Teheran, Purna Warta – Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman yang ditandatangani antara Iran dan AS merupakan dokumen bersejarah dan mencerminkan pesan Iran yang kuat, menekankan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai atas dasar saling menghormati.
Dalam pesan yang diposting di akun X-nya pada hari Kamis, Pezeshkian menegaskan kembali komitmen Iran terhadap perdamaian global sambil menjaga martabat dan kemerdekaan nasional.
Presiden melampirkan foto MoU antara Iran dan AS di postingannya, dan mengatakan, “Ini adalah dokumen bersejarah dan pesan dari Iran yang kuat: perdamaian akan diwujudkan melalui saling menghormati.”
“Republik Islam Iran selalu berkomitmen dan berdedikasi terhadap perdamaian global sambil menjaga martabat dan kemerdekaan, serta kemajuan dan kerja sama regional,” tambah Pezeshkian.
Pesan tersebut muncul setelah Iran dan AS menandatangani Nota Kesepahaman Islamabad pada menit pertama tanggal 18 Juni 2026, melalui proses digital simultan yang dilakukan oleh Presiden Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump tanpa upacara tatap muka.
Menurut para pejabat Iran, memorandum tersebut berfungsi sebagai kerangka politik yang bertujuan untuk mengakhiri perang agresi AS-Israel terhadap Republik Islam dan membuka jalan menuju kesepakatan akhir yang komprehensif setelah negosiasi selama berminggu-minggu.
Berdasarkan dokumen tersebut, para pihak sepakat untuk segera dan permanen menghentikan operasi militer yang melibatkan Iran, AS, dan sekutu mereka di semua lini, termasuk Lebanon, sambil berkomitmen untuk menghindari aksi militer dan ancaman kekerasan di masa depan. Memorandum tersebut juga menguraikan proses bertahap untuk mengurangi pembatasan yang mempengaruhi perekonomian dan aktivitas maritim Iran, menetapkan kerangka kerja untuk negosiasi mengenai isu-isu terkait nuklir di bawah mekanisme yang disepakati bersama dan pengawasan Badan Energi Atom Internasional, dan membayangkan penyelesaian perjanjian akhir dalam waktu 60 hari yang pada akhirnya akan diformalkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat.