuah opini keras berjudul “India’s muted voice, its detachment with Palestine” yang diterbitkan di harian berbahasa Inggris The Hindu, Gandhi mendesak India untuk merebut kembali peran kepemimpinan historisnya dalam isu ini. Menurutnya, India harus bangkit di atas “diplomasi personal” dan menegaskan kembali komitmennya terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan hukum internasional.
“Tanggapan pemerintah tampak lebih didorong oleh persahabatan pribadi antara Perdana Menteri Modi dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketimbang oleh nilai-nilai konstitusional India atau kepentingan strategisnya,” tulis Sonia Gandhi.
Ia menambahkan, “Gaya diplomasi personal seperti ini tidak pernah dapat dipertahankan dan tidak bisa menjadi kompas utama kebijakan luar negeri India. Upaya serupa di bagian dunia lain, terutama di Amerika Serikat, baru-baru ini berakhir dengan cara yang paling menyakitkan dan memalukan.”
Ini adalah ketiga kalinya Gandhi secara terbuka dan keras mengecam sikap pemerintahan Modi terkait krisis Gaza.
Gandhi menyoroti bahwa lebih dari 55.000 warga Palestina, termasuk 17.000 anak-anak, telah dibunuh dalam agresi Israel, menyebutnya sebagai “tak lain dari genosida.”
Ia juga mengecam Israel karena secara sengaja menghalangi bantuan ke Gaza, memaksa warga sipil menghadapi kondisi kelaparan, bahkan menargetkan mereka saat berusaha memperoleh makanan dan bantuan kemanusiaan.
“Dunia merespons dengan lambat, dan kelambanan ini hanya melegitimasi tindakan berlebihan Israel,” tegasnya.
Sonia Gandhi mencatat bahwa Prancis telah bergabung dengan Inggris, Kanada, Portugal, dan Australia dalam mengakui kenegaraan Palestina, dan langkah ini merupakan “tahap pertama dalam pemenuhan aspirasi sah rakyat Palestina yang telah lama menderita.”
Ia menegaskan, India pernah berada di garis depan dalam mendukung Palestina, dengan secara resmi mengakui kenegaraannya pada 1988 dan secara konsisten memperjuangkan perdamaian melalui forum-forum seperti PBB dan Gerakan Non-Blok.
Baca juga: as: Serangan Israel terhadap Armada Bantuan Gaza Merupakan Aksi Terorisme
“Suara India, yang dulu teguh dalam memperjuangkan kebebasan dan martabat manusia, kini justru menjadi sangat redup,” tambahnya.
Gandhi berpendapat bahwa India tidak boleh memandang isu Palestina semata sebagai urusan kebijakan luar negeri, melainkan sebagai ujian warisan etika dan peradaban India.
Ia juga mengecam pemerintah Modi karena menandatangani perjanjian investasi bilateral dengan rezim pendudukan Israel awal bulan ini, serta menerima Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, yang mendapat kecaman internasional karena memprovokasi kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
“Kita berutang pada Palestina empati historis, dan keberanian untuk mewujudkannya. Diam bukanlah netralitas; diam adalah keterlibatan dalam kejahatan,” tegasnya.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sejak 7 Oktober 2023, setidaknya 65.419 warga Palestina telah terbunuh — sebagian besar perempuan dan anak-anak — serta 167.160 lainnya terluka akibat serangan brutal Israel di Jalur Gaza.