Teheran, Purna Warta – Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Iran mengutuk keras serangan militer AS di sebagian Pulau Larak, menyebutnya sebagai “tindakan agresi terang-terangan” dan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Iran.
Dalam sebuah pernyataan, Dewan Tinggi mengatakan serangan tanggal 30 Agustus, yang menewaskan dan melukai para pembela Iran dan warga sipil serta merusak properti publik dan pribadi, merupakan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional.
Berikut isi pernyataannya:
Serangan militer Amerika Serikat di sebagian Pulau Larak pada Minggu malam, 30 Agustus 2026, yang mengakibatkan tewasnya dan cederanya sejumlah pembela negara dan rekan senegaranya yang bersemangat, serta kerusakan pada properti publik dan pribadi, jelas merupakan tindakan agresi dan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini juga merupakan serangan eksplisit terhadap kedaulatan nasional, kemerdekaan politik dan integritas wilayah Republik Islam Iran.
Tindakan ilegal ini, yang melanjutkan serangkaian aksi militer AS terhadap tanah dan rakyat Iran, sekali lagi menunjukkan bahwa pemerintah AS, dalam mencapai tujuan politik dan militernya, secara terbuka mengabaikan aturan wajib dan prinsip-prinsip hukum internasional yang ditetapkan serta tidak menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara merdeka.
Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran, meskipun mengecam keras agresi ini, menganggap pertanggungjawaban atas tindakan tersebut merupakan sebuah tanggung jawab di kancah internasional dan menekankan perlunya meminta pertanggungjawaban para pelakunya dan memberikan kompensasi penuh atas dampak dan kerusakan yang diakibatkannya.
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan negara-negara dan larangan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara. Penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara terhadap wilayah negara lain, kecuali dalam kasus-kasus luar biasa dan tunduk pada persyaratan ketat yang ditentukan dalam hukum internasional, tidak memiliki legitimasi hukum.
Tidak ada negara atau kekuasaan, terlepas dari posisi politik, ekonomi atau militernya, yang dikecualikan dari aturan-aturan ini. Tidak ada negara yang boleh, dengan mengajukan klaim keamanan sepihak atau pertimbangan politik, memberikan izin kepada dirinya sendiri untuk melanggar kedaulatan negara lain.
Menyerang wilayah Republik Islam Iran tanpa dasar hukum yang sah jelas merupakan pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekerasan dan penyerangan terhadap kedaulatan wilayah suatu negara merdeka.
Tuntutan politik dan keamanan, apapun sifatnya, tidak dapat menggantikan dasar hukum yang sah untuk penggunaan kekerasan. Menerima pendekatan seperti ini berarti menerima logika berbahaya yang dimiliki negara-negara kuat, kapan pun mereka merasa kepentingannya terancam, mengesampingkan peraturan internasional dan mengandalkan kekuatan militer untuk melanggar kedaulatan negara lain. Jika logika ini menjadi norma, hal ini akan melemahkan fondasi tatanan internasional yang berdasarkan aturan.
Pada saat yang sama, perlu dibedakan antara legalitas penggunaan kekerasan dan aturan yang mengatur pelaksanaan operasi militer.
Bahkan klaim bahwa terdapat sasaran militer di wilayah yang diserang tidak dengan sendirinya merupakan izin untuk melanggar kedaulatan wilayah Republik Islam Iran. Dari perspektif hukum internasional, ada dua pertanyaan yang berbeda: pertama, apakah penggunaan kekerasan mempunyai dasar hukum; dan kedua, dengan asumsi bahwa aturan hukum humaniter internasional berlaku, apakah operasi tersebut mematuhi persyaratan dan batasan yang ditetapkan oleh aturan tersebut.
Oleh karena itu, bahkan kehadiran target militer tidak dapat melegitimasi penggunaan kekuatan yang awalnya ilegal, dan juga tidak dapat membebaskan mereka yang bertanggung jawab atas dampak dan konsekuensinya jika peraturan yang mengatur operasi militer dilanggar.
Kemartiran dan cederanya sejumlah pembela Iran dan rekan senegaranya, serta kerusakan properti publik dan pribadi akibat serangan tersebut, menjadikan dimensi kemanusiaan dan material dari agresi ini semakin nyata.
Para korban serangan ini tidak dapat direduksi menjadi jumlah atau digambarkan hanya dalam istilah militer, dan konsekuensinya tidak dapat dianggap sebagai “efek samping” belaka dari sebuah operasi militer. Setiap nyawa manusia yang hilang akibat suatu tindakan melawan hukum dan setiap kejadian kerugian yang menimpa manusia dan harta bendanya mempunyai akibat hukum dan tidak dapat diabaikan karena pertimbangan politik atau keamanan.
Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia Republik Islam Iran mengharapkan lembaga-lembaga internasional dan mekanisme terkait untuk menjauhkan diri dari pendekatan selektif dan pertimbangan politik dalam menanggapi agresi terang-terangan ini dan untuk memenuhi tanggung jawab hukum mereka.
Standar hukum internasional harus seragam, universal dan tidak diskriminatif. Tidak ada negara yang boleh menganggap dirinya kebal hukum karena memiliki kekuatan politik atau militer yang lebih besar.
Oleh karena itu, Republik Islam Iran mempunyai hak yang tidak dapat dicabut untuk menerapkan sepenuhnya dimensi hukum dan internasional dari agresi ini dan menuntut pertanggungjawaban dan kompensasi atas kerugian yang diakibatkannya.
Komunitas internasional diharapkan menyikapi tindakan ilegal ini secara bertanggung jawab dan sesuai dengan persyaratan Piagam PBB. Keheningan dan kelambanan yang terus-menerus dalam menghadapi tindakan-tindakan tersebut hanya akan melemahkan supremasi hukum dan menjadikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional menjadi normal.
Sebagai kesimpulan, sambil memberikan penghormatan kepada para martir yang berstatus tinggi dalam agresi ini, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga mereka yang berduka dan mendoakan mereka yang terluka segera pulih, Dewan Tinggi menekankan bahwa kedaulatan nasional dan integritas wilayah Republik Islam Iran, hak-hak asasi bangsa Iran dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional bukanlah hal-hal yang dapat diabaikan atau dimaafkan jika dilanggar.
Tanggung jawab atas tindakan ilegal ini dan konsekuensinya terletak pada pelakunya. Akuntabilitas dan kompensasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan akan menjadi persyaratan nyata dari supremasi hukum di arena internasional.