Teheran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, telah mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan konkret terhadap pendudukan Israel dan kebijakan apartheid pada Hari Quds. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Al-Akhbar Lebanon, ia menekankan bahwa Hari Quds adalah kesempatan global untuk menolak pendudukan, apartheid, dan pengusiran paksa warga Palestina.
Dalam artikelnya, Araqchi menegaskan kembali komitmen Iran yang teguh terhadap keadilan dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Ia menyatakan bahwa selama beberapa dekade, warga Palestina telah menderita di bawah pendudukan brutal Israel, kebijakan apartheid, dan pembersihan etnis sistematis.
Menteri tersebut menggambarkan Hari Quds sebagai warisan abadi Imam Khomeini, menyebutnya sebagai demonstrasi kekuatan lunak Islam dan kepemimpinan visioner mendiang pemimpin Iran tersebut. Ia mencatat bahwa sementara berbagai masyarakat dan sistem politik memiliki banyak aspirasi, ide-ide yang tetap tidak diterima atau tidak diterapkan gagal mendorong perubahan yang berarti. Hari Quds, tegasnya, adalah contoh ide yang telah berkembang menjadi program aktif melawan apartheid yang dianut oleh komunitas Muslim dan non-Muslim di seluruh dunia.
Araqchi menekankan bahwa sekadar mengorganisir protes atau mengungkapkan simpati kepada Palestina tidak lagi cukup. Ia mendesak masyarakat internasional untuk memanfaatkan pengakuan global yang semakin meningkat terhadap Hari Quds untuk mendorong tindakan hukum, ekonomi, dan diplomatik terhadap tindakan kriminal Israel.
Ia mengutip kasus Desember 2023 yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai langkah signifikan, menyoroti bahwa banyak negara non-Muslim mendukung inisiatif tersebut. Ia menyerukan upaya yang terus berlanjut dan diperkuat hingga pendudukan berakhir.
Menteri luar negeri menyerukan penolakan yang jelas dan global terhadap tiga kebijakan utama Israel: pendudukan, apartheid, dan penghapusan Palestina.
Menolak Pendudukan
Araqchi mengemukakan bahwa selama lebih dari delapan dekade, Palestina yang bersejarah telah mengalami aneksasi terus-menerus, sehingga hanya menyisakan tujuh persen dari tanah aslinya yang utuh. Ia menggarisbawahi bahwa pendudukan brutal Israel melanggar berbagai resolusi internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 338, 476, dan 2334. Ia menambahkan bahwa permukiman Israel merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Konvensi Jenewa dan bahwa ICJ telah memutuskan pembangunan tembok pemisah sebagai tindakan ilegal.
“Apa yang harus dilakukan masyarakat internasional saat ini adalah dengan tegas dan menyeluruh mengatakan ‘tidak’ terhadap pendudukan ini,” katanya, mendesak masyarakat global untuk mengambil tindakan tegas di luar gerakan simbolis dalam mendukung kebebasan Palestina.
Menolak Apartheid
Menteri luar negeri menegaskan bahwa apartheid diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan hukum internasional. Ia merujuk pada Konvensi Internasional 1973 tentang Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang mengkategorikan apartheid sebagai kejahatan yang dapat dituntut. Ia juga mengutip resolusi PBB, termasuk Resolusi 1761, yang mengutuk apartheid di Afrika Selatan dan menyebabkan sanksi internasional.
Araqchi menyoroti laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB tahun 2022, serta penilaian oleh Amnesty International dan Human Rights Watch, yang mengklasifikasikan kebijakan Israel sebagai bentuk apartheid. Ia mengkritik para pendukung Israel karena terus mengabaikan kenyataan ini meskipun ada dokumentasi internasional yang luas.
Menolak Pemindahan Paksa
Araqchi menekankan, pemindahan paksa merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia menunjuk pada Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat dan Statuta Roma, yang keduanya mengklasifikasikan pemindahan penduduk secara paksa sebagai tindakan ilegal. Ia mencatat bahwa Konvensi Genosida 1948 secara eksplisit menganggap pemindahan paksa yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok etnis atau agama sebagai tindakan genosida.
Ia merujuk pada resolusi PBB sebelumnya, seperti Resolusi 47/1993 tentang Bosnia, yang mengutuk pembersihan etnis, dengan alasan bahwa standar serupa harus diterapkan pada tindakan kriminal Israel.
Pejabat Iran mendesak negara-negara Arab untuk mengakui bahwa perlawanan meluas melampaui Palestina dan Lebanon, yang berfungsi sebagai pencegah yang lebih luas terhadap ambisi Israel dan Barat di wilayah tersebut. Ia memperingatkan bahwa melemahkan upaya perlawanan akan membuat seluruh dunia Arab rentan terhadap agresi Israel lebih lanjut.
Aksi Global Melawan Kebijakan Israel
Araqchi menguraikan langkah-langkah khusus bagi komunitas internasional untuk melawan kebijakan Israel dan mendukung hak-hak Palestina:
Menegakkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan menentang pendudukan dan apartheid.
Mengambil tindakan untuk menghentikan genosida yang sedang berlangsung di Gaza dan melawan pemindahan paksa warga Palestina.
Menghentikan kolaborasi langsung dan tidak langsung dalam kejahatan Israel, termasuk mengakhiri penjualan senjata, hubungan ekonomi, dan dukungan diplomatik yang mendukung pendudukan dan apartheid.
Melakukan tindakan hukum terhadap para pemimpin Israel di ICC dan ICJ untuk memastikan akuntabilitas berdasarkan hukum internasional.
Sebagai penutup artikelnya, Araqchi menyatakan bahwa pembebasan Palestina bukanlah mimpi yang tidak dapat dicapai. Ia menyatakan bahwa tidak ada sistem apartheid, pendudukan militer, atau proyek kolonial yang dapat bertahan selamanya. Demonstrasi global yang mendukung Palestina, menurutnya, membuktikan bahwa perjuangan untuk keadilan masih hidup dan tak terhentikan, didorong oleh kesadaran moral kolektif yang tidak akan berhenti sampai tujuan kemanusiaan dan etika ini tercapai.