Washington, Purna Warta – Seorang mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS yang mengundurkan diri pada 2023 karena meningkatnya dukungan persenjataan Washington kepada Israel, mengecam keras proyek “Gaza Riviera” yang digagas Presiden Donald Trump. Mantan Pejabat AS itu memperingatkan bahwa rencana tersebut—yang berpusat pada pembersihan etnis warga Palestina—dapat menyeret kawasan ke jalur yang gelap.
Jared Kushner, menantu Trump, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dilaporkan ikut serta dalam pertemuan Trump di Gedung Putih pada Rabu lalu mengenai rencana untuk Gaza pasca-perang.
Kushner, yang merupakan penasihat berpengaruh selama pemerintahan pertama Trump, tidak memegang jabatan resmi di Gedung Putih, tetapi secara diam-diam memberi nasihat kepada pejabat pemerintahan mengenai isu-isu Asia Barat sejak Trump kembali menjabat pada Januari.
Hanya sedikit yang diketahui tentang rencana pasca-perang yang dibahas dalam pertemuan itu. Namun, pada Februari, Trump pernah mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS, pemindahan paksa penduduknya, dan pembangunan ulang menjadi “Riviera Timur Tengah.”
Josh Paul, mantan direktur Biro Urusan Politik-Militer sekaligus pejabat AS pertama yang mengundurkan diri di tengah genosida yang berlangsung di Gaza, dalam wawancara dengan Democracy Now pada Kamis, menyebut rencana itu sebagai “contoh mimpi buruk dari keuntungan di atas manusia.”
“Apa yang kita lihat dengan Kushner dan Blair adalah perpaduan antara yang korup dan yang tidak becus,” katanya.
Paul menjelaskan bahwa ia pernah bekerja dengan Blair, dan Blair lebih memprioritaskan program ekonomi yang penuh ilusi daripada kemajuan politik nyata yang diperlukan untuk memungkinkan pembangunan ekonomi dan rekonstruksi Palestina.
Menurut Paul, Boston Consulting Group, yang turut terlibat dalam pengembangan proyek Gaza Riviera, bukan hanya menarik diri dari proyek tersebut, tetapi juga memecat beberapa konsultan yang terlibat, karena memang tidak ada cara untuk menjalankan proyek ini tanpa melanggar hukum internasional.
“Jadi ini adalah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dan, menurut saya, menunjukkan arah yang terus ditempuh Israel bersama mitranya—baik di Asia Barat, korporasi asing, maupun tentu saja Tuan Kushner dan Blair—untuk Gaza. Ini adalah jalan gelap,” ia memperingatkan.
Paul juga menyinggung pernyataan terbaru pejabat pemerintahan Joe Biden, termasuk Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan dan mantan juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller, yang terakhir bahkan mengakui bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza.
“Tidak pernah terlambat untuk penyesalan yang tulus. Tetapi ini bukanlah hal itu,” katanya, menggambarkan pernyataan tersebut lebih bersifat politis ketimbang bermuatan moral.
Mengenai proses perdamaian yang lebih luas, Paul mengecam upaya membentuk masa depan Gaza tanpa melibatkan warga Palestina.
“Ini adalah diskusi yang seharusnya tidak pernah dilakukan tanpa keterwakilan Palestina,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa inisiatif saat ini mencerminkan bentuk kolonialisme korporasi dan asing yang membagi warga Palestina ke dalam kelompok-kelompok yang ‘mudah diatur’ demi keuntungan dan kepentingan strategis.