Tirana, Purna Warta – Ratusan orang berkumpul di Tirana untuk hari ke-28 berturut-turut dalam aksi demonstrasi bertajuk “Albania Bukan untuk Dijual”, menentang penjualan sebuah kawasan pantai untuk proyek pariwisata yang dikaitkan dengan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Para demonstran yang membawa spanduk dan poster berkumpul di Lapangan Skanderbeg pada hari Sabtu, kemudian berbaris sambil membawa bendera Albania menuju Kantor Perdana Menteri yang berada di Bulevar Martir Bangsa (Martyrs of the Nation Boulevard).
Setelah mendengarkan pidato-pidato di depan gedung tersebut, para demonstran melanjutkan aksi long march mereka di jalan-jalan Kota Tirana.
Mereka menyatakan penolakan terhadap penjualan kawasan pantai di Zvernec untuk proyek pariwisata yang oleh media Albania dikaitkan dengan Jared Kushner dan istrinya, Ivanka Trump, putri Presiden Donald Trump.
Menurut laporan media, Kantor Kejaksaan Khusus telah memulai penyelidikan terhadap proyek tersebut.
Namun, Perdana Menteri Edi Rama mengatakan kepada CNN bahwa klaim yang menyebut proyek Zvernec dimiliki oleh keluarga Trump tidak benar.
Pada hari keempat demonstrasi, yang dimulai pada 30 Mei dan diikuti ribuan peserta, polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa.
Nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai 4 miliar dolar AS.
Setiap hari pukul 19.00 waktu setempat (17.00 GMT), para demonstran kembali berkumpul di alun-alun yang sama di Tirana sambil membawa simbol-simbol yang sama dan mengulangi tuntutan mereka.
Setelah lebih dari tiga minggu aksi protes harian tanpa henti, “Revolusi Flamingo” telah berkembang menjadi gerakan protes sipil terbesar di Albania sejak berakhirnya rezim komunis.
Gerakan tersebut dipicu oleh proyek wisata mewah yang disetujui pemerintah di Zvernec, sebuah kawasan pesisir yang dilindungi di Albania bagian selatan. Proyek itu memicu protes yang dengan cepat berkembang menjadi gerakan politik yang lebih luas.
Apa yang awalnya merupakan aksi protes terkait persoalan lingkungan kini telah meluas mencakup tuntutan yang lebih besar, termasuk desakan agar Perdana Menteri Edi Rama mengundurkan diri.
Rama menolak anggapan bahwa gejolak tersebut semata-mata disebabkan oleh persoalan politik dalam negeri. Ia berpendapat bahwa aksi-aksi protes itu berlangsung di tengah apa yang ia sebut sebagai “perang hibrida” (hybrid war), yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan manipulasi digital.