Jakarta, Purna Warta – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyoroti rendahnya penggunaan transportasi publik di Ibu Kota. Dari total 20,2 juta perjalanan per hari, hanya sekitar 22,19 persen warga yang menggunakan angkutan umum.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Tekankan Stabilitas Harga Pangan untuk Wujudkan Swasembada
Dalam Apel Kolaborasi Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (27/8/2025), Rano menegaskan bahwa peralihan ke transportasi publik harus terus didorong. “Pemanfaatan transportasi publik masih perlu ditingkatkan. Dari 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, baru sekitar 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum,” kata Rano. Ia menambahkan bahwa kondisi ini menunjukkan “pentingnya mendorong peralihan moda ke transportasi publik sebagai solusi jangka panjang.”
Rano juga menjelaskan bahwa kemacetan di Jakarta disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan ketersediaan ruas jalan. Data dari Polda Metro Jaya menunjukkan pertumbuhan kendaraan mencapai 2,7 persen per tahun, sementara pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen. “Akibatnya, volume kendaraan semakin menekan ruang jalan yang ada. Jika peralihan ke angkutan umum tidak diperkuat, masalah akan semakin kompleks,” ujarnya.
Kemacetan tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga merugikan berbagai sektor. Rano menyebutkan bahwa kemacetan berdampak negatif pada perekonomian, pariwisata, dunia usaha, dan kesehatan masyarakat. Studi dari Bappenas dan JUTPI II pada tahun 2019 bahkan mengungkapkan, “kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek atau 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama.”
Baca juga: Kemenkeu Relakan Rp362 Triliun Penerimaan Pajak per Tahun untuk Insentif
Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI mulai mengandalkan teknologi. Mereka menerapkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis AI yang sudah terpasang di 65 dari 321 persimpangan. Sistem ini telah membuktikan kemampuannya. “Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen, sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi,” ungkap Rano.
Selain itu, kolaborasi dengan Polda Metro Jaya juga dilakukan melalui “mandala quick response memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time berbasis GEI atau Geographic Information System terintegrasi dengan CCTV milik Pemprov Jakarta.”