Purna Warta – Pada hari ini, 73 tahun yang lalu—19 Agustus 1953—Iran diguncang oleh kudeta yang didukung Inggris dan Amerika Serikat, yang menggulingkan Perdana Menteri Iran yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mosaddegh, dan mengembalikan pemerintahan monarki di bawah Mohammad Reza Pahlavi.
Operasi rahasia tersebut dilakukan bersama oleh CIA Amerika Serikat dan MI6 Inggris, dengan memanfaatkan jaringan politisi lokal, para perwira militer yang korup, media yang telah dipengaruhi, serta demonstrasi jalanan yang direkayasa.
Selama beberapa hari, Iran terjerumus ke dalam kekerasan yang mencakup pembunuhan, pengeboman yang direkayasa, dan berbagai tindakan sabotase. Kerusuhan tersebut pada akhirnya menyebabkan pemerintahan Mosaddegh tumbang.
Kudeta itu menewaskan ratusan orang, menyebabkan Mosaddegh kemudian menjalani persidangan yang bersifat sandiwara, serta memberikan pukulan berat terhadap institusi demokrasi Iran yang sebelumnya memang sudah rapuh.
Kudeta tersebut kemudian diikuti oleh 26 tahun pemerintahan monarki yang semakin otoriter, yang berakhir dengan Revolusi Islam 1979. Intervensi tersebut juga menjadi preseden penting bagi berbagai upaya Amerika Serikat dan Inggris di kemudian hari untuk memengaruhi pemerintahan di negara-negara lain, termasuk di kawasan Asia Barat.
Sengketa Minyak di Balik Kudeta
Di pusat persoalan kudeta terdapat upaya Iran untuk mengambil kembali kendali atas sumber daya alamnya sendiri.
Sejak awal abad ke-20, Inggris memiliki kendali dominan atas industri minyak Iran melalui Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), sementara Tehran hanya memperoleh bagian pendapatan yang tidak memadai. Pemerintahan Mosaddegh berupaya menegosiasikan kembali pengaturan tersebut dan meningkatkan kendali Iran atas kekayaan minyak negaranya.
Para pejabat Inggris dan AIOC menentangnya karena langkah tersebut akan merugikan kepentingan dan manuver mereka. Terdapat berbagai janji mengenai pembangunan dan infrastruktur yang tidak ditepati, serta kondisi kerja yang buruk bagi para pekerja Iran.
Ketika perundingan gagal, parlemen Iran memutuskan untuk menasionalisasi industri minyak dan menyingkirkan para pengelola asing yang korup.
Inggris merespons dengan tekanan ekonomi, termasuk sanksi ilegal dan upaya untuk mencegah ekspor minyak Iran. Pemerintah Inggris juga menyita kapal tanker yang mengangkut minyak Iran dan mempertimbangkan intervensi militer di provinsi-provinsi penghasil minyak di barat daya negara tersebut.
Ketika krisis semakin memburuk, badan-badan intelijen Inggris dan Amerika bergerak dengan sangat cepat menuju strategi “perubahan rezim”. Mereka memanfaatkan jaringan rahasia yang sebelumnya dikembangkan dalam rangka membendung pengaruh Uni Soviet.
Washington dan London secara terbuka menggambarkan Mosaddegh sebagai ancaman potensial karena kedekatannya dengan Moskwa. Para pendukung kudeta berargumentasi bahwa pemerintahannya berisiko membawa Iran semakin dekat dengan Moskwa, yang pada kenyataannya menjadi kedok bagi kepentingan strategis dan ekonomi mereka yang lebih luas.
Bagi rakyat Iran, persoalan tersebut pada dasarnya menyangkut kedaulatan negara. Pertanyaan utamanya adalah apakah Iran berhak mengendalikan sumber dayanya sendiri dan bernegosiasi dengan kekuatan asing dengan kedudukan yang lebih setara.
Sementara itu, pemerintah-pemerintah Barat khawatir bahwa upaya nasionalisasi Iran dapat mendorong negara-negara lain untuk menantang tatanan ekonomi yang sudah ada dan pengaruh asing.
Pertarungan untuk Mempengaruhi Opini Publik
Kampanye tersebut tidak hanya berlangsung melalui manuver politik dan aksi di jalanan. Informasi dan propaganda memainkan peran penting dalam kudeta terhadap Mosaddegh dan gerakan nasionalisasi minyak yang pada akhirnya berujung pada penggulingannya secara brutal.
BBC Persian Service, yang beroperasi di tengah keterlibatan diplomatik Inggris yang erat, menyiarkan materi yang mengkritik nasionalisasi. Para pejabat Inggris berusaha menggambarkan kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang akan menghancurkan perekonomian, sembari membela rekam jejak AIOC sebagai pemberi kerja.
Klaim-klaim tersebut mendapat perlawanan dari para pendengar Iran, termasuk para pekerja yang menentang gambaran mengenai perusahaan tersebut dalam siaran. Sebagian mempertanyakan mengapa Inggris boleh menasionalisasi industri seperti batu bara dan baja, sementara Inggris mengecam keputusan Iran untuk menasionalisasi sumber daya minyaknya.
