Tel Aviv, Purna Warta – Ketegangan politik di dalam koalisi pemerintahan “Israel” mencapai titik didih; partai-partai ultra-Ortodoks atau Haredi mengancam akan membubarkan Knesset karena pemerintah gagal meloloskan undang-undang yang menjamin pengecualian wajib militer bagi pelajar yeshiva. Mereka kini menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai “beban” yang menghambat kesepakatan.
Baca Juga : Situs Kuno Suriah Dijarah, Artefak Dijual Bebas di Internet
Blok Haredi, yang mencakup partai Shas dan United Torah Judaism (UTJ), mengklaim sudah sepakat untuk meninggalkan koalisi. Aryeh Deri, pemimpin Shas, menyatakan: “Kami tidak punya pilihan lain. Netanyahu mempermainkan kami.” Degel HaTorah, salah satu faksi UTJ, mengatakan mereka hanya menunggu giliran untuk memimpin gerakan pembubaran.
Krisis Hukum dan Politik
Masalah ini dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung pada 2024 yang menyatakan pengecualian massal terhadap wajib militer bagi pria Haredi tidak konstitusional. Ini mengakhiri kebijakan informal selama puluhan tahun dan memicu krisis dalam koalisi. Sementara itu, kubu sekuler menentang keras usulan pengecualian baru.
Konflik internal makin tajam. Tokoh senior Partai Likud, Yuli Edelstein, menolak tuntutan Haredi dan mendesak penegakan hukum terhadap penghindaran wajib militer. Haredi kini menuntut Edelstein dicopot, menyebutnya sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas pemerintahan.
Pemilu Dini Mengintai
Shas dan UTJ telah menggelar pertemuan darurat, dan pemimpin rabbi mereka menolak berdialog lagi dengan Netanyahu. “Tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan,” kata dua rabbi paling berpengaruh, menandai kehancuran komunikasi politik.
Oposisi pun bergerak cepat. Mereka telah mengajukan mosi pembubaran Knesset dengan pemungutan suara awal dijadwalkan 11 Juni. “Knesset ini sudah selesai,” ujar pemimpin oposisi Yair Lapid. Agudat Yisrael bahkan mulai menyusun rancangan undang-undang untuk memaksakan pemilu baru.
Baca Juga : Sempat Ditembak, Calon Presiden Kolombia Selamat setelah Jalani Operasi
Dengan dukungan koalisi tinggal 68 kursi dan tekanan dari pengadilan serta militer, peluang pemilu dini semakin besar. Meski ada peringatan dari tokoh sayap kanan Bezalel Smotrich soal bahaya krisis ini terhadap situasi perang, kubu Haredi tetap bersikukuh: wajib militer bukan untuk komunitas mereka.