Jakarta, Purna Warta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan keprihatinan atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, penghidupan masyarakat, hingga kelestarian lingkungan.
Muhammadiyah meminta pemerintah tidak menormalisasi bencana karhutla dan harus memberikan langkah nyata untuk melindungi masyarakat serta memulihkan lingkungan.
“Muhammadiyah menegaskan bahwa karhutla tidak boleh dinormalisasi sebagai bencana tahunan. Diperlukan langkah nyata melalui perlindungan masyarakat, pembenahan tata kelola, penegakan hukum tanpa pandang bulu, tanggung jawab dunia usaha, serta pemulihan lingkungan secara berkelanjutan,” tulis Muhammadiyah, dikutip dari Instagram resminya, Selasa (20/10/2026).
Muhammadiyah menyebutkan, menjaga alam adalah bagian dari amanah kekhalifahan manusia di bumi.
“Karena itu, mari bersama menjaga lingkungan, melindungi sesama, dan mencegah kerusakan agar tidak diwariskan kepada generasi mendatang,” tulis Muhammadiyah.
Muhammadiyah juga mengeluarkan 9 pernyataan terkait karhutla yang ditandatangani oleh Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Muhammad Sayuti pada 20 Oktober 2026.