Baghdad, Purna Warta – Seorang anggota parlemen Irak mengungkapkan bahwa kedutaan Amerika Serikat di Baghdad berupaya menggagalkan diserahkannya hasil penyelidikan pembunuhan komandan tinggi Iran Qasem Soleimani beserta Abu Mahdi al-Muhandis, komando kedua Al-Hashd Al-Sha’bi (Mobilisasi Populer) kepada Parlemen Irak.
“Kedutaan AS di Baghdad memaksakan pandangannya pada pemerintah Irak dan mencegah hasil penyelidikan pembunuhan pemimpin kemenangan (Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis) untuk mencapai parlemen,” kata anggota parlemen Aliansi Fatah, Abdul Amir Taiban seperti dilansir kantor berita berbahasa Arab al-Maalomah pada Rabu (25/11).
Dia menekankan bahwa Kedutaan Besar AS di Baghdad juga memberlakukan keputusannya pada kedaulatan Irak, dengan mengatakan, “Kami meminta Amerika Serikat untuk mengakhiri pemberontakannya terhadap kedaulatan dan rakyat Irak.”
Pada 3 Januari, Presiden AS Donald Trump memerintahkan serangan yang menewaskan Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) beserta rombongannya di dekat Bandara Internasional Baghdad.
Anggota parlemen Irak menyetujui RUU dua hari kemudian yang menuntut penarikan semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat dari negara itu.
Pada Juli, Irak mengatakan Baghdad dan Teheran akan bersama-sama menuntut AS atas pembunuhan di wilayahnya, yang digambarkan sebagai tindakan kriminal.
Dalam sebuah pernyataan, Dewan Peradilan Tertinggi Irak juga mengatakan telah mengoordinasikan prosedur hukumnya dengan Kehakiman Iran dan kedua negara akan mengajukan gugatan bersama terhadap AS.
“Penyelidikan insiden bandara dimulai dari saat pertama dan pengadilan Irak menangani insiden itu sebagai tindakan kriminal yang terjadi di tanah Irak di mana beberapa korbannya adalah warga Irak,” kata dewan itu.
Sebelumnya pada bulan Juli, kesimpulan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan pembunuhan AS atas komandan Iran sebagai “melanggar hukum”.
Agnes Callamard, pelapor khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum, ringkasan atau sewenang-wenang, menyimpulkan dalam sebuah laporan bahwa pembunuhan tersebut melanggar hukum internasional.
Baca juga: Hizbullah Irak: Sikap Kami Terhadap Penjajah AS Tidak Berubah