Dubai, Purna Warta – Pihak berwenang Yordania telah melarang aplikasi perpesanan Telegram, dengan alasan kekhawatiran atas konten ilegal, dugaan materi ekstremis, dan keamanan nasional di tengah tindakan keras keamanan yang sedang berlangsung.
Direktorat Keamanan Publik (PSD) mengumumkan tindakan tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada hari Senin, mendesak warga untuk berhati-hati saat menggunakan platform media sosial dan menghindari interaksi dengan akun, tautan, atau entitas yang tidak diketahui asalnya.
Pihak berwenang juga meminta masyarakat untuk melaporkan praktik atau konten yang melanggar hukum melalui saluran resmi.
Larangan itu muncul di tengah peningkatan langkah keamanan menyusul serangan terhadap sebuah gereja Ortodoks Yunani bulan lalu yang menewaskan sembilan orang di desa Hammoud di wilayah barat-tengah Karak.
Pada hari Minggu, tiga pria dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung atas serangan tersebut.
Menanggapi insiden tersebut, Yordania melancarkan serangan udara ke negara tetangga Suriah, mengatakan mereka membunuh 20 anggota kelompok teror Daesh (ISIS atau ISIL) yang terkait dengan serangan gereja tersebut.
Sementara itu, seorang petugas keamanan tewas dan seorang lainnya terluka di Amman bulan ini dalam apa yang pihak berwenang gambarkan sebagai “serangan teroris” lainnya.
Telegram, yang didirikan oleh pengusaha Rusia Pavel Durov pada tahun 2013, diyakini digunakan oleh kelompok seperti Daesh.
Pada bulan Juli, Rusia mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Durov, menuduhnya membantu “terorisme”.
Pria berusia 42 tahun itu diyakini berada di Dubai, Uni Emirat Arab, dan menghadapi hukuman penjara seumur hidup di Rusia jika terbukti bersalah.
Dia juga sedang diselidiki di beberapa negara lain.
Telegram mendukung obrolan terenkripsi ujung ke ujung, meskipun tidak semua percakapan di platform dienkripsi.


