Teheran, Purna Warta – Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei menekankan bahwa reformasi peradilan harus melampaui rencana resmi dan menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dalam pesan yang dirilis pada hari Minggu, 28 Juni, menandai Pekan Peradilan dan peringatan kemartiran Ayatollah Beheshti dan para sahabatnya, Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei menggambarkan misi peradilan Iran sebagai melindungi hak-hak rakyat, memulihkan hak-hak publik dan kebebasan yang sah, memerangi korupsi, menegakkan keadilan, menegakkan hukum ilahi, dan memastikan supremasi hukum.
Pemimpin menekankan bahwa keberhasilan kinerja di bidang-bidang ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem tersebut.
Ayatollah Khamenei menyampaikan belasungkawa pada hari berkabung Imam Hussein (AS), menggambarkan pemberontakan Asyura sebagai pelajaran abadi dalam membela kebenaran, keadilan, dan perlawanan terhadap penindasan. Beliau menghubungkan cita-cita Revolusi Islam dengan prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam gerakan Imam Hussein (AS).
Pemimpin Tertinggi menekankan bahwa masyarakat sekarang mengharapkan transformasi peradilan yang nyata dan praktis. Beliau mengatakan reformasi tidak boleh hanya terbatas pada dokumen kebijakan dan rencana strategis, tetapi harus tampak dalam setiap aspek kinerja peradilan—dari ruang sidang hingga kehidupan publik.
Menurut pesan tersebut, masyarakat harus merasakan dampak reformasi melalui tindakan tegas terhadap korupsi, pengurangan pelanggaran hak, penanganan kasus yang lebih cepat, peningkatan integritas peradilan, putusan pengadilan yang lebih kuat, dan akses yang lebih mudah terhadap keadilan.
Ayatollah Khamenei lebih lanjut menyatakan bahwa keadilan harus mencapai tingkat di mana setiap orang yang tertindas menganggap Lembaga Peradilan sebagai tempat perlindungan yang aman dan di mana pengaruh, koneksi pribadi, rekomendasi, dan akses istimewa tidak memberikan keuntungan dalam proses peradilan.
Pemimpin Tertinggi juga menggarisbawahi bahwa perlindungan hak-hak rakyat melampaui perselisihan individu dan mencakup hak-hak publik yang lebih luas seperti keamanan ekonomi, akses yang adil terhadap peluang, perlindungan lingkungan, kebebasan yang sah, dan pemerintahan yang efektif.
Pemimpin Tertinggi mengidentifikasi salah satu prioritas peradilan terpenting negara sebagai penegakan hak-hak bangsa Iran terkait kejahatan yang dilakukan pada tahun 2025 dan 2026 oleh penjahat dan agresor internasional.
Beliau mengatakan kasus-kasus yang berkaitan dengan korban jiwa, kerusakan materiil dan psikologis, serangan terhadap warga sipil, fasilitas medis dan layanan, dan kejahatan perang di Minab dan Lamerd, serta kemartiran almarhum Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyed Ali Khamenei harus ditindaklanjuti secara serius di pengadilan domestik dan internasional.
Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei menambahkan bahwa pengakuan dan pernyataan publik oleh beberapa pejabat Amerika dan Israel mengenai insiden tersebut merupakan bukti yang harus berkontribusi pada proses hukum dan upaya untuk memulihkan hak-hak yang dilanggar.
Pemimpin Tertinggi juga menyerukan agar arahan peradilan sebelumnya mengenai penyelidikan kejahatan perang dilanjutkan dan mengatakan bahwa perpanjangan tindak lanjut hukum tersebut akan membantu mencegah insiden serupa di masa mendatang.
Pemimpin Tertinggi menyimpulkan dengan menekankan bahwa transformasi peradilan yang komprehensif membutuhkan ketulusan, ketakwaan, tekad, keberanian, inovasi, penggunaan teknologi modern yang efektif, dan tata kelola yang cerdas, serta menyatakan harapan bahwa tujuan-tujuan ini akan tercapai melalui upaya yang berkelanjutan.