Tel Aviv, Purna Warta – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan sedang mempertimbangkan pemecatan Yuli Edelstein, Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, karena penolakannya yang keras terhadap RUU pengecualian wajib militer untuk komunitas Haredi (Yahudi ultra-Ortodoks).
RUU yang kontroversial ini bertujuan membebaskan Haredi dari wajib militer, sebuah isu yang telah lama memicu ketegangan antara kalangan religius dan sekuler di Israel.
Baca Juga : AS Tarik Pasukan dari Suriah, Pertahankan Satu Basis di al-Hasakah
Tekanan dari Partai Haredi dan Ancaman Pembubaran Pemerintah
Menurut saluran Channel 11 Israel, partai-partai Haredi dan para rabi senior telah meningkatkan tekanan terhadap Netanyahu. Mereka memperingatkan bahwa kegagalan meloloskan RUU ini bisa memicu dorongan untuk membubarkan pemerintahan, yang akan menggoyahkan koalisi yang dipimpin Netanyahu.
Meskipun kantor Netanyahu membantah adanya rencana untuk memecat Edelstein, sumber politik mengungkapkan bahwa lingkaran dalam Netanyahu tengah mengkaji dampak strategis dari langkah tersebut, terutama mengingat desakan Haredi yang semakin mendesak.
Boikot oleh Haredi dan Ancaman Mundur dari Pemerintahan
Blok United Torah Judaism (UTJ) — salah satu partai utama Haredi — memboikot rapat Knesset terbaru yang membahas RUU tersebut. Mereka menyebut Edelstein “tidak mau kompromi, jadi kehadiran kami tidak ada gunanya.” Boikot ini menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat antara faksi religius dan sekuler dalam tubuh koalisi.
Para rabi Haredi senior juga dikabarkan telah berkumpul untuk mengevaluasi apakah mereka akan terus mendukung pemerintahan saat ini. Walau belum mengambil tindakan drastis, kesabaran mereka tampak menipis.
Manuver Politik dan Upaya Pembubaran Knesset
Moshe “Motty” Babchik, tokoh senior Agudat Yisrael dan dekat dengan pemimpin spiritual dari sekte Gur, dilaporkan telah bertemu dengan pemimpin oposisi Benny Gantz untuk membahas kemungkinan pembubaran Knesset.
Baca Juga : Shoigu Kunjungi Korea Utara, Bahas Kemitraan Strategis dan Keamanan Regional dengan Kim Jong Un
Beberapa anggota parlemen Haredi bahkan disebut-sebut bersedia bekerja sama dengan oposisi jika RUU pengecualian wajib militer tidak segera disahkan — sebuah langkah yang bisa mengakhiri pemerintahan Netanyahu.
Tekanan dari Mahkamah Agung dan Perhitungan Politik
Di sisi lain, Mahkamah Agung Israel kembali menegaskan pentingnya penerapan hukum wajib militer secara adil untuk semua kalangan. Sikap ini memperkuat tekanan dari kalangan militer dan yudisial terhadap Netanyahu, di tengah ancaman dari sekutu Haredi yang menolak penangkapan penghindar wajib militer.