Jakarta, Purna Warta – Polemik penilaian dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat berbuntut panjang.
Setelah video perdebatan peserta dan dewan juri ramai di media sosial, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC lomba tersebut. Di tengah sorotan publik, sejumlah anggota MPR RI juga meminta evaluasi menyeluruh dilakukan. Bahkan, muncul usulan agar lomba tingkat Kalimantan Barat digelar ulang demi menjamin rasa keadilan bagi para peserta.
Dalam pernyataan resminya, MPR RI mengakui adanya kelalaian dalam proses penilaian pada lomba tersebut. Untuk itu, MPR telah menonaktifkan dewan juri LCC di Kalbar.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis pernyataan resmi MPR yang dikutip dari akun Instagram @mprgoid, Selasa (12/5/2026).
MPR juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi. Pihaknya menegaskan kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif.
Karena itu, lembaga tersebut memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian hingga sistem keberatan peserta.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tulis MPR.
Polemik tersebut turut mendapat sorotan dari para anggota MPR RI. Wakil Ketua DPR sekaligus anggota MPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkritik proses penunjukan dewan juri dalam lomba tersebut. Cucun meminta Sekretariat Jenderal MPR RI mengevaluasi proses penunjukan juri agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ya saya sikapi itu, jangan sampai terjadi ya. Evaluasi di kesetjenan MPR, ngangkat juri ya masa jawaban sama nilainya beda,” ujar Cucun saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa (12/5/2026).
Politikus PKB itu mengatakan, para anggota MPR RI juga telah menyampaikan protes langsung kepada Sekretariat Jenderal MPR terkait polemik tersebut. “Pokoknya kami dari anggota MPR ini sampaikan protes juga kepada kesetjenan MPR mengangkat juri yang benar, gitu,” kata Cucun.
Sorotan serupa juga disampaikan anggota MPR RI Hetifah Sjaifudian. Dia mengaku prihatin atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan lomba tersebut. Menurut Hetifah, tingginya antusiasme pelajar dalam mengikuti LCC Empat Pilar seharusnya diimbangi dengan proses perlombaan yang adil dan kredibel.
“Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang,” kata Hetifah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Ketua Komisi X DPR itu mengatakan, antusiasme para siswa dalam mengikuti lomba menunjukkan besarnya minat generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman Empat Pilar MPR RI.
“Saya juga melihat di seluruh wilayah, termasuk di dapil saya di Kalimantan Timur, anak-anak semua merasa sangat bersemangat ya dan berkompetisi secara serius dan tentunya diharapkan segala prosesnya berjalan secara adil,” ucap Hetifah. Politikus Partai Golkar itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta atas polemik yang terjadi.
“Semoga peristiwa ini tidak mengurangi minat dan antusiasme anak-anakku semua untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI,” ujar Hetifah.
Dia menilai, polemik tersebut harus menjadi momentum evaluasi agar pelaksanaan lomba cerdas cermat ke depan berlangsung lebih baik. Hetifah optimistis MPR RI akan melakukan pembenahan tata kelola kegiatan sehingga LCC Empat Pilar tetap menjadi wadah edukatif yang kredibel dan membanggakan bagi pelajar di seluruh Indonesia.