Purna Warta – Ketika Hamas dipaksa menandatangani sebuah perjanjian yang jelas tidak akan dipatuhi oleh “Israel” maupun Amerika Serikat pada tanggal 13 Oktober 2025, sebagian besar gerakan pro-Palestina di Barat menganggapnya sebagai kemenangan.
Namun, tak lama kemudian menjadi jelas bahwa perjanjian tersebut sama sekali tidak bertujuan untuk mengakhiri konflik. Sebaliknya, perjanjian itu pada dasarnya dirancang untuk mengalihkan perhatian publik dunia dari konflik tersebut dan, yang lebih penting lagi, untuk mendelegitimasi dukungan yang diterima Palestina dari sekutu-sekutu regionalnya.
Memang, saat perhatian dunia Barat tertuju pada Armada Sumud Flotilla, “Israel” justru sedang dihujani serangan dari seluruh anggota Poros Perlawanan.
Hizbullah membuka front kedua dengan tujuan untuk meringankan tekanan militer terhadap Gaza. Keesokan harinya, Yaman juga turun tangan dengan melancarkan serangan rudal pertama. Kelompok perlawanan Irak menyusul tak lama kemudian dengan serangan terhadap target-target AS di Irak dan Suriah. Iran sendiri telah melancarkan operasi True Promise yang pertama pada 13 April 2024. Blokade laut yang diterapkan oleh Ansarullah di Laut Merah menyebabkan penutupan pelabuhan Eilat, yang berdampak pada kesulitan ekonomi dan militer bagi entitas Zionis tersebut, mengingat pelabuhan itu menyediakan dukungan logistik bagi angkatan laut Israel.
Pada 6 Juni 2024, serangan gabungan serentak pertama oleh pasukan Yaman dan Irak dilancarkan, diikuti oleh berbagai operasi bersama yang mengoordinasikan berbagai formasi Poros Perlawanan dalam beragam konfigurasi.
Mengingat semakin kuatnya koordinasi perlawanan anti-Zionis di kawasan tersebut, penerapan “rencana perdamaian” berdampak meredam momentum Poros Perlawanan dengan cara menyingkirkan elemen sentral konflik,yaitu Hamas, dari peta persoalan.
Seluruh anggota Poros Perlawanan harus menanggung akibat yang berat atas intervensi mereka dalam membela Palestina.
Kampanye pembunuhan terarah yang brutal dan ilegal telah merenggut nyawa para pemimpin yang paling dicintai dan karismatik di kalangan umat Muslim: Yahya Sinwar dan Ismail Haniyeh di Gaza, Hasan Nasrullah di Lebanon, Ayatullah Ali Khamenei di Iran, serta tokoh-tokoh kunci dalam jajaran militer dan pemerintahan di semua negara yang terlibat, termasuk Yaman dan Irak.
Pada saat yang sama, penduduk sipil di kawasan tersebut terus-menerus dihujani serangan oleh “Israel” dan pelindungnya, Amerika Serikat.
Lebanon Selatan masih berada di bawah pendudukan militer, sementara AS menekan berbagai institusi dan militer dalam upaya terang-terangan untuk memicu perang saudara habis-habisan. Yaman, yang dipimpin oleh koalisi Ansarullah, kembali menjadi sasaran serangan bom Arab Saudi. Suriah akhirnya menyerah setelah bertahan menghadapi perang dan pengepungan ekonomi selama 14 tahun. Irak berulang kali dihantam serangan bom berskala besar dan pembunuhan terarah. Dan Iran telah menghadapi perang yang ujungnya belum terlihat.
Di tengah agresi menyeluruh terhadap kawasan ini, sebagian besar gerakan pro-Palestina di Barat terus menghadapi rintangan yang sulit dijelaskan untuk memperluas solidaritas mereka melampaui batas-batas wilayah Palestina.
Bahkan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip etika yang mereka klaim junjung tinggi pun tidak cukup untuk mendorong peninjauan kembali terhadap landasan ideologis mereka.
Fakta bahwa agresi ini ditujukan kepada negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata ternyata tidak cukup. Begitu pula fakta bahwa penduduk sipil, bukan kombatan, yang menjadi sasaran; hal ini terjadi di mana-mana, tidak hanya di Gaza. Fakta bahwa negara-negara yang diserang adalah pihak-pihak yang telah berjuang habis-habisan demi Palestina tampaknya juga tidak memicu pertanyaan apa pun.
Tidak ada gerakan terorganisir yang terbentuk di belahan dunia ini untuk mendukung Iran, Yaman, Lebanon atau Irak. Bahkan pembunuhan terhadap 168 anak perempuan di sebuah sekolah dasar pun tidak memicu reaksi publik yang nyata, selain dari kelompok-kelompok kecil.
Memang benar bahwa kurangnya empati terhadap negara-negara Poros tersebut, terutama Iran, sebagian besar bersumber dari narasi media yang bias dan tidak objektif; namun, hal itu saja tidak cukup untuk menjelaskan fenomena ini jika kita mempertimbangkan beragamnya gerakan dan asosiasi yang membentuk gerakan pro-Palestina di Barat.
