Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wapres Digugat ke MK

Jakarta, Purna Warta – Aturan hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Norma tersebut dinilai mengunci semua pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dengan status pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan berbeda.

“Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan/administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan atau keberadaan rumusan eksplisit oleh lembaga politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat,” demikian bunyi berkas permohonan tersebut, dikutip dari laman MK, Selasa (17/11/2026).

Para pemohon mendalilkan, Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978 beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan kepastian hukum. Mereka mendalilkan ketiadaan kualifikasi dan syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat dalam beleid ini menciptakan kekosongan hukum.

“Konsekuensi logisnya adalah terbukanya ruang subjektivitas politik yang mencederai prinsip negara hukum materiil,” tulis permohonan tersebut.

Selain itu, para pemohon mendalilkan, penyerahan nasib hukum mantan kepala negara kepada ruang diskresi politik di MPR tanpa batasan dalam UU tersebut bertentangan dari prinsip negara hukum yang berdaulat.

Permohonan pengujian materiil ini telah resmi terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026. Gugatan ini diajukan oleh tiga pemohon, yaitu I Wayan Satria Pratama Bayu Negara Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK mengubah Pasal 6 ayat 1 UU 7 Tahun 1978 yang berbunyi:

“Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatan berhak memperoleh pensiun.”

Mereka meminta MK menambahkan definisi pemberhentian dengan hormat dan pemberian dengan tidak hormat kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden sehingga menjadi:

“Pemberhentian dengan hormat meliputi:

• Meninggal dunia;

• Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

• Diberhentikan akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran lainnya.

Diberhentikan tidak dengan hormat:

• Dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau berencana dengan ancaman minimal 2 tahun;

• Melanggar sumpah/janji jabatan;

• Melakukan perbuatan tercela.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *