Jakarta, Purna Warta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membantah anggapan bahwa DPR hanya mengikuti kehendak pemerintah sebagaimana kritik yang disampaikan PDI-P.
Menurut Saan, fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances tetap berjalan melalui komisi-komisi DPR yang mengawasi sekaligus mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.
“Check and balances kan tetap jalan ya,” ujar Saan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Saan mengatakan, berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat terkait kebijakan pemerintah selama ini tetap menjadi perhatian DPR. Dia mencontohkan pengawasan DPR terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik, di mana keluhan masyarakat disikapi dan dikritisi di komisi-komisi terkait.
Menurut Saan, pemerintah bahkan mengakomodasi berbagai masukan dari masyarakat maupun hasil pengawasan DPR, salah satunya penataan ulang tata kelola MBG setelah muncul persoalan hukum yang melibatkan petinggi BGN.
Kepala BGN Nanik S Deyang juga telah menyampaikan upaya perbaikan tata kelola program MBG, termasuk penghematan sekitar Rp70 triliun.
Saan menegaskan bahwa DPR tetap menjalankan fungsi sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik.
DPR juga akan mengawal berbagai komitmen pemerintah terkait tuntutan masyarakat, termasuk persoalan kelangkaan BBM subsidi, melalui Komisi XII DPR yang akan mengawasi tindak lanjut Kementerian ESDM, sementara Komisi IX DPR akan mengawal komitmen BGN dalam memperbaiki tata kelola MBG.