Jakarta, Purna Warta – Tanda tangan petisi dalam laman change.org yang dibuat Farida Octavia yang meminta agar riwayat pendidikan dan ijazah seluruh anggota DPR dibuka ke publik menembus angka lebih dari 21.000. Saat berita ini dibuat, Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, angka tanda tangan yang terverifikasi mencapai 21.477 tanda tangan. Selain puluhan ribu tanda tangan, petisi ini juga dibagikan sebanyak 26.035 kali.
Isi petisi
Petisi ini berisi tiga desakan agar seluruh anggota DPR-RI membuka ijazah dan riwayat pendidikannya ke publik. Desakan pertama agar pimpinan DPR-RI mewajibkan transparansi penuh rekam jejak dan dokumen ijazah para anggota Dewan.
“Mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik,” tulis pembuat petisi.
Desakan kedua ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Kementerian terkait. Lembaga yang disebut didesak memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen.
“Serta membuka hasilnya untuk diakses oleh masyarakat luas,” tulis Farida.
Terakhir, desakan kepada seluruh anggota DPR-RI untuk sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat.
Desakan ini didasarkan pada latar belakang wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara. Integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota DPR dinilai merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik.
Farida juga menyebut, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif saat ini berada di titik yang krusial.
“Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” katanya.
Menurut dia, transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka.
“Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” tulis Farida.
Sumber laman petisi: https://www.change.org/p/transparansi-publik-buka-dan-verifikasi-ijazah-seluruh-anggota-dpr-ri-tanpa-kecuali


