Washington, Purna Warta – Menurut situs berita-analisis New York Times dalam laporannya membahas kebijakan tekanan Amerika Serikat terhadap Irak untuk menjauh dari Iran, dan menyebut bahwa AS telah menghentikan pengiriman dolar ke ekonomi Irak yang berbasis uang tunai untuk memaksa pemerintah Baghdad menjauh dari Iran. Dana tersebut berasal dari pendapatan minyak Irak.
Menurut laporan IRNA, kemampuan Amerika Serikat dalam mengendalikan arus masuk dolar ke ekonomi tunai Irak telah lama disebut sebagai “opsi nuklir” Washington untuk memaksakan kehendaknya kepada Baghdad. Kini, di tengah perang Amerika dengan Iran, pemerintahan Trump dikabarkan melakukan hal tersebut secara langsung.
Dua pejabat senior Irak kepada New York Times mengatakan bahwa AS telah menangguhkan pengiriman uang tunai dolar ke Irak melalui udara dan membekukan dana yang diperoleh Baghdad dari penjualan minyaknya.
Langkah ini merupakan bagian dari kampanye tekanan pemerintah AS untuk memaksa Baghdad menjauh dari Iran. Dua pejabat Irak sebelumnya juga menyatakan bahwa Washington telah menghentikan kerja sama serta pendanaan untuk layanan keamanan Irak.
Kebijakan AS tersebut dapat mendorong ekonomi Irak yang rapuh dan sangat bergantung pada uang tunai ke arah kelumpuhan total. Saat ini permintaan dolar di dalam negeri Irak meningkat dan pasar keuangan negara itu dilaporkan mengalami gejolak.
Irak selama ini memiliki hubungan dekat dengan Iran dan Amerika Serikat, namun sering terjebak dalam persaingan kedua negara tersebut.
Ramzy Mardini, pendiri GeoLabs (lembaga konsultan risiko geopolitik berbasis di Timur Tengah), mengatakan:
“Tindakan Amerika mengirim pesan bahwa Washington lebih melihat Irak sebagai musuh daripada sekutu.”
Ia menambahkan bahwa “penghentian transfer dolar setara dengan penggunaan opsi nuklir” dan menyebutnya sebagai “senjataisasi mata uang.” Ia juga mengatakan:
“Irak bukan musuh Amerika, namun diperlakukan dengan cara yang menjadi peringatan mengkhawatirkan bagi negara-negara penghasil minyak lainnya di kawasan.”
New York Times juga mengklaim bahwa Washington marah terhadap serangkaian serangan terbaru oleh kelompok milisi Irak yang terkait Iran terhadap kepentingan AS di Irak, sebagai respons atas perang AS–Israel terhadap Iran yang dimulai pada akhir Februari.
Washington berulang kali menegaskan ingin memiliki peran dalam pembentukan pemerintahan baru Irak.
Pada Januari, Donald Trump mengancam akan menarik dukungan AS terhadap Irak jika Nouri al-Maliki kembali menjadi perdana menteri. Al-Maliki pertama kali menjadi perdana menteri pada 2006 dengan dukungan AS, namun hubungan memburuk karena ia dianggap terlalu dekat dengan Iran.
Sejak perang dengan Iran dimulai, dampak ekonomi dari blokade paralel di Selat Hormuz—jalur vital ekspor minyak Irak—juga menyebabkan penurunan ekspor minyak yang tajam.
Pendapatan minyak tersebut sangat penting untuk pembayaran gaji pegawai negeri, yang menopang sekitar sepertiga populasi Irak.
Salah satu warisan sistem keuangan pasca-invasi AS adalah sebagian besar pendapatan minyak Irak tidak disimpan langsung di dalam negeri, melainkan dipindahkan ke rekening di Federal Reserve Bank of New York.
Setiap hari, bank sentral Irak memfasilitasi transfer dolar dari rekening tersebut untuk membiayai impor. Irak juga bergantung pada pengiriman udara yang membawa palet uang dolar setiap beberapa minggu.
Menurut pejabat senior Kurdi Irak, pengiriman udara tersebut berhenti sejak Februari, awalnya karena perang di Iran yang menyebabkan penutupan wilayah udara Irak.
Sejumlah analis Irak menilai situasi ini sebagai titik gelap dalam hubungan AS–Irak.
Ahmed Tabaqchali, peneliti senior Atlantic Council, mengatakan dampak ekonomi langkah ini mungkin terbatas karena transaksi domestik menggunakan dinar Irak, dan penggunaan kartu debit/kredit meningkat. Namun, makna terbesarnya adalah pesan politik yang dikirimkan.
Ia menambahkan:
“Ini jelas perkembangan negatif. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari tren baru kebijakan AS?”
Langkah pembekuan dolar ini menyoroti ketergantungan struktural ekonomi Irak pada sistem keuangan yang dikendalikan Amerika Serikat sejak 2003. Mekanisme transfer pendapatan minyak melalui Federal Reserve New York membuat Washington memiliki pengaruh langsung terhadap likuiditas dolar di Irak, yang pada praktiknya menjadi alat tekanan geopolitik.
Dalam konteks regional, kebijakan ini juga berkaitan dengan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Iran, dan kelompok-kelompok bersenjata di Irak yang berafiliasi dengan Teheran. Kelompok-kelompok ini beberapa kali melakukan serangan terhadap aset militer dan diplomatik AS di Irak, yang kemudian dibalas dengan tekanan ekonomi dan politik oleh Washington.
Situasi ini memperkuat posisi Irak sebagai negara penyeimbang yang rentan, karena pemerintah Baghdad harus menjaga hubungan dengan dua kekuatan yang saling bersaing. Di satu sisi, Irak bergantung pada Amerika Serikat untuk stabilitas finansial dan keamanan, sementara di sisi lain Iran memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan militer yang kuat di dalam negeri Irak melalui berbagai kelompok sekutu.
Para analis memperingatkan bahwa jika kebijakan pembatasan dolar ini berlanjut, Irak dapat menghadapi tekanan inflasi, ketidakstabilan pasar valuta asing, serta gangguan terhadap pembayaran sektor publik. Namun sebagian pakar juga menilai dampaknya mungkin terbatas dalam jangka pendek karena ekonomi domestik Irak masih didominasi transaksi berbasis dinar.