Jakarta, Purna Warta – Pemerintah mengadakan rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Ibu Kota, pada akhir Agustus lalu. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah akan menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat.
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Diterpa Isu Halal, Pemerintah Beri Tanggapan
Rapat koordinasi ini diselenggarakan di kantor Kemenko Kumham Imipas pada Senin (8/9/2025). Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Yusril sendiri, Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, serta perwakilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan.
Setelah rapat, Yusril menjelaskan bahwa pemerintah memberikan respons positif terhadap semua tuntutan yang disuarakan oleh rakyat. Menurutnya, tuntutan-tuntutan tersebut pada dasarnya berisi permintaan untuk perbaikan dan pembenahan.
“Bahwa pemerintah memberikan suatu respons yang positif terhadap tuntutan dari rakyat kira untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang selama ini dirasakan suatu yang kurang dan didesakkan untuk dilakukan untuk satu pembenahan dan perbaikan,” kata Yusril.
Yusril juga menambahkan bahwa tuntutan rakyat tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia mengaku yakin bahwa DPR akan memberikan tanggapan terhadap tuntutan tersebut. “Walaupun tentu itu tidak semua ditujukan kepada pemerintah ada sebagian yang ditujukan ke DPR, dan kami berkeyakinan bahwa DPR akan memberikan respons apa yang menjadi tuntutan dari rakyat itu,” ujarnya.
Baca juga: Prediksi Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Kian Dekat dengan Vietnam
Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan menanggapi tuntutan rakyat secara positif. Namun, dia juga menyampaikan bahwa tidak semua tuntutan dapat diwujudkan dalam waktu dekat karena memerlukan proses perbaikan yang membutuhkan waktu. “Terhadap tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, tentu pemerintah akan merespons positif ke arah itu walaupun tidak semua dari tuntutan itu dapat segera diwujudkan oleh karena memerlukan waktu perbaikan,” ujarnya.