Seiring berjalannya waktu, gerakan ini telah membangun jaringan kontra-informasi yang mapan dan efisien; jaringan ini tidak hanya berhasil menghindari jebakan propaganda Zionis, tetapi juga terus-menerus memantau dan membongkar kebohongan media. Ia mampu menghasilkan narasi alternatifnya sendiri, yang secara efektif terus menjaga agar perhatian tetap tertuju pada persoalan Palestina, serta tak henti-hentinya mengungkap berbagai pelanggaran sehari-hari yang dilakukan “Israel” dalam menjalankan genosida secara diam-diam.
Jadi, ini bukan soal kurangnya perhatian. Ini bukan soal kelelahan gerakan. Ini adalah pilihan yang spesifik dan disengaja.
Di antara alasan yang mendasari pilihan ini, tentu terdapat perbedaan dalam kebijakan pengendalian yang bersifat dari atas ke bawah.
Aktivisme yang berfokus semata-mata pada rakyat Palestina mengalami tingkat toleransi tertentu dari pihak media, kalangan budaya, maupun berbagai institusi dengan syarat bahwa gerakan tersebut mempertahankan karakter yang murni kemanusiaan dan apolitis.
Hal ini menuntut adanya upaya untuk terus-menerus menjaga jarak, tidak hanya dari negara-negara dan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai “Poros Perlawanan”, tetapi juga dari gerakan perlawanan Palestina itu sendiri, terutama Hamas.
Bahkan tokoh-tokoh publik yang diizinkan menyatakan solidaritas terhadap Palestina melalui saluran resmi pun mematuhi tuntutan depolitisasi ini. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, tantangan mereka terhadap tatanan global mapan hanya terwujud dalam bentuk solidaritas umum terhadap penduduk Palestina, namun bergeser ke jalan Zionisme sayap kiri ketika perhatian dunia tertuju kepada Hamas, Iran atau Hizbullah.
Sesungguhnya, depolitisasi yang dipaksakan oleh tatanan mapan tersebut berakar pada ideologi dasar Barat, sebuah ideologi yang dianut, baik secara sadar maupun tidak, oleh sebagian besar masyarakat, termasuk gerakan pro-Palestina. Ideologi ini bersumber pada paham universalisme yang berkembang di Eropa, khususnya sejak abad ke-18; kala itu, gerakan filosofis Pencerahan di balik klaim semu untuk membebaskan manusia dari “takhayul”, justru menetapkan sosok orang Barat (dengan segala karakteristik khasnya) sebagai arketipe dan model ideal bagi seluruh umat manusia. Akibatnya, segala bentuk organisasi sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan budaya lainnya pun kehilangan legitimasi.
Konsep “manusia universal”, yang dianggap terbebas dari batasan sejarah dan geografi (padahal kenyataannya batasan tersebut tak terelakkan) pada akhirnya menciptakan hubungan yang khas dan unik antara orang Barat dengan sejarah.
Demi mempertahankan supremasi moral, politik, ekonomi dan budaya yang dianugerahkan oleh era Pencerahan, orang Barat terpaksa melarikan diri dari sejarah. Jika tidak, mereka berisiko jatuh dari posisi sebagai model ideal kembali ke ranah yang bersifat kontingen (bergantung pada keadaan): sekadar manusia di antara manusia lainnya, satu bangsa di antara bangsa-bangsa lain, serta satu sistem pemikiran di antara berbagai sistem pemikiran lain yang sama-sama sah.
Namun, penghapusan konteks sejarah mereduksi konflik menjadi paradigma “baik versus jahat”, di mana tindakan dan pelakunya memiliki nilai etis intrinsik yang terlepas dari situasi atau keadaan.
Dalam dikotomi ini, “propaganda” dari sebagian besar gerakan pro-Palestina di Barat bertujuan mereduksi Palestina menjadi entitas abstrak yang hanya terdiri dari para korban, yang dipaksa untuk tidak bertindak demi mempertahankan kepolosan mereka.
Oleh karena itu, statistik mengenai perempuan dan anak-anak ditonjolkan, tindakan militer disembunyikan atau disangkal, peran Hamas nyaris tidak bisa diterima dan sekutu-sekutu dalam poros perlawanan diabaikan atau ditentang dengan keras.
Terisolasi dari wilayah sekitarnya, diubah menjadi entitas yang terlepas dari ruang dan waktu, serta pada dasarnya dilucuti dari identitasnya sebagai bangsa Arab dan Muslim, Palestina pun menjadi panggung bagi orang-orang Barat untuk memproyeksikan citra diri mereka sebagai agen kebaikan; mereka kembali mengejar hasrat untuk menjadi pusat perhatian yang menggerakkan budaya etnosentris mereka dengan kedok baru.
Memang, jika dicermati lebih dalam, inilah fungsi sebenarnya dari segmen gerakan yang membela penduduk Palestina namun mengecam Hamas: untuk menenangkan orang-orang Barat yang berpaham supremasi dengan gagasan bahwa pembebasan Palestina bisa terwujud melalui Barat; untuk meyakinkan mereka bahwa, suka atau tidak, merekalah yang menentukan arah peristiwa; untuk menegaskan kembali bahwa bukan hanya kekerasan dari aparatus kekuasaan mereka, melainkan juga rasa keadilan bawaan mereka, yang lebih unggul dibandingkan pihak lain; serta bahwa, suka atau tidak, Barat tetaplah penggerak utama sejarah.
Namun, depolitisasi atas persoalan Palestina berimplikasi pada reduksi pendudukan wilayah tersebut menjadi sekadar anomali sejarah, sebuah manifestasi nyata dari kejahatan abstrak yang tak terikat lokasi geografis, serta terpisah dari perjuangan anti-kolonial yang sedang berkobar di seluruh kawasan tersebut.
Hal ini merupakan replikasi strategi Zionisme itu sendiri yang bergerak dari tingkat akar rumput.
Sebab, siapa pun yang bungkam mengenai akar geopolitik konflik ini, siapa pun yang menolak solidaritas dengan bangsa-bangsa lain di Asia Barat, siapa pun yang melarang pengibaran bendera Iran dalam demonstrasi setelah sebelumnya melarang bendera Suriah selama 14 tahun, serta siapa pun yang membatasi diskursus politik dengan berlindung di balik dalih “kita tidak boleh memecah belah gerakan” pada kenyataannya, mereka tidak lain sedang menjalankan kembali rencana yang sama untuk memecah belah dunia Arab dan Muslim sebagaimana yang diupayakan oleh Amerika Serikat dan “Israel” hanya saja dengan kemasan berbeda.
Mereka tidak melakukan apa pun selain mengisolasi Palestina dari sekutu-sekutu alaminya, yakni kekuatan-kekuatan yang berjuang demi pembebasan seluruh kawasan dari pendudukan Zionis Israel serta dari intervensi Barat, baik di bidang militer, politik maupun ekonomi.
Sebab, bahkan di tengah situasi genosida yang sangat parah saat ini, hak untuk menentukan nasib sendiri tidak hanya dirampas dari rakyat Palestina. Hak menentukan nasib sendiri juga dirampas dari Yaman ketika negara itu diserang oleh koalisi lebih dari 10 negara, semata-mata karena mereka telah membebaskan diri dari pemerintahan boneka yang tunduk kepada Arab Saudi dan Amerika Serikat. Hak menentukan nasib sendiri dirampas ketika, pasca-Revolusi Islam, Iran tidak hanya terjerat dalam cengkeraman ekonomi yang mencekik, tetapi juga terus-menerus menjadi sasaran agresi militer dan upaya penggulingan rezim. Hak Irak untuk menentukan nasib sendiri dirampas bukan hanya melalui invasi, tetapi juga ketika Presiden Amerika Serikat bertindak sewenang-wenang dengan memeras satu bangsa secara keseluruhan hanya karena ia tidak menyukai hasil pemilihan umumnya.
Prinsip penentuan nasib sendiri dirampas dari Lebanon ketika Amerika Serikat memaksakan penunjukan pejabat tinggi lembaga negara sesuai pilihannya sendiri atau ketika AS memerintahkan pelucutan senjata terhadap satu-satunya kekuatan pertahanan wilayah yang efektif di negara itu. Hak menentukan nasib sendiri juga dirampas di Bahrain pada tahun 2011, saat AS mengirim pasukan Saudi untuk menumpas pemberontakan rakyat dengan pertumpahan darah. Hak menentukan nasib sendiri dirampas dari rakyat Suriah selama hampir lima belas tahun perang dan pengepungan ekonomi, serta kembali dirampas ketika seorang teroris dipaksakan menjadi presiden mereka, sosok yang membantai ribuan warga berdasarkan etnis di tengah sikap diam dunia.
Aktivis Barat tidak memiliki hak, baik secara moral maupun politik, untuk menyusup dan memecah belah bangsa-bangsa yang sama-sama menjadi korban agresi serupa. Aktivis Barat juga tidak berhak, baik secara moral maupun politik, untuk mengabaikan fakta bahwa perpecahan semacam itu merupakan tujuan nyata dan yang secara eksplisit dinyatakan oleh Zionisme.
Sebaliknya, siapa pun yang terlibat dalam perdebatan politik di Barat, pada tingkat dan kapasitas apa pun saat ini, seharusnya memikul tanggung jawab untuk secara konsisten menempatkan Palestina dalam dinamika geopolitik yang menjadi konteks sebenarnya bagi negara itu, serta melawan segala upaya untuk mengisolasinya dari kawasan sekitarnya. Karena kekuatan-kekuatan independen di Asia Barat merupakan sekutu alaminya, upaya untuk memisahkan Palestina dari jaringan solidaritas dan aliansi, yang menjadi bagiannya berdasarkan identitas etnis dan agama, serta koordinat politik dan geografis, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kolonialisme barat.