Presiden Komisi Eropa menyambut baik perpanjangan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat dan menyatakan bahwa tujuan bersama Eropa adalah bernegosiasi untuk mengakhiri perang secara berkelanjutan.
Ursula von der Leyen hari Jumat (24/4), di sela-sela pertemuan Dewan Eropa di Siprus, mengatakan kepada para wartawan: “Kami menyambut baik perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran serta gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Kini tujuan bersama kami adalah bernegosiasi untuk mengakhiri perang secara berkelanjutan.”
Perlu dicatat bahwa gencatan senjata antara Republik Islam Iran, Amerika Serikat, dan rezim Zionis, setelah perang 40 hari di bulan Ramadan yang dimulai pada 9 Esfand 1404 dengan syahidnya Pemimpin Besar Revolusi Islam dan sejumlah pejabat, diberlakukan pada 19 Farvardin 1405 selama dua minggu dengan tujuan memberikan kesempatan bagi solusi diplomatik untuk mengakhiri perang secara permanen. Setelah kegagalan Gedung Putih di arena diplomasi, gencatan senjata tersebut diperpanjang secara sepihak dan tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat pada 1 Ordibehesht 1405.
Republik Islam Iran, dengan kehadiran aktif, bertanggung jawab, dan berdasarkan pendekatan diplomatik pada putaran pertama perundingan di Islamabad, telah menunjukkan tekad serius dan nyata untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil. Iran selalu menegaskan bahwa pihaknya siap untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan dapat dipercaya, yang menjamin kepentingan negara serta mencegah kemungkinan penyalahgunaan di masa depan.
Von der Leyen, tanpa menyinggung agresi Amerika Serikat dan rezim Zionis sebagai akar ketidakamanan dan gangguan di Selat Hormuz, kembali mengulangi permintaan Eropa untuk pembukaan kembali jalur air internasional penting tersebut. Ia menggambarkan akhir perang yang berkelanjutan dengan syarat “mencakup pemulihan kebebasan penuh dan permanen navigasi di Selat Hormuz tanpa dikenakan biaya.”
Klaim-klaim ini disampaikan sementara Republik Islam Iran telah berulang kali menjelaskan posisi hukumnya mengenai Selat Hormuz dan apa yang oleh sebagian pihak disebut sebagai “biaya.” Iran bukan anggota Konvensi Hukum Laut 1982, dan dari sudut pandang ini, kewajiban yang timbul dari dokumen tersebut, termasuk rezim “lintas transit,” tidak dianggap mengikat bagi Iran.
Teheran, pada saat penandatanganan konvensi tersebut, juga mengeluarkan pernyataan interpretatif yang menegaskan bahwa ketentuan-ketentuannya hanya mengikat negara-negara anggota, dan Republik Islam Iran tidak menganggap dirinya terikat untuk menerima beberapa pengaturan dalam dokumen tersebut, termasuk lintas transit.
Berdasarkan hal itu, pendekatan hukum Iran terhadap selat didasarkan pada konsep “lintas damai” (innocent passage) yang berakar pada Konvensi Jenewa 1958, di mana Iran juga merupakan salah satu anggotanya. Dalam kerangka lintas damai, kapal-kapal diizinkan melintasi perairan teritorial selama pelayaran tersebut tidak membahayakan keamanan, ketertiban, dan kepentingan negara pantai. Jika syarat-syarat ini dilanggar, negara pantai dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya, dan Republik Islam Iran menegaskan bahwa tindakannya di Selat Hormuz didefinisikan dalam kerangka tersebut.
Dari sudut pandang Iran, biaya-biaya yang diajukan dalam bentuk rencana pengelolaan Selat Hormuz bukanlah biaya semata untuk melintas, melainkan sebagai imbalan atas layanan seperti menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, pengawasan lingkungan, serta bila diperlukan, pemberian layanan bantuan dan penyelamatan.
Berdasarkan itu, apa yang dalam pernyataan terbaru Uni Eropa dan beberapa negara Barat disebut sebagai pelanggaran hukum internasional, menurut Iran, berasal dari pengabaian terhadap pertimbangan hukum ini dan penyajian tafsir sepihak atas aturan yang mengatur selat-selat internasional.
Sebelumnya, Esmaeil Baghaei menegaskan: “Uni Eropa tidak bisa hanya karena khawatir terhadap harga bahan bakar lalu menyalahkan Iran, sementara mereka tahu bahwa penyebab dan pemicu situasi ini adalah Amerika Serikat.”
Ia menambahkan: “Harapan kami terhadap Uni Eropa adalah agar mengambil sikap berdasarkan fakta, bukan demi menyenangkan Amerika Serikat.”