Al-Quds, Purna Warta – Media-media Israel menyatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin mendekati akhir masa kekuasaannya di wilayah pendudukan, seiring dengan serangkaian kegagalan yang dinilai terus membayangi dirinya dan Israel.
Menurut laporan kantor berita Al Mayadeen, sejumlah media Israel menyoroti meningkatnya tuntutan agar Benjamin Netanyahu diadili. Mereka juga menyebut bahwa kondisi di wilayah pendudukan semakin memburuk di tengah meningkatnya keinginan sebagian warga Israel untuk meninggalkan negara tersebut serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap para pejabat pemerintah.
Situs berita Israel Zman menulis bahwa Netanyahu seharusnya mengambil pelajaran dari sejarah dan menghentikan situasi yang penuh ketegangan sebelum kondisi tersebut semakin sulit dikendalikan.
Media berbahasa Ibrani itu menambahkan bahwa Netanyahu mengetahui dengan baik bahwa setiap penyelidikan yang independen dan menyeluruh kemungkinan besar akan berujung pada tuntutan agar ia segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Laporan tersebut juga menyinggung meningkatnya kekhawatiran mengenai keberlanjutan situasi saat ini. Disebutkan bahwa sekitar 73 persen pekerja dan karyawan di wilayah pendudukan diklaim pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan Israel dan menetap di luar negeri.
Sementara itu, harian Israel Maariv menulis bahwa Netanyahu berharap masa jabatannya sebagai perdana menteri menjadi jalan penyelamat bagi karier politiknya. Namun, menurut surat kabar tersebut, masa kepemimpinannya justru diakhiri dengan serangkaian kegagalan yang menyakitkan.
Maariv menegaskan bahwa Netanyahu dari hari ke hari semakin menyadari bahwa masa pemerintahannya kian mendekati akhir.
Sebelumnya, Zman juga pernah menyatakan bahwa dalam sejarah berdirinya Israel tidak ada kegagalan yang lebih besar daripada Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Media tersebut menilai peristiwa itu merupakan konsekuensi dari pendekatan keamanan yang diterapkan Netanyahu selama bertahun-tahun dan telah menimbulkan bencana strategis bagi Israel.
Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik yang semakin besar setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan memicu perang di Jalur Gaza. Banyak kalangan di Israel menilai pemerintah gagal mengantisipasi serangan tersebut, sehingga muncul tuntutan pembentukan komisi penyelidikan independen untuk mengusut kegagalan politik, intelijen, dan militer sebelum serangan terjadi.
Di dalam negeri, Netanyahu juga masih menghadapi proses hukum atas sejumlah dakwaan korupsi, termasuk tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, yang telah berlangsung sejak 2020. Selain itu, keluarga para sandera yang masih ditahan di Gaza, kelompok oposisi, serta sebagian mantan pejabat keamanan terus menggelar demonstrasi yang mendesak pemerintah segera mencapai kesepakatan pembebasan sandera dan meminta pertanggungjawaban politik atas jalannya perang.