Pasal 15 UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Pemohon Minta Jumlah Menteri Dibatasi Maksimal 34

Jakarta, Purna Warta – Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang menghapus jumlah maksimal menteri resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menilai pasal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta degradasi bagi warga negara pembayar pajak akibat membengkaknya postur kabinet karena jumlah menteri tak dibatasi.

“Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi,” tulis dokumen permohonan tersebut, dilansir dari laman MK, Senin (16/11/2026).

Dalam dokumen perkara, para pemohon menyoroti lonjakan anggaran belanja birokrasi akibat penambahan jumlah kementerian, menteri, wakil menteri, hingga badan-badan baru. Kondisi ini dinilai mengancam fleksibilitas anggaran negara di tengah proyeksi pelebaran defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85 persen terhadap PDB.

“Dampak pembengkakan kabinet terhadap anggaran negara karena adanya penambahan jumlah menteri, wakil menteri, dan lembaga baru dalam pemerintahan menciptakan beban pengeluaran rutin yang bersifat jangka panjang yang berdampak terhadap kehidupan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya,” tulis permohonan tersebut.

Selain dampak fiskal, pemohon juga membandingkan postur Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto yang memiliki 48 hingga 49 kementerian dengan era pemerintahan terdahulu. Misalnya seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo yang konsisten membatasi jumlah kementerian sebanyak 34.

Permohonan pengujian materiil ini tercatat dengan Tanda Terima Registrasi Permohonan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi tertanggal 16 November 2026. Perkara ini diajukan oleh dua warga negara Indonesia, yakni Syamsul Jahidin yang berprofesi sebagai Advokat, serta Dimas Yoga Pratama.

Dalam petitumnya, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Pasal 15 UU Kementerian Negara dengan membatasi jumlah menteri menjadi maksimal 34 orang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *