London, Purna Warta – Menurut informasi eksklusif yang diperoleh Middle East Eye, sebuah panel hakim yang ditunjuk untuk meninjau hasil penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membebaskan Karim Khan dari seluruh tuduhan terkait perilaku seksual yang tidak pantas. Laporan rahasia yang diserahkan pada 9 Maret 2026 kepada Assembly of States Parties menyatakan bahwa temuan investigasi tidak membuktikan adanya pelanggaran tugas atau perilaku tidak pantas.
Baca juga: Bernie Sanders: Pengiriman Senjata ke Israel Ilegal
Asal Mula Kasus
Kasus ini bermula pada akhir tahun 2024 setelah muncul laporan bahwa seorang staf di kantor jaksa ICC diduga mengalami pelecehan seksual oleh Karim Khan. Sejak Mei 2025, Khan mengambil cuti sukarela sambil menunggu hasil penyelidikan dan secara konsisten membantah tuduhan tersebut.
Panel hakim meninjau laporan setebal 150 halaman yang disusun oleh United Nations Office of Internal Oversight Services serta lebih dari 5.000 halaman dokumen pendukung. Berdasarkan standar hukum “melampaui keraguan yang wajar”, para hakim secara bulat menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti.
Keterkaitan dengan Kasus Israel
Salah satu poin penting dalam laporan tersebut adalah bahwa tuduhan terhadap Khan muncul pada saat ia sedang mengupayakan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi Israel, termasuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang terkait konflik di Gaza.
Tekanan Politik Internasional
Menurut laporan tersebut, Israel dan sekutunya—terutama Amerika Serikat—melakukan tekanan politik yang kuat untuk menghentikan penyelidikan tersebut. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sejak Februari 2025 dilaporkan telah memberlakukan sanksi finansial dan pembatasan visa terhadap Karim Khan, para wakilnya, sejumlah hakim ICC, serta pelapor khusus PBB untuk Palestina.
Selain itu, terungkap pula bahwa mantan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron pernah mengancam bahwa Inggris akan menghentikan pendanaan dan bahkan menarik diri dari ICC apabila pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel.
Respons Karim Khan
Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan banding, Karim Khan menolak tuduhan Israel bahwa dirinya mempercepat proses penerbitan surat perintah penangkapan untuk mengalihkan perhatian dari tuduhan etika terhadap dirinya. Ia menyebut klaim tersebut sebagai “spekulasi yang menyesatkan dan disengaja”.
Khan menegaskan bahwa proses penyelidikan dugaan kejahatan di Gaza telah berjalan secara sistematis selama berbulan-bulan sebelum tuduhan terhadap dirinya muncul—yang menurutnya baru pertama kali disampaikan kepadanya pada Mei 2024.
Situasi ICC Saat Ini
Saat ini, ICC masih berada dalam situasi yang belum sepenuhnya jelas. Majelis Negara-Negara Anggota ICC telah mengadakan pertemuan untuk membahas laporan pembebasan Karim Khan, namun belum mencapai keputusan final.
Menurut aturan ICC, jika majelis menerima laporan tersebut, maka kasus terhadap Khan akan secara resmi ditutup. Pada saat yang sama, para hakim ICC juga sedang meninjau keberatan dari Israel yang mempertanyakan yurisdiksi pengadilan serta menuntut pencopotan jaksa dengan alasan “kurang netral”.
Pembebasan Karim Khan berpotensi memperkuat posisinya untuk kembali menjalankan tugas sebagai jaksa utama ICC dan melanjutkan penyelidikan kasus-kasus sensitif internasional, khususnya terkait Palestina. Namun demikian, tekanan politik dari kekuatan besar dunia masih dianggap sebagai ancaman serius terhadap independensi lembaga peradilan internasional tersebut.