Teheran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menggarisbawahi pentingnya dialog dengan negara-negara Teluk Persia untuk memperkuat keterlibatan regional dan mengatasi kekhawatiran yang ada setelah berakhirnya nota kesepahaman dengan AS.
Araqchi menyampaikan pernyataan tersebut selama percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah pada hari Kamis, saat kedua pihak membahas nota kesepahaman Islamabad, perkembangan regional, dan hubungan bilateral.
Menteri luar negeri Iran memberi pengarahan kepada rekannya dari Kuwait mengenai isi MoU Iran-AS dan perkembangan terkini seputar memorandum tersebut.
Menunjuk pada komitmen Iran terhadap kebijakan bertetangga yang baik, Araqchi menyatakan harapan bahwa pemahaman ini akan membantu memulihkan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Ia juga menekankan perlunya menjaga dialog dengan negara-negara Teluk Persia untuk memperluas interaksi dan menyelesaikan ambiguitas yang ada.
Kedua menlu juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu bilateral penting dan sepakat perlunya melanjutkan konsultasi diplomatik untuk menindaklanjuti permasalahan yang dibahas.
Nota Kesepahaman Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat ditandatangani pada menit pertama tanggal 18 Juni 2026 oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump melalui proses digital simultan tanpa upacara tatap muka.
Para pejabat Iran menggambarkan dokumen tersebut sebagai kerangka politik yang dirancang untuk mengakhiri perang agresi AS-Israel terhadap Republik Islam Iran dan menciptakan jalan menuju perjanjian akhir yang komprehensif. Memorandum tersebut diselesaikan setelah negosiasi selama berminggu-minggu dan ditandatangani dalam bahasa Persia dan Inggris.
Pasal pertama perjanjian tersebut mengatur penghentian segera dan permanen operasi militer antara Iran, AS, dan sekutu masing-masing di semua lini, termasuk Lebanon, dan mengikat para pihak untuk menahan diri dari tindakan militer atau ancaman kekerasan di masa depan. Memorandum tersebut juga menekankan penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan wilayah Lebanon, sementara negosiasi perjanjian akhir dijadwalkan selesai dalam jangka waktu maksimal 60 hari dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengikat.
Memorandum tersebut menetapkan mekanisme ekonomi dan maritim bertahap yang menjadi dasar Washington untuk mulai mencabut pembatasan yang berdampak pada Iran, termasuk tindakan terkait ekspor minyak, transaksi perbankan, asuransi, transportasi, akses terhadap aset yang dibekukan, dan penghapusan blokade laut sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Secara paralel, Iran berkomitmen untuk memfasilitasi navigasi komersial yang aman melalui Teluk Persia dan Selat Hormuz dan untuk mengoordinasikan pengaturan maritim di masa depan dengan Oman dan negara-negara pesisir regional lainnya sesuai dengan hukum internasional.
Mengenai masalah nuklir, memorandum tersebut menegaskan kembali posisi Iran yang menentang pengembangan senjata nuklir sambil membuka jalur negosiasi mengenai pengayaan, keringanan sanksi, dan pengaturan mengenai bahan yang diperkaya di bawah mekanisme yang disepakati bersama dan pengawasan Badan Energi Atom Internasional. Sambil menunggu perjanjian akhir, Iran akan mempertahankan status program nuklirnya saat ini, sementara AS tidak akan menerapkan sanksi baru atau mengerahkan pasukan militer tambahan di wilayah tersebut.