Beirut, Purna Warta – Gerakan Amal Lebanon menolak apa yang disebut sebagai Perjanjian Kerangka (Framework Agreement) antara Beirut dan Tel Aviv. Gerakan tersebut menyatakan bahwa sebagian besar isi kesepakatan itu merugikan kepentingan nasional Lebanon dan lebih menguntungkan rezim Israel.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu malam, partai politik Lebanon tersebut menegaskan komitmennya terhadap resolusi-resolusi internasional serta menolak perundingan tatap muka dengan rezim pendudukan. Gerakan Amal juga menyatakan penolakan tegas terhadap perjanjian kerangka tersebut.
Biro politik Gerakan Amal menggambarkan kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat antara pemerintah Lebanon dan rezim Israel sebagai perjanjian yang “tidak seimbang.” Menurut mereka, sebagian besar klausul dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan yang menguntungkan “musuh Zionis” dan merugikan kepentingan nasional Lebanon.
Gerakan tersebut menambahkan bahwa kesepakatan itu mengandung risiko politik dan menyangkut kedaulatan negara, sehingga harus ditolak karena tidak didasarkan pada perjanjian yang adil yang dapat melindungi hak-hak rakyat Lebanon.
Gerakan Amal juga menuntut agar pasukan militer Israel diwajibkan menarik diri sepenuhnya dari seluruh wilayah Lebanon yang diduduki hingga ke perbatasan yang diakui secara internasional.
Selain itu, mereka menuntut pengerahan penuh Angkatan Darat Lebanon agar dapat menjalankan kewenangan dan perannya secara menyeluruh.
Gerakan Amal menegaskan bahwa langkah tersebut akan memperkuat kekuasaan dan legitimasi pemerintah Lebanon. Mereka juga mendesak pemerintah untuk melanjutkan perundingan tidak langsung guna menyelesaikan berbagai persoalan yang masih tertunda serta mempertegas batas-batas wilayah yang diakui secara internasional.
Gerakan Amal turut menyerukan kepada seluruh rakyat Lebanon agar menunjukkan tingkat kewaspadaan dan persatuan nasional yang tinggi serta tidak terjebak dalam upaya musuh untuk memicu perpecahan di dalam negeri.
Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa sebuah perjanjian kerangka telah dicapai antara Lebanon dan Israel. Ia menggambarkannya sebagai langkah awal dalam apa yang disebutnya sebagai “perjalanan yang penuh tantangan.”
Di saat yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji perjanjian tersebut sebagai pencapaian penting bagi rezim Israel.
Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan mencegah warga Lebanon maupun pejuang Hizbullah kembali ke kawasan yang disebut sebagai “sabuk keamanan” yang saat ini dikuasai pasukan Israel. Ia juga menegaskan bahwa Israel akan tetap menduduki sebagian wilayah Lebanon selatan hingga “Hizbullah dilucuti senjatanya.”
Perjanjian tersebut mendapat penolakan luas dan memicu aksi protes di berbagai wilayah Lebanon. Sejumlah ulama terkemuka, tokoh politik, dan figur masyarakat juga secara tegas menyatakan penolakan mereka terhadap kesepakatan tersebut.