Upaya Inggris juga mencakup penggunaan suara yang disebut-sebut sebagai “suara orang Iran” untuk mengkritik nasionalisasi. Menurut sejumlah catatan sejarah pada masa itu, beberapa orang yang ditampilkan sebagai pengkritik Iran ternyata sebenarnya adalah warga negara Inggris.
Di Amerika Serikat, Mosaddegh juga menjadi sasaran kampanye media yang semakin bermusuhan. Media Amerika menggambarkannya sebagai sosok otoriter dan membandingkannya dengan diktator seperti Hitler dan Stalin, sementara pemulihan kekuasaan Shah digambarkan sebagai kembalinya Iran kepada stabilitas.
Kampanye disinformasi yang berbahaya tersebut menjadi bagian penting dari upaya yang lebih luas untuk melemahkan pemerintahan Mosaddegh dan membentuk persepsi internasional terhadap pemerintahannya.
Kudeta dan Dampaknya
Penggulingan pemerintahan Mosaddegh yang terpilih secara demokratis menunjukkan kesenjangan antara retorika publik pemerintah-pemerintah Barat mengenai demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri dengan kesediaan mereka untuk melakukan intervensi dan campur tangan di negara lain ketika kepentingan strategis dan ekonomi mereka dipertaruhkan.
Rezim Shah yang dipulihkan kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan yang semakin otoriter. Bagi rakyat Iran, pengalaman tersebut menjadi simbol abadi intervensi asing dan turut membentuk oposisi politik terhadap monarki yang represif selama beberapa dekade berikutnya.
Sejarah tersebut juga menjadi bagian penting dari iklim politik yang mengelilingi Revolusi Islam 1979. Ketika para mahasiswa Iran mengambil alih Kedutaan Besar AS—yang mereka anggap sebagai sarang spionase—pada akhir tahun tersebut, mereka mengetahui bahwa Washington kemungkinan akan kembali berusaha menggulingkan pemerintahan Iran pascarevolusi. Dokumen-dokumen yang ditemukan di kedutaan menunjukkan adanya kegiatan spionase dan intervensi Amerika.
Krisis tersebut juga menjadi beban politik besar bagi Presiden AS Jimmy Carter dan turut memperburuk hubungan antara Washington dan Tehran.
Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran tetap sangat antagonistik sejak saat itu. Washington telah memberlakukan sanksi yang luas dan keras, membekukan aset Iran, mendukung kelompok-kelompok teroris dan separatis anti-Iran, serta menjalankan berbagai langkah rahasia yang bertujuan memengaruhi arah politik Iran.
Gema Kudeta 1953
Meskipun dokumen CIA yang telah dideklasifikasi mengonfirmasi keterlibatan Amerika Serikat dan Inggris, narasi revisionis mengenai kudeta tersebut masih terus bertahan.
Para eksil monarkis, kalangan neokonservatif, dan sejumlah penulis yang bersimpati berusaha membingkai kudeta tersebut sebagai “perselisihan internal Iran” atau menggambarkan Mosaddegh sebagai seorang diktator. Pihak lainnya mengecilkan peran asing atau membesar-besarkan keterlibatan ulama untuk melayani agenda politik masa kini.
Tokoh-tokoh yang disebut sebagai revisionis antara lain mantan diplomat era Pahlavi Darioush Bayandor serta para penulis kontroversial Abbas Milani, Amir Taheri, dan Ray Takeyh, yang sering dikaitkan dengan lembaga seperti WINEP dan Gatestone Institute.
Pada masa pemerintahan Trump, utusan AS Brian Hook bahkan turut menggemakan klaim bahwa Washington tidak memiliki peran dalam kudeta 1953.
Media yang didukung Barat seperti Radio Farda dan BBC Persian terus menyebarkan narasi-narasi tersebut, yang menurut artikel ini menggemakan sikap meremehkan opini publik Iran sebagaimana pernah ditunjukkan oleh para pejabat pada era 1950-an.
Bahkan hingga saat ini, banyak pejabat Inggris masih enggan mengakui secara terbuka peran MI6, meskipun sejumlah tokoh seperti mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Owen telah mendesak London untuk akhirnya mengungkapkan kebenaran mengenai keterlibatan tersebut.
Tujuh Dekade Kemudian
Tujuh dekade kemudian, kudeta 1953 tetap lebih dari sekadar sebuah peristiwa sejarah. Bagi rakyat Iran, peristiwa tersebut merupakan contoh penting mengenai intervensi asing, kerentanan institusi demokrasi terhadap tekanan eksternal, serta konsekuensi jangka panjang ketika kedaulatan nasional ditempatkan di bawah kepentingan strategis dan ekonomi.
Pada Januari tahun ini, menurut artikel tersebut, musuh asing yang sama beserta proksi Zionis mereka kembali berupaya menggulingkan institusi demokrasi Iran melalui kerusuhan berdarah dan kudeta terhadap pemerintahan Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Pemimpin Revolusi Islam yang telah gugur pada saat itu.