Tehran, Purna Warta – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismaeil Baghaei, dengan tajam mengkritik pernyataan mantan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, yang menyerukan peningkatan tekanan ekonomi terhadap Iran.
Baca juga: Kemenlu: Tekanan Politik Tidak Dapat Lemahkan Hak Iran untuk Pengayaan
Dalam pernyataan yang diunggah di platform X pada hari Sabtu (14/2/2026), Baghaei menulis, “Nancy Pelosi menyerukan kepada pemerintahan AS untuk ‘melumpuhkan’ ekonomi Iran agar rakyat biasa Iran — bahkan di daerah pedesaan — ‘merasakan penderitaan.’”
“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan penderitaan terhadap warga sipil demi keuntungan politik adalah definisi terorisme yang sesuai buku teks,” tambahnya. Ia juga menegaskan, “Hanya pola pikir yang jahat dan arogan yang merasa berhak merancang kebijakan yang dibangun di atas penderitaan warga sipil di negara lain.”
‘Kejahatan terhadap kemanusiaan’
“Secara hukum, ini merupakan bukti lebih lanjut dari kebijakan AS yang disengaja dan sistematis untuk menimbulkan penderitaan dan kekejaman terhadap populasi yang tidak mereka sukai. Tindakan semacam itu tergolong sebagai ‘kejahatan terhadap kemanusiaan.’”
Pelosi menyampaikan pernyataan tersebut saat berbicara dalam Konferensi Keamanan Munich pada hari Jumat.
Ia menyebut peningkatan tekanan ekonomi Amerika yang lebih keras terhadap Iran sebagai cara untuk mewujudkan “kejatuhan rezim” di Republik Islam tersebut.
Pernyataan Pelosi memicu berbagai reaksi dari sejumlah pengamat.
Analis politik Trita Parsi menolak anggapan bahwa komentar tersebut hanyalah “salah ucap,” dengan berpendapat bahwa hal itu mencerminkan logika lama di balik kebijakan sanksi AS.
Jurnalis Aaron Maté juga menanggapi pernyataan tersebut, menulis di X bahwa “salah satu target utama adalah rakyat biasa Iran yang mendukung pemerintah mereka.” Ia mempertanyakan, “Apa yang memberi seorang politisi di satu negara hak untuk membuat warga sipil di negara lain ‘merasakan penderitaan’?”
Para pejabat Iran telah lama mengecam sanksi AS sebagai bentuk hukuman kolektif yang menargetkan warga sipil.
Bulan lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengakui dampak sanksi tersebut dalam pernyataannya di Forum Ekonomi Dunia di Davos.
Pada November 2018, mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga berbicara tentang sanksi setelah Washington menarik diri dari perjanjian nuklir tahun 2015 dengan Iran dan negara-negara lain serta memberlakukan kembali sanksi.
Ia saat itu mengatakan bahwa para pejabat Iran harus mendengarkan AS “jika mereka ingin rakyatnya bisa makan.”