Washington, Purna Warta – Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, baru-baru ini melontarkan usulan kontroversial yang menargetkan Universitas Harvard. Ia mengusulkan pengusiran mahasiswa asing — yang menurut klaimnya mencakup 31 persen dari total mahasiswa Harvard — serta pencabutan izin universitas tersebut untuk menerima pelajar dari negara-negara yang dianggapnya tidak membayar biaya pendidikan atau tidak bersahabat dengan Amerika.
Usulan ini, yang juga disertai tuduhan seperti kerja sama Harvard dengan Partai Komunis China atau dukungan terhadap kelompok anti-Yahudi, memunculkan pertanyaan tentang peran universitas-universitas Amerika dalam kebijakan dan budaya global. Kenapa lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang selama puluhan tahun menyambut mahasiswa internasional, kini justru menjadi sasaran kebijakan eksklusif semacam ini?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk memahami peran historis universitas-universitas Amerika dalam menarik mahasiswa luar negeri dan dampaknya terhadap posisi global Amerika. Sejak lama, institusi seperti Harvard bukan sekadar pusat pendidikan, melainkan alat diplomasi budaya. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam program “Pertukaran Budaya” Kementerian Luar Negeri AS, di mana pemerintah berupaya menarik mahasiswa asing — yang banyak di antaranya adalah calon elit masa depan — untuk menyerap nilai-nilai dan budaya Amerika.
Sejak era Perang Dingin, Amerika telah memanfaatkan program pertukaran pelajar seperti Fulbright Program (didirikan tahun 1946) untuk menyebarkan nilai-nilai Amerika. Presiden John F. Kennedy bahkan pernah berkata bahwa tujuan menerima mahasiswa asing adalah agar mereka mengenal “yang baik dan buruk dari Amerika”, sehingga mereka pulang dengan pandangan positif terhadap negeri itu.
Banyak analisis meyakini bahwa mahasiswa asing, setelah menyerap budaya Amerika — termasuk demokrasi, individualisme, dan budaya pop — secara tidak langsung menjadi duta besar informal bagi nilai-nilai tersebut. Ketika mahasiswa dari Timur Tengah, Asia, atau Afrika datang ke kampus Amerika seperti Harvard, mereka disuguhi berbagai ideologi dan gaya hidup Amerika: mulai dari film Hollywood yang ditayangkan dalam acara kampus, hingga diskusi serius tentang kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Meski pengalaman itu terjadi secara tak sadar, tetap saja hal itu membentuk cara pandang mereka terhadap Amerika.
Banyak dari mahasiswa ini kemudian kembali ke negaranya dan menjadi pemimpin politik atau tokoh bisnis yang mencerminkan nilai-nilai yang mereka serap di AS. Misalnya, Raja Abdullah II dari Yordania, yang menempuh pendidikan di Universitas Georgetown, menjaga hubungan erat dengan Amerika dan sering kali sejalan dengan kebijakan regional Washington. Contoh lainnya adalah Boris Jordan, seorang pengusaha Rusia lulusan NYU yang berperan penting dalam transisi ekonomi Rusia menuju kapitalisme, mengikuti model pasar bebas Amerika.
Dampaknya bahkan melampaui individu dan membentuk jaringan global. Mahasiswa internasional di universitas Amerika menjalin koneksi dengan sesama pelajar dari seluruh dunia dan profesor ternama, yang kemudian menghasilkan kerja sama politik, ekonomi, dan ilmiah — sering kali selaras dengan kepentingan AS. Contohnya, Pangeran Khalid bin Faisal dari Arab Saudi, lulusan Harvard, memulai proyek-proyek ekonomi bersama perusahaan-perusahaan Amerika setelah kembali ke negaranya. Bahkan cabang luar negeri universitas-universitas Amerika seperti Cornell di Qatar juga menyebarkan nilai-nilai budaya dan ekonomi Amerika di kawasan yang mungkin secara politik tidak sejalan dengan Washington.
Strategi pengaruh lunak ini selama bertahun-tahun telah membantu Amerika membentuk persepsi generasi muda dunia tanpa perlu intervensi militer atau tekanan politik. Tapi mesin pengaruh ini kini menghadapi tantangan besar. Universitas-universitas Amerika, yang dulunya menjadi corong kebijakan luar negeri AS, kini berubah menjadi pusat protes terhadap salah satu sekutu terdekat Amerika: Israel. Aksi protes mahasiswa, termasuk yang dipelopori mahasiswa internasional, menantang kebijakan Israel dan dukungan mutlak Amerika terhadapnya. Protes ini, terutama di kampus-kampus elite seperti Harvard dan Columbia, ditafsirkan oleh kelompok konservatif sebagai tanda penyimpangan dari misi asli universitas.
Contohnya, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, baru-baru ini menyatakan bahwa masuk ke Amerika adalah “sebuah hak istimewa, bukan hak asasi”, dan hak istimewa itu hanya berlaku bagi mereka yang menghormati hukum dan nilai-nilai Amerika.
Dalam konteks ini, dorongan Trump untuk mengusir mahasiswa asing dari Harvard bisa dipahami sebagai reaksi terhadap perubahan tersebut. Ia secara tidak langsung menyiratkan bahwa mahasiswa asing dari “negara-negara yang bukan sahabat Amerika” tidak lagi berfungsi sebagai agen budaya AS seperti sebelumnya.
Namun kebijakan semacam ini bisa sangat merugikan Amerika, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam memperlambat dampak jangka panjang dari serangan budaya yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Pembatasan terhadap mahasiswa internasional bisa menjadi salah satu faktor yang mempercepat kemunduran dominasi Amerika di panggung